Pemprov Kalsel Terima Pengelolaan Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti

BANJARBARU, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima pengelolaan PMUMHM (Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti) dan sarana prasarana pengolahan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan Jasa Lingkungan Wisata Alam untuk mendukung operasional KPH.

Pengelolaan PMUMHM dan sarana prasarana diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dari Direktur Jenderal PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), Dr IB Putera Parthama dalam kegiatan apel bersama dengan peserta seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Kalimantan Selatan dan Dinas Kehutanan beserta jajarannya, Jum’at (19/1) di komplek perkantoran Gubernur Kalsel.

Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti merupakan proyek pembangunan hutan meranti dari Kementerian Kehutanan yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan semangat untuk mengembalikan populasi meranti (Dipterocarpaceae) sebagai tumbuhan endemik Pulau Kalimantan. Dengan organisasi KPH yang telah terbentuk maka pengelolaan PMUMHM yang ada pada Kementerian Kehutanan perlu diserahkan kepada KPH sebagai pengelola lapangan tingkat tapak.

Direktur Jendral PHPL menyebutkan, KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) merupakan suatu langkah keberpihakan pemerintah dalam mengelola hutan.

“KPH ini adalah sebuah perubahan sangat mendasar cara mengelola hutan, kalau dulu kita menerbitkan izin diberikan kepada pihak ketiga, kemudian pengelolaan diserahkan pada pihak ketiga tersebut, dengan adanya KPH maka sekarang pemerintah ikut andil dalam mengelola dan Pemerintah Kalimantan Selatan berinisiatif untuk turut serta dalam pengelolaan hutan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” jelasnya.

Upacara penyerahan PMUMHM ini dihadiri pula oleh tiga Direktur di lingkup PHPL antara lain Direktur KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Ir Drasospolino M Sc, Direktur Usaha Hutan Produksi Ir Istanto MSc, Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Ir M Awriya Ibrahim MSc.

Selain serah terima Pengelolaan PMUMHM dan sarana prasarana pendukung operasional, dalam acara apel juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman operasional KPH tahun 2018 antara Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru Ir Yaman MM dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Dr Hanif Faisol S Hut MM yang disaksikan oleh Direktur Jenderal PHPL dan Gubernur Kalsel.(abdullah)