Connect with us

HEADLINE

Soal Banjir Kalsel, Walhi Sayangkan Bareskrim Tak ‘Sentuh’ Kemungkinan Kejahatan Lingkungan

Diterbitkan

pada

Direktur eksekutif Walhi Kalsel Kisworo. Foto: kanalkalimantan/andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Hasil investigasi Bareskrim Polri terkait penyebab banjir Kalsel yang belum menyentuh kemungkinan adanya kejahatan lingkungan, disesalkan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono. Ia mengatakan, mestinya Bareskrim, Gakkum KLHK, dan KPK bisa menelisik persoalan yang lebih substantif dari bencana yang menyebabkan korban jiwa dan ratusan ribu orang mengungsi ini.

“Bareskrim dan lembaga lain seperti KLHK dan KPK mestinya juga bisa menelisik kemungkinan kejahatan pidana lingkungan dan korupsinya. Berbagai proyek seperti Proyek Revolusi Hijau, Rehab DAS, TOL Banjarbaru – Batulicin, Bendungan Tapin, Bendungan Kusan, termasuk reklamasi, dan keluarnya izin-izin tambang dan sawit, HTI, HPH dan ilegal loging di Kalsel,” kata Cak Kis, panggilan Kisworo, kepada Kanalkalimantan.com, Sabtu (23/1/2021).

Cak Kis mengatakan, jika Bareskrim, KLHK, dan KPK tak sanggup menuntaskan berbagai persoalan krusial terkait carut-marut lingkungan di Kalsel, maka mestinya negara membentuk Komisi Khusus Kejahatan Lingkungan dan SDA dan segera membentuk Pengadilan Lingkungan.
“Itu langkah mendesak yang diperlukan sekarang,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerjunkan tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) untuk mengecek penyebab banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu.



Dari hasil penelusuran, Bareskrim menemukan beberapa faktor penyebab banjir. Hasilnya, karena tingginya curah hujan dan tingginya gelombang laut.

“Bareskrim sudah turun tim (Direktorat Tindak Pidana Tertentu), ternyata memang kenapa banjirnya itu karena memang faktor curah hujan, saat itu sangat tinggi dari BMKG di sana,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, dalam keterangannya dilansir dari detikcom, Jumat (22/1/2021).

Faktor lain, kata Rusdi, juga tingginya gelombang laut pada saat itu yang berpengaruh terhadap arus balik ke daratan. “Kemudian kedua, telah mengecek juga ke syahbandar memang pada saat itu tinggi gelombang sangat tinggi antara dua sampai dua setengah meter, sehingga itu berpengaruh terhadap arus balik ke daratan seperti itu,” tuturnya.

“Ini sementara hasil turun lapangan dari Bareskrim seperti itu. Bareskrim sudah turun ke Kalimantan Selatan. Yang dapat diketahui bahwa hasil BMKG pada saat itu curah hujan sangat tinggi ekstrim,” lanjutnya.

Dampak banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) meluas. Saat ini ada ratusan ribu warga Kalsel mengungsi karena rumah mereka terdampak banjir.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan tim Bareskrim belum memeriksa pejabat dinas kehutanan setempat untuk mengecek ada tidaknya pelanggaran kehutanan yang mempengaruhi terjadinya banjir di sana. Bareskrim juga belum melakukan tindakan lain.

“(Pemeriksaan dinas lingkungan hidup setempat) Oh belum, memang pada saat itu Bareskrim memastikan banjirnya itu karena faktor cuaca pada saat itu. Tindakannya belum ada tindakan lain,” imbuhnya.

Bareskrim turun ke Kalimantan Selatan sempat memeriksa pejabat Dinas Kehutanan Provinsi terkait banjir Kalsel pada Kamis (21/1/2021).

Seperti dilansir dari tempo.co, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, pihaknya dimintai keterangan oleh Bareskrim atas bencana banjir dan kondisi hutan di Kalsel. Ia mengutus Arifin, staf Dishut Kalsel, untuk memenuhi panggilan Bareskrim di sebuah hotel.

Ditemui di ruang kerja Kadishut Kalsel, Arifin berkata penyidik ingin tahu kondisi kawasan hutan dan pemicu banjir setelah ramai pemberitaan di media. Penyidik, kata dia, mencari informasi luas kawasan hutan dari tahun ke tahun di Kalsel.

Penyidik juga menyinggung upaya rehabilitasi hutan dari Dishut Kalsel. “Upaya-upaya perbaikan lingkungan, seperti perusahaan yang tanam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Barito dan revolusi hijau,” kata Arifin.

Fathimatuzzahra menambahkan, pengawasan ketat sudah diterapkan atas rehabilitas DAS seluruh Kalimantan Selatan yang jumlahnya 358. Menurut dia, Kementerian LHK menerbitkan SK Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kalsel untuk 47 perusahaan, dengan luasan total 57.931 hektare.

Ia menegaskan, pemegang IPPKH wajib merehabilitasi DAS. Dari 47 perusahaan ini, Fathimatuzzara mengklaim mayoritas sudah rehab DAS sesuai penetapan dari KLHK. Apabila dalam durasi waktu yang ditentukan belum rehab DAS, maka pihaknya mengirim surat teguran.

Banjir di Kalimantan Selatan menjadi sorotan. Koalisi masyarakat yang fokus di bidang lingkungan menyebut banjir Kalsel terjadi akibat kerusakan lingkungan. Mereka menyebut kawasan Daerah Aliran Sungai Barito yang rusak akibat tambang menjadi penyebabnya.

Diketahui, banjir di Kalsel sempat berdampak di 10 kabupaten/kota. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meninjau lokasi banjir di Kalsel. Dia menyebut sudah lebih dari 50 tahun tidak ada banjir besar di Kalsel. Kini air sungai meluap sehingga banjir melanda 10 kabupaten dan kota. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Nominal Akuisisi Martapura FC Tak Disebut, Slot Pemain Banua Tak Ada Lagi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ketum MFC Hilman: Realistis di Tengah Pandemi dan Ketidakjelasan Kompetisi


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Umum (Ketum) Martapura FC HM Hilman. Foto: bie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Kesulitan pendanaan ‘menghidupi’ klub di tengah kompetisi yang serba tidak jelas mengharuskan manajemen Martapura FC menjual klub ke pemilik baru.

Ya, dalam setahun terakhir diketahui Martapura FC yang sudah berumur 12 tahun (2009-2021) harus ‘disuntik’ mati pihak manajemen. Ngos-ngosan di tengah ketidakpastian kompetisi sepak bola Indonesia yang dipukul pandemi Covid-19.

Ketua Umum (Ketum) Martapura FC HM Hilman kepada Kanalkalimantan.com, ditemui Rabu (24/2/2021) siang, mengakui memang manajeman klub sudah tidak mampu lagi menghidupi klub, sehingga ada proses akuisisi kepemilikan kepada manajemen baru.

“Walaupun akuisisi atau proses pengalihannya masih belum dilaksanakan, harapannya cepat dilakukan” aku Hilman.



Ditanya berapa nominal penjualan Martapura FC akuisisi ke pemilik baru -ganti nama menjadi Dewa United-, Ketua Umum Martapura FC tidak menyebutkannya. “Itu off the record,” katanya.

Pihak manajemen klub Martapura FC memastikan semua kontrak pemain maupun pelatih selama proses akuisisi terjadi dipastikan akan diselesaikan sepenuhnya. “Jadi ibaratnya tidak ada lagi utang gaji pemain dan yang lainnya. Karena semua yang ada di klub berdasarkan kontrak-kontrak kerja, dan sepenuhnya kita penuhi,” beber Hilman.

Pertimbangan yang mendasari kenapa Martapura FC harus diakuisisi, pertama tujuan dibentuknya klub sebagai wadah pemain sepak bola lokal atau pemain Banua berlaga di liga profesional, kekinian skuad Laskar Sultan Adam asli pemain lokal sudah sangat terbatas, bahkan terakhir tidak ada lagi pemain daerah Banua.

“Bisa diamati musim-musim terakhir, tidak ada lagi pemain lokal Banua, atau pemain daerah yang masuk skuad,” kata Hilman.

“Pemain Banua, lokal daerah hampir tidak ada lagi, karena dianggap tidak kompetitif bersaing pada saat kompetisi,” akunya.

Yang kedua dari industri sepak bola Indonesia, sudah tidak kondusif lagi. Dengan kondisi keuangan itulah, manajemn tidak bisa lagi bertahan di musim ini. Juga dampak dari pandemi corona di Indonesia yang memukul industri sepak bola Tanah Air.

“Perkembangan industri sepakbola, tidak kondusif lagi, dengan demikian kondisi keuangan finansial klub tidak memungkinkan lagi berlaga dalam kompetisi,” kata Hilman.

Sekadar diketahui, tahun 2020 lalu Martapura FC sempat melakukan persiapan berlaga dalam kompetisi, bahkan sempat bertanding sekali, sebelum kompetisi tahun 2020 dihentikan.

Nah, selama persiapan kompetisi yang tidak jelas manajemen terus mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

 

Tahun 2021 ini, jadwal kompetisi semakin tidak jelas, terkait persiapan tim hingga industri sepak bola yang tidak jalan. Bahkan kabarnya pertandingan juga tidak lagi home away, seperti biasa kompetisi berlangsung.

“Kondisi normal saja kita sudah tidak support, bahkan rugi, karena salah satu pendukung bagaimana klub itu hidup adalah pertandingan home and away,” jelasnya.

“Itu hitungan realistisnya, jadi kita tidak mungkin lagi bertahan, itu pertimbangan kenapa Martapura FC kita lepas,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/bie)

 

Reporter : Bie
Editor : Kk

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Pengaron Kembali Banjir, Tiga Desa Terendam

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Banjir kembali melanda tiga desa di Kecamatan Pengaron, Rabu (24/2/2021). Foto: polsek pengaron
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Curah hujan tinggi beberapa hari terakhir membuat jalan dan beberapa rumah warga di Kecamatan Pengaron kembali terendam banjir, Rabu (24/2/2021) siang. Beberapa warga langsung bersiaga mengungsikan barang-barang berhaga milik mereka ke tempat yang lebih aman.

Kapolsek Pengaron, Iptu Herry Bombay mengatakan, air kembali menggenangi 3 desa di Kecamatan Pengaron, dengan ketinggian air sekitar 50 centi meter. Tiga desa itu adalah Desa Pengaron, Lubang Baru, dan Lok Tunggul.

“Banjir tersebut diakibatkan meluapnya air sungai Riam Kiwa pada pukul 13.30 Wita,” ungkapnya.

 



Dia juga mengungkapkan, pada banjir kali ini warga lebih waspada dan mengamankan barang berharga ke tempat yang lebih aman.
“Bebeapa warga sudah mengamankan barang barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih aman, termasuk para pedagang di pasar Pengaron,” bebernya.

Air berwarna kuning yang kembali menggenangi permukiman warga di tiga desa tersebut disebabkan oleh curah hujan tinggi dalam tiga hari terakhir.

“Memang hujan kemarin cukup deras, namun di daerah gunung kabarnya tidak terlalu deras,” ucapnya.

Mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap barang-barang milik warga petugas kepolisian melakukan patroli.
“Kita juga melakukan patroli guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat banjir ini, ke tempat tempat warga mengungsikan barang-barangnya,” tutupnya. (kanalkalimantan.com/wahyu)

 

Reporter : Wahyu
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->