Connect with us

NASIONAL

Soal Banjir, Pempov Kalsel Akan Lakukan Kajian terkait Dampak Masifnya Tambang

Diterbitkan

pada

PJ Sekdaprov Kalsel saat tampil di Mata Najwa Foto: trans7/repro
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Masifnya tambang dan perkebunan di Kalsel yang berdampak pada bencana lingkungan banjir yang terjadi sebagaimana disampaikan LAPAN, KLHK, Walhi, dan sejumlah lembaga lain, masih menjadi dasar kuat bagi Pemprov Kalsel untuk melakukan evaluasi. Pj Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, yang menjadi salah satu narasumber di acara Mata Najwa yang disiarkan TRANS 7 mengatakan, masih akan melakukan kajian dengan melibatkan akademisi dan profesional.

Kapada Najwa Shihab, selaku tuan rumah acara Mata Najwa, Roy mengatakan, banjir disebabkan anomali cuaca yang menyebabkan turunnya hujan cukup tinggi.

“Terkait soal dampak tambang, perlu penelitian lebih detail. Sebab banjir yang parah seperti ini juga pernah terjadi tahun 1928 di Barabai. Apakah kerusakan alam yang terjadi, kita akan libatkan akademisi dan profesional,” ungkapnya.

Yang jelas, Roy mengatakan, Pemprov Kalsel telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menjaga lingkungan. Hal tersebut ditegaskan bahwa sejak 2016 pihaknya tidak mengeluarkan satu pun izin tambang.



 

“Termasuk mencabut 625 izin tambang dari 978 izin yang dikeluarkan kabupaten/kota setelah kewenangan izin tambang diserahkan ke provinsi sejak tahun 2017. Termasuk juga ada 6.816 hektare lebih lahan tambang yang sudah dilakukan reklamasi, 2.365 revegetasi yang dilakukan penanaman kembali oleh Pemprov. Pun demikian gerakan revolusi hijau dan perlindungan kawasan Meratus,” tegasnya.

Ia mengatakan, untuk langkah penanganan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021.

“Kita juga bikin pos komando di sejumlah daerah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, TNI/Polri. Termasuk libatkan 3.500 relawan, pendirian posko kesehatan di sarana pengungsian,” terangnya.

Sementara itu, Edo Rahman, selaku Direktur Kampanye Walhi yang juga menjadi pembicara di acara tersebut mengatakan, banjir Kalsel tidak semata terjadi karena intensitas hujan. Tapi juga sebagaimana hasil pengamatan Walhi Kalsel, karena hampir setengah dari daratan Kalsel ada aktivitas ekstraktif (Pertambangan dan perkebunan, red).

“Jadi tidak semata karena hujan yang tinggi. Dari total daratan Kalsel berapa banyak yang dibebani dengan izin tambang dan perkebunan yang sudah 15 sampai 20 tahun,” katanya.

Data Walhi Kalsel menyebutkan, berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

Hal tersebut menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Bahkan dari total luas wilayah 3,7 juta hektare, hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

“Terkait soal tambang terlantar, Pemprov Kalsel harus memberikan komitmen, bagaimana melakukan evaluasi penatatan ruang. Terutama oleh pemerintah baru ke depan dengan memastikan adanya penegakan hukum,” tegas Edo. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Minta TNI Tak Terprovokasi, Pangdam Jaya Pantau Kasus Penembakan Cengkareng

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (kanan) bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/12/2020), menunjukkan barang bukti terkait penyerangan polisi yang dilakukan laskar FPI di Tol Japek. [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pangdam Jaya Jayakarta Mayjend TNI Dudung Abdurrahman mengimbau prajuritnya tidak terprovokasi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi terhadap satu anggotanya di kafe Cengkareng, Jakarta Barat.

Hal itu disampaikan oleh Kapendam Jaya Herwin saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/2/2021). Pangdam Jaya Jayakarta, kata Herwin, juga berpesan kepada seluruh prajuritnya untuk tetap menjaga sinergitas antara TNI-Polri.

“Kepada rekan-rekan baik prajurit di lapangan agar tidak terjadi dinamika yang terprovokasi. Kita tetap mengharapkan sinergitas antara TNI-Polri,” kata Herwin.

Selain itu, Pangdam Jaya juga telah memerintahkan Pomdam Jaya untuk memantau kasus tersebut. Sehingga, proses hukum tersebut dapat dipastikan berjalan dan berkeadilan.



“Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota.
Kemudian kedua, pesan Pangdam Jaya bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat patroli bersama Garnisun dan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan yang merugikan nama institusi TNI AD pada khususnya,” ujar Herwin.

Kondisi Mabuk

Bripka CS sebelumnya menembak mati satu anggota TNI dan dua pegawai kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Belakangan terungkap bahwa tersangka melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk.

Kabid Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan peristiwa berdarah itu bermula tatkala Bripka CS mendatangi kafe tersebut sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 WIB salah satu pegawai kafe menagih pembayaran terhadap tersangka.

Ketika itu, tersangka tak terima lantaran merasa tagihan tersebut terlalu mahal. Cekcok pun terjadi, hingga akhirnya Bripka CS menembak mati ketiga korban dan melukai satu korban lainnya.

“Ada empat korban yang tiga meninggal dunia di tempat,” beber Yusri.

Ketiga korban meninggal dunia, yakni berinisial ST anggota TNI AD yang bertugas menjadi keamanan kafe, FS pelayan kafe, dan MK kasir kafe. Sedangkan satu korban luka-luka ialah HA selaku manajer kafe.

Dalam perkara ini Bripka CS telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan akan menindak tegas oknum anggotanya tersebut. Selain terancam sanksi pidana, yang bersangkutan juga terancam diberhentikan secara tidak hormat.

“Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.(Suara)

Editor : Suara

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Kronologi Bripka CS Tembak Mati Prajurit TNI dan Dua Pekerja Kafe

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bripka CS tersangka penembakan di Cengkareng. (Suara.com/Yasir)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan Bripka CS menjadi tersangka kasus penembakan yang menewaskan seorang prajurit TNI dan dua pegawai kafe di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (25/2/2021) dini hari tadi. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus aksi Bripka CS menembak satu anggota TNI dan dua pegawai kafe dalam kondisi mabuk. Sebelum menembak korbannya, dia sempat terlibat cekcok dengan pegawai kafe.

Ia menjelaskan bagaimana kronologi insiden penembakan yang menewaskan tiga orang itu.

Peristiwa itu bermula tatkala Bripka CS mendatangi kafe tersebut sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Selanjutnya, sekira pukul 04.00 WIB salah satu pegawai kafe menagih pembayaran terhadap tersangka.



Kemudian, tersangka tak terima lantaran merasa tagihan tersebut terlalu mahal. Cekcok pun terjadi, hingga akhirnya Bripka CS menembak mati dua pegawai kafe dan satu anggota TNI yang bertugas sebagai keamanan.

“Ada empat korban yang tiga meninggal dunia di tempat,” ungkap Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Ketiga korban meninggal dunia, yakni berinisial ST anggota TNI AD yang bertugas menjadi keamanan kafe, FS pelayan kafe, dan MK kasir kafe. Sedangkan satu korban luka-luka ialah HA selaku manajer kafe.

Dalam perkara ini Bripka CS telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan akan menindak tegas oknum anggotanya tersebut. Selain terancam sanksi pidana, yang bersangkutan juga terancam diberhentikan secara tidak hormat.

“Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.(Suara)

Editor : Suara

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->