Mensos: Penerima PKH Terlibat Judol, Bansos Dihentikan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf temui ratusan pendamping Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kegiatan dikemas dengan dialog terbuka ini dilakukan terpusat di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jalan Trikora Banjarbaru, Selasa (23/9/2025) siang.

Mensos Gus Ipul memberikan pengarahan kepada para pendamping SDM PKH yang memiliki peran sentral sebagai agen perubahan sosial.

Ada tiga hal yang ditekankan oleh Mensos Gus Ipul, pertama adalah menyangkut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dimana para pendamping SDM PKH diminta dapat memahami dengan baik dan menjadikan DTSEN sebagai pedoman bersama.

Baca juga: Pasang Trash Barrier Sungai, Upaya Tangani Sampah di Banjarmasin

“Kita harus memahami dengan baik secara bersama-sama baik di setiap Kementerian, lembaga maupun juga pemerintah daerah. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025 mengamanatkan kepada semua lembaga-lembaga pemerintah untuk berpedoman kepada DTSEN ketika melaksanakan program. Itu yang pertama,” ujar Mensos Gus Ipul.

Kedua, sambung dia, adalah tentang Sekolah Rakyat, dan ketiga tentang bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran. Ketiga penekanan tersebut saling berhubungan karena berpedoman pada DTSEN.

“Karena saling terkait, maka kami ingin dipahami bersama. Seperti Sekolah Rakyat ini, menjadi bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui Sekolah Rakyat, anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan, rumahnya juga dibantu supaya lebih layak huni, dan dukungan lain yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu, agar keluarga ini benar-benar naik kelas dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” jelas dia.

Di samping itu, pilar-pilar sosial yang menjadi jembatan dari program-program Kementerian Sosial RI bisa dieksekusi dengan baik di lapangan.

Baca juga: Tinjau Pembangunan Jembatan Sei STI Desa Terusan, Bupati Kapuas: Minta Masyarakat Bersabar 

Karena itu pihaknya bersama dengan pendamping SDM PKH melakukan pertemuan secara berkala, dan terkait hasil akan diukur setiap tahunnya.

“Setelah itu kita lakukan konsolidasi data dan dikelola oleh BPS, maka kami bersama BPS untuk melakukan ground check kepada 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” imbuhnya.

Melalui pendamping-pendamping dan SDM PKH katanya mendatangi satu persatu dari 12 juta KPM yang datanya telah disasar oleh BPS.

Dia ungkapkan lewat lapangan, dari 12 juta KPM didapati 1,9 juta dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos.

Baca juga: Banjarmasin Produksi 491 Ton Sampah per Hari, Kadis LH: Pemilahan Sampah Capai 14 Persen

“Setelah itu kita juga ingin mengetahui lebih jauh tentang profil rekening dari penerima bansos. Karena penerima bansos ini ada yang 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan ada yang 15 tahun. Maka kita ingin tahu lebih jauh,” tambah Gus Ipul.

Dalam pemantauan profil rekening penerima bansos, pihaknya menemukan banyak hal mengejutkan. Seperti misalnya ada penerima bansos yang terindikasi bermain judi online (judol).

“Bagaimana dengan mereka yang terindikasi bermain judol? kita dalami, setelah ada kepastian mereka tidak mendapatkan Bansos lagi. Bansosnya dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” tegas Gus Ipul.

Baca juga: Tinjau Pembangunan Jembatan Sei STI Desa Terusan, Bupati Kapuas: Minta Masyarakat Bersabar 

Nah, bagaimana jika di antara penerima bansos yang terindikasi bermain judol adalah orang atau keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah?. Mensos menjawab kementerian akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk reaktivasi, bisa melalui Kelurahan atau Desa, hingga lewat Dinas Sosial setempat.

“Atau lewat SIK-NG yang sudah disediakan.
Ini aplikasi. Bisa minta bantuan dari pendamping SDM PKH, bisa minta bantuan dari operator Desa maupun juga langsung ke Dinas Sosial,” tuntasnya.

Juraida, salah satu pendamping SDM PKH asal Kabupaten menjelaskan penekanan yang diberikan Mensos Gus Ipul dalam sesi dialog.

“Tadi kita telah menyelesaikan rangkaian acara dialog bersama pak Menteri, beliau menekankan kepada seluruh pendamping SDM PKH untuk bisa menggraduasi 10 orang KPM minimal dalam satu tahun,” ujar Juraida.

Baca juga: Pembekalan Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat, Ini Pesan Mensos Gus Ipul

Arahan Mensos itu dimaknai sebagai motivasi  agar dapat mencapai target minimal 10 KPM per tahun per pendamping lulus dari program bantuan.

“Sekaligus menjadi motivasi bagi kami pendamping SDM PKH agar bisa menjadikan masyarakat lebih sejahtera,” ungkapnya.

Graduasi, lanjutnya, bukan akhir, melainkan awal dari keberanian untuk berdiri sendiri dan menghadapi dunia nyata.

“Kendalanya kalau banjir. Kalau banjir sangat susah kami karena di lapangan. Jadi susah untuk menjangkau rumah warga,” sebut dia.

“Dan banyak warga-warga di Kabupaten Barito Kuala yang perlu perhatian. Karena mungkin ada yang belum berpenduduk di Barito Kuala. Jadi menjadi perhatian pemerintah daerah juga membuatkan akta kependudukannya,” tandas Juraida. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie