Rencana Aksi Bersama Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama enam kabupaten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) rencana pengendalian banjir kawasan Banua Enam di aula Dr KH Idham Chalid Amuntai, Rabu (11/2/2026). Demi memperoleh kesepakatan dan mewujudkan program kerjasama antardaerah dalam penanganan banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

‎Rakor melibatkan Pemerintah Provinsi Kalsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, kepala daerah se Banua Enam meliputi Pemerintah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Utara (HSU), anggota DPRD HSU, unsur Forkopimda dan SKPD di lingkungan Pemkab HSU serta pihak-pihak terkait lain.

‎Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, mengatakan rakor bertujuan untuk mengumpulkan strategi, menyamakan persepsi, visi dan misi, membuat rencana aksi secara bersama-sama dalam penanganan banjir di wilayah Banua Enam.

Baca juga: ASN Bisa WFA dan Cuti Bersama hingga Dua Minggu, Begini Skemanya

‎”Penanganan banjir itu harus kita kerjakan secara bersama dalam pengendalian banjir dari kesiapan perencanaan, sampai dengan pembagian kegiatan fisik yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten di Banua Enam,” katanya.

‎Bupati HSU H Sahrujani mengatakan bahwa bila melihat kondisi banjir yang selama ini terjadi, melalui Rakor diharapkan dapat menyatukan persepsi dan langkah bersama dalam penanggulangan bencana banjir.

‎”Kegiatan ini kita lakukan untuk anak cucu kita pada masa yang akan datang, karenanya perlu kita tekankan bersama,” kata Bupati Sahrujani.

Baca juga: Pemkab Banjar Raih Penghargaan dari MenPANRB

‎Menurut Sahrujani, perlu kerjasama antara pemerintah kabupaten se Banua Enam dan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam pengendalian banjir harus segera terealisasi.

‎Sementara saat membuka rakor, Gubernur Kalsel H Muhidin menekankan bahwa sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk bersama menanggulangi banjir dengan berbagai cara, salah satunya menghindari pendangkalan sungai dan penyempitan daerah aliran sungai.

Baca juga: KPw BI Kalsel Menggelar Capacity Building Jurnalis 2026

‎Selain itu, terkait dana penanganan banjir orang nomor satu di Kalsel ini juga menekankan kepada kemampuan daerah masing-masing di tambah dengan bantuan pemerintah provinsi nantinya, oleh karena itu perlunya perencanaan dan kesepakatan bersama dalam penanggulangan banjir ini.

‎Gubernur Muhidin menekankan penting realisasi dan aksi setelah Rakor dan menemukan strategi tepat dalam pembangunan banjir.

Baca juga: ‎Gubernur Kalsel Kunjungi Warga Desa Pondok Bababaris

‎”Percuma kita lakukan kegiatan ini kalau rencananya tidak kita lakukan. Jadi kita perlu kolaborasi bersama dalam penanggulangan banjir yang sebenarnya,” imbuhnya.

‎Dalam Rakor juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kalsel dan enam kabupaten terkait pengendalian banjir di kawasan Banua Enam.(Kanalkalimantan.com/dew)

‎Reporter: dew
Editor : bie