Connect with us

PILKADA BANJARMASIN

Sengketa Pilkada, Tim Hukum Ibnu-Arifin Siapkan Bukti dan Sanggahan di MK!

Diterbitkan

pada

Tim hukum Ibnu-Arifin siap hadapi gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Tim hukum Ibnu-Arifin menggelar jumpa pers di Best Western Hotel Banjarmasin, Kamis (14/1/2021) sore. Jumpa pers ini berkaitan dengan laporan yang dilayangkan tim hukum AnandaMu, terkait adanya dugaan pelanggaran serius yang dilakukan Ibnu-Arifin pada Pilkada kota Banjarmasin tahun 2020 lalu.

“Pihak kami siap mematuhi proses hukum yang ada di Bawaslu. Kami akan kooperatif, dan kami menunggu undangan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum AnandaMu,” kata ketua tim hukum Ibnu-Arifin, Imam Satria Jati.

Dalam kesempatan tersebut, Imam juga mengungkapkan keberatannya atas pernyataan salah satu tim hukum AnandaMu, Bambang Widjojanto, yang menyebut Ibnu Sina melakukan pelanggaran serius. Pernyataan Bambang Widjojanto tersebut, menurut Imam, berpotensi mengancam kondusifitas suasana politik di kota Banjarmasin.

“Kami rasa ini tidak perlu diucapkan. Ini tidak etis dan tidak elok karena kebenaran belum terungkap. Saya mengimbau dan menyarankan bapak Bambang Widjojanto untuk tidak berkata seperti itu demi menjaga kondusifitas suasana politik di kota Banjarmasin. Kita ikuti proses hukum sesuai koridornya. Jangan sampai ada opini-opini publik yang kemudian beredar dan kita tidak tahu kebenarannya,” jelas Imam.



“Kita semua menghormati proses hukum karena kita disini negara hukum. Silahkan melapor ke Bawaslu, tapi jangan membuat opini publik yang kita sendiri belum tahu kebenarannya,” tambahnya.

Terkait pernyataan Bawaslu Kalsel yang menyatakan laporan AnandaMu memenuhi syarat formil dan materiil, Imam menyebut itu hanya kajian awal. Menurutnya proses yang dilalui masih panjang bagi Bawaslu untuk memutuskan.

“Ada waktu sekitar 5 hari bagi Bawaslu untuk meminta klarifikasi, baik pihak terlapor atau saksi-saksi lainnya. Baru nanti diputuskan apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Terkait dugaan pidana pemilu, laporan itu akan masuk sentra Gakkumdu. Kalau pelanggaran administrasi, akan diperiksa kembali oleh Bawaslu,” tandasnya.

Terakhir, Imam menyebut pihaknya masih belum menerima draft laporan yang dilayangkan tim hukum AnandaMu. Meski, dirinya mengaku siap memberikan jawaban saat dimintai keterangan oleh Bawaslu nantinya.

“Sejauh ini kami belum mendapat draft laporannya, jadi kami belum bisa menjawab. Kami tidak tahu apa yang dilaporkan. Tapi kami siap hadir dan menjawab apapun pertanyaan dari pihak Bawaslu,” pungkasnya.

Terkait laporan AnandaMu yang masih terus diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), Imam menyebut pihaknya juga telah menyiapkan alat bukti dan sanggahan.

“Kami sudah siapkan semua jawaban yang dituduhkan pada kami, terkait gugatan di mahkamah konstitusi (MK). Bahkan segala alat bukti dan sanggahan sudah kami siapkan,” beber Imam.

Sementara itu, ketua tim pemenangan Ibnu-Arifin, Bambang Yanto Pernomo mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berita dan isu-isu yang beredar.

“Kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Banjarmasin jangan termakan isu-isu hoax yang kebenarannya masih belum terbukti. Ini hanya tahap awal, prosesnya masih panjang. Harapan kami masyarakat arif dan bijaksana dalam hal menyikapi berita-berita yang beredar,” kata Bambang.

Sebelumnya, Tim Hukum AnandaMu Dr Bambang Widjojanto (BW) melaporkan pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor ke Bawaslu Kalsel karena adanya dugaan pelanggaran serius dalam pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Selasa (12/1/2020) lalu.

Tim hukum AnandaMu membawa 56 alat bukti terkait dengan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Ibnu-Arifin di Pilwali Banjarmasin. Menurut tim hukum AnandaMu, pelanggaran tersebut dilakukan pada dua tahap yang sangat krusial, dan dianggap memberikan dampak signifikan pada Pilkada Kota Banjarmasin 9 Desember 2020 lalu.(Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PILKADA BANJARMASIN

Ibnu Sina Beri Klarifikasi ke Bawaslu terkait Laporan AnandaMU

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhani menyampaikan telah meminta klarifikasi dari Ibnu Sina. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Laporan tim hukum AnandaMu ke Bawaslu Kalsel terkait adanya dugaan pelanggaran serius paslon incumbent Ibnu Sina di Pikada Banjarmasin 2020 lalu, memasuki babak baru.

Usai memastikan syarat formil dan materil atas laporan terpenuhi, Bawaslu Kalsel dan Banjarmasin memanggil Ibnu Sina untuk dimintai klarifikasi, Minggu (17/1/2020). ” Hari ini klarifikasi beliau (Ibnu Sina). Ada beberapa saksi yang juga dimintai klarifikasi,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhani.

Azhar Ridhani menambahkan, setelah melakukan panggilan, Bawaslu kota selanjutnya akan melakukan kajian dengan menghimpun fakta, keterangan, dan dokumen lainnya untuk disesuaikan dengan pasal yang disangkakan.

“Outputnya, berdasarkan hasil kajian apakah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal yang disangkakan, melalui mekanisme pleno komisioner Bawaslu,” tambah pria yang akrab disapa Aldo tersebut.



Di sisi lain, Bawaslu Banjarmasin sendiri harus menyimpulkan laporan dari pihak pelapor. Yakni pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 4, Ananda-Mushaffa Zakir paling lambat Senin (18/1/2021) mendatang.

Menurut Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani, pihaknya memanggil sembilan saksi dimintai keterangan secara bergantian. Lima orang dari saksi pelapor, serta empat orang dari pihak terkait.

“Kami belum bisa memutuskan laporan dugaan kecurangan ini. Masih ada pihak lain yang belum kami klarifikasi,” ujar Subhan.
Pekan lalu, Tim hukum AnandaMu membawa 56 alat bukti ke Bawaslu Kota Banjarmasin terkait dengan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Ibnu-Arifin di Pilkada Banjarmasin. Selasa (12/1/2020) sore.

Menurut tim hukum AnandaMu, pelanggaran tersebut dilakukan pada dua tahap yang sangat krusial, dan dianggap memberikan dampak signifikan pada Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020 lalu.

Salah satu tim hukum Ananda-Mushaffa, Sulaiman Sembiring meyakini Bawaslu Banjarmasin akan membaca bukti-bukti dengan cermat, lengkap dan komprehensif serta mendengar keterangan saksi-saksi dan akan melihat kaitannya antara satu sama lain. “Kami berharap pemeriksaan berjalan obyektif dan profesional,” tukasnya.

Menurutnya, momentum seperti ini akan sangat penting. Pasalnya, Bawaslu Banjarmasin memiliki peran signifikan untuk mencatatkan dalam sejarah, karena mampu menunjukkan institusinya dapat berdiri kukuh sebagai penjaga demokrasi dan pemilihan yang jujur dan adil.

“Kami percayakan sepenuhnya kepada para Komisioner Bawaslu Banjarmasin,” tandasnya.
Terkait dipanggilnya Ibnu Sina dan beberapa saksi oleh Bawaslu, yang bersangkutan hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi. (Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

PILKADA BANJARMASIN

Bawa 56 Alat Bukti, Ananda Gandeng BW Laporkan Petahana ke Bawaslu Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ananda bersama tim hukumnya Bambang Widjojanto melapor ke Bawaslu Kalsel Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Tim Penasihat Hukum Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin nomor 4, Ananda-Mushaffa Zakir, Dr Bambang Widjojanto (BW) mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (12/1/2020) sore.

Kedatangan eks komisioner KPK periode 2011-2015 itu guna melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pilkada kota Banjarmasin 2020 yang dilakukan Paslon Nomor urut 2, Ibnu Sina-Arifin Noor.

Dugaan Pelanggaran tersebut telah diuraikan secara rinci dan lengkap dalam Laporan Pelanggaran yang diserahkan kepada Bawaslu Kalsel, disertai puluhan alat bukti yang mendukung dalil-dalil hukum pelapor.

Sedikitnya terdapat 56 alat bukti yang telah diserahkan ke Bawaslu Provinsi yang mungkin saja masih akan bertambah.



 

“Salah satunya adalah ada penyelenggara pemilu yang dibayar. Padahal mereka sudah digaji oleh negara. Jika memang ini benar, dan saksi kami mengatakan demikian, maka ini adalah kecurangan yang sangat fundamental,” kata BW.

Ia menambahkan, pelanggaran atau kecurangan oleh Paslon tersebut pada intinya dilakukan pada dua tahap yang sangat krusial dan dianggap memberikan dampak signifikan pada Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020 lalu. “Kami mendalilkan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Pasal 73.UU Pilkada 10 No. 2016,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya menghormati institusi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, dirinya memberikan ruang kepada Bawaslu Kalsel bekerja secara objektif berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

“Kami telah serahkan Laporan kami secara lengkap yang disertai bukti-bukti yang telah kami verifikasi dengan ketat, dan Insya Allah laporan terjadinya Pelanggaran Pilkada ini adalah riil dan tidak mengada-ngada. Kami percaya bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga yang terhormat dan dapat dipercaya dan akan bekerja membahas laporan kami secara sungguh-sungguh dan profesional. Oleh karena itu, bagaimana laporan dan apa hasil telaah serta rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, marilah kita tunggu hasilnya dalam beberapa hari ini,” tandasnya.

Sebagai penutup, Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa Paslon Hj. Ananda-Mushaffa Zakir Lc sangat menghormati hukum. Sehingga langkah untuk mempersoalkan kecurangan Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor dilakukan melalui koridor hukum yang tersedia. (Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->