201 Desa di Kalsel Masih Area Blank Spot

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berdasarkan data tahun 2026 dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebanyak 91 persen desa di Kalsel telah terbebas dari area blank spot.

Dari total 2.015 desa, sebanyak 1.814 desa telah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Sementara 201 desa masih masuk kategori blank spot dan menjadi fokus penanganan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya menunjukkan komitmen dalam mempercepat penanganan wilayah tanpa sinyal alias blank spot mewujudkan pemerataan akses digital di seluruh pelosok Banua.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator (Kemnko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026) siang.

Baca juga: Pemprov Kalsel Siapkan Komcad, Rekrut ASN dan Masyarakat Umum

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim. Foto: mckalsel

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhammad Muslim, mengatakan rakor ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah pusat dalam mempercepat penyelesaian wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi.

Menurut Muslim, melalui rakor tersebut diharapkan lahir komitmen kuat dan prioritas yang jelas dalam memantau percepatan penuntasan blankspot di Kalsel.

“Kami ingin hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan segera teridentifikasi,” ujar Muslim.

Muslim menjelaskan, tantangan geografis di sejumlah wilayah pelosok masih menjadi hambatan dalam pemerataan akses digital. Berdampak pada layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital.

Baca juga: Geopark Meratus Kembangkan Lahan Eks Tambang Jadi Potensi Baru

“Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital,” katanya.

Selain memperluas cakupan layanan, Pemprov Kalsel juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas internet.

Menurut Muslim, kebutuhan masyarakat saat ini bukan hanya akses telepon, tetapi jaringan internet yang stabil dan memadai. Karena itu, pemerintah mendorong adanya standar minimal kualitas jaringan melalui peningkatan kapasitas bandwidth di wilayah-wilayah tersebut.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemprov Kalsel juga mengusulkan sistem monitoring real-time yang dapat diakses oleh gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Baca juga: Mahasiswa Uniska Turun Tangani Gulma Susupan Gunung di HSU

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai kendala, baik regulasi maupun teknis seperti persoalan lahan dan kelistrikan, dapat segera diatasi bersama.

“Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya,” tambahnya.

Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah menghubungkan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta mengintegrasikan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional. Pemprov Kalsel menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.

“Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter: bie
Editor: kk