Saat Kontraktor Banjar Tak Lelah Berharap ‘Kucuran’ Proyek Pemerintah

MARTAPURA, Berkali-kali gagal bertemu Kepala Dinas hingga Bupati Banjar, persatuan kontraktor Banjar tak patah arang untuk mengadu ke dewan. Meskipun, dalam pertemuan yang digelar Senin (8/4), pihak terkait juga berhalangan hadir sehingga kembali akan dijadwalkan dalam pertemuan selanjutnya.

Puluhan kontraktor tersebut, hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang telah diagendakan oleh Komisi III DPRD Banjar dan perwakilan kontraktor sebelumnya. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi III Chairil Anwar. Sementara dari unsur Dinas PUPR Banjar, diwakili sekretaris H Achmad Noor didampingi Kabid Jasa Konstruksi Hasbianoor.

Ketua Persatuan Kontraktor Banjar H Taufikurahman pada kesempatan tersebut kembali menyampaikan uneg-unegnya saat mendatangi Dinas PUPR Banjar beberapa waktu lalu. “Intinya kami hanya ingin dibina, diberdayakan kembali seperti dulu. Agar kami bisa kembali mendapatkan pekerjaan,” katanya.

Namun, Taufiq mengeluhkan respons pihak Dinas PUPR Banjar. “Sejak 19 Maret lalu hingga sekarang tidak ada kepastian terkait aspirasi yang kami sampaikan. Bahkan saat beberapa hari lalu bertemu pejabat PUPR Banjar, ketika saya tanya apakah ada paket (proyek), tetap tak ada kejelasan,” ulasnya.

Hal itu membuat pihaknya prihatin, karena mestinya ada transparansi terkait paket-paker proyek apalagi pihaknya adalah mitra Dinas PUPR dalam membangun Bumi Barakat. Hal berbeda pihaknya dapati ketika berkomunikasi dengan pejabat Dinas Pendidikan Banjar. “Di Disdik kami mendapatkan informasi yang jelas yakni ada paket pekerjaan di SD sebanyak 57. Mestinya Dinas PUPR juga harus transparan seperti itu. Kami pun sebenarnya sudah tahu bahwa di PUPR Banjar saat ini ada 204 paket, baik yang PL maupun yang lelang,” ungkapnya.

Menganggapi pernyataan itu, Sekretaris Dinas PUPR Banjar H Achmad Noor kembali mengatakan dirinya tidak bisa memberikan informasi memadai karena bukan pemegang keputusan. “Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf karena Pak Kadis (Hilman) berhalangan datang karena harus mengikuti rapat RTWR,” katanya.

Kabid Jasa Konstruksi Hasbianoor lantas menyarankan kepada Komisi III agar dilakukan penjadwalan ulang RDP dengan melibatkan institusi teknis lain. “Jadi, tak cuma PUPR tapi juga dinas teknis lainnya seperti Disdik. Lalu semua kepala bidang dan PPTK hadir juga supaya bisa langsung memberikan penjelasan teknis,” cetusnya.

Saran tersebut direspons Ketua Komisi III Chairil Anwar. “Nanti harus datang semuanya, termasuk kepala dinasnya agar persoalan ini bisa segera terselesaikan. Kalau seperti ini, diwakilkan dan yang mewakili tidak diberi kewenangan memberikan keputusan, ya tidak akan selesai-selesai terus,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Banjar Saidan Fahmi yang datang sekitar setengah jam berselang pun menyetujui perlunya penjadwalan ulang agenda RDP dengan instansi terkait. “Karena saat ini waktunya sempit, RDP diagendakan setelah pemilu 17 April,” katanya.

Rencana inipun disambut para kontraktor. Namun mereka berharap penjadwalan ulang ini bisa dilaksanakan secepatnya. “Jangan sampai diundur-undur terus, lalu nanti tahu-tahu paket sudah habis, kan jadi percuma. Jadi, kami harapkan RDP bisa dijadwalkan secepat mungkin,” katanya.(rendy)