Connect with us

HEADLINE

Magnet Elektoral Sahbirin Dibawah 50%, PDIP Bisa ‘Tarik Gerbong’ Sendiri di Pilgub Kalsel?

Diterbitkan

pada

PDIP memiliki peran kunci di Pilkada Kalsel 2020 Foto : net

BANJARBARU, Elektabilitas atau tingkat keterpilihan incumbent Sahbirin Noor di Pilgub Kalsel yang ada di angka 42,2 persen menjadi ‘warning’ di tubuh koalisi Partai Golkar. Jika tidak all out menggalang soliditas internal di tubuh koalisi, tidak mustahil jika incumbent malah tertinggal kereta. Baik oleh langkah kubu penantang Denny Indrayana, maupun PDIP Kalsel untuk berpikir ulang mengusung calon sendiri di Pilgub.

Merujuk pada hasil survei Saiful Mujani Research & Consuling (SMRC), tingkat keterpilihan Gubernur Petahana H Sahbirin Noor pada Pilgub Kalsel 2020 mendatang masih di angka 42,2 persen. Jumlah tersebut bisa dibilang modal yang masih belum menjamin aman posisi Sahbirin dengan statusnya sebagai incumbent.

Akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Setia Budhi sebelumnya juga mengakui elektabilitas incumbent yang di bawah 50 persen cukup rawan. Meskipun para penantang incumbent saat ini rata-rata tingkat keterpilihannya masih berada dibawah 5 persen. “Ini menunjukkan respons masyarakat terhadap incumbent belum kuat,” katanya.

Jika elektabilitas Sahbirin sebagai incumbent dikomparasikan dengan incumbent lain yang maju di Pilkada, seperti Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani yang juga sebelumnya merilis hasil survei, maka posisinya masih jauh. Dari rekap survei yang dilakukan Indikator Politik milik Burhanudin Muhtadi, tingkat penerimaan terhadap Nadjmi Adhani selaku incumbent untuk kembali terpilih sebagai Walikota sekitar 60%.

Melihat data tersebut, tentunya Sahbirin tak bisa overconfident meski disukung Golkar yang mampu mengusung paket calon sendiri. Termasuk dalam menentukan calon pendamping, yang bisa memunculkan konflik internal di tubuh koalisi.

Sebagaimana diketahui, saat ini Sahbirin selain disokong oleh Golkar, juga didukung oleh PDIP. Termasuk beberapa partai lain yang kemungkinan akan turut menyokong seperti PPP, PKB, Nasdem, dan PAN sebagai konsekwensi jika benar nantinya Sahbirin memilih H Muhidin (selaku ketua DPW PAN Kalsel) sebagai pendampingnya di Pilgub 2020.

Tapi tentunya, langkah tersebut akan ‘melukai’ PDIP Kalsel yang sejak awal menyatakan komit mendukung Sahbirin. Apalagi, jumlah kursi PDIP nyatanya lebih besar dari PAN di DPRD Kalsel.

Maka kemungkinan PDIP untuk mengusung paket sendiri dalam Pilgub memang terbuka jika Sahbirin memaksakan berduet dengan Muhidin. Sebab di koalisi nasional, PAN tak termasuk dalam barisan parpol besar penyokong pemerintah sebagaimana Golkar, PDIP, PPP, PKB, dan juga Gerindra yang belakangan juga masuk dalam kabinet.

Dari hasil pemilu 2019 lalu, kursi terbanyak diraih Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 12 kursi, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sama-sama meraih 8 kursi. Di poisisi peraih kursi terbanyak selanjutnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 6 kursi.

Disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan masing-masing 5 kursi. Partai Nasional Demokrasi (NasDem) sukses mendulang 4 kursi. Lalu ada Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan masing-masing menempatkan wakilnya 3 kursi. Dan satu-satunya peraih 1 kursi di DPRD Kalsel periode 2019-2024 adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Melihat perolehan kursi tersebut, jika Golkar memaksakan berduet dengan Muhidin, bisa jadi PDIP akan membelot dan membawa anggota gerbong partai koalisi lain seperti PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura. Jika bergabung, poros ketiga ini akan bisa menyorong sendiri jagonya di Pilgub dengan nahkoda PDIP.

Lalu siapa yang diusung PDIP jika akhirnya berbelok arah mencalonkan kader sendiri? Sejumlah kalangan yang ditemui Kanalkalimantan.com mengatakan, Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Maming dan anggota DPR RI dari FPDIP, Sulaiman Umar.

Ketokohan dua figur tersebut saat ini dianggap memiliki nilai jual tinggi. Mardani yang saat ini menjabat Ketua Umum HIPMI dan mantan Bupati Tanbu dua periode, tentunya memiliki kapabilitas memimpin Kalsel. Demikian juga dengan Sulaiman Umar yang berhasil lolos ke senayan dengan jumlah suara signifikan pada Pileg 2019 lalu.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM, Samahuddin Muharram sebelumnya mengatakan, Mardani Maming memiliki modal politik cukup kuat. “Dia mantan kepala daerah dan saat ini menjabat ketua umum BPP HIPMI,” katanya. Sehingga ia memiliki brand lebih tinggi dibandingkan H Muhidin, jika disandingkan dengan Sahbirin.

Memang, saat ini PDIP belum menentukan langkah. Namun yang terjadi selama ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekrano Putri akan menjadi faktor penentu dalam menentukan calon. Apakah PDIP tetap ada dalam barisan incumbent dengan syarat ada kader sebagai wakil gubernur, berada dalam barisan Sahbirin meskipun jarah wagub diambil PAN, atau mencalonkan sendiri kadernya seperti Mardani Maming atau Sulaiman Umar.

Terkait hal tersebut, politisi PDIP yang juga sebelumnya disodorkan sebagai pendamping Sahbirin, Rosehan mengatakan, semua kewenangan maupun keputusan akhir tetap berada di pengurus DPP PDIP. Mengapa DPP PDIP? “DPP (PDIP) itu lebih pandai (dalam) mengatur strategi, situasi dan kondisi,” tegasnya.
Rosehan menyebut segala kemungkinan pasti terjadi. Termasuk jika mengusung kader sendiri. Apalagi di panggung perpolitikan. “Makanya jangan terlalu berharap politik itu kepastian. Kepastian itu adalah injury time saat SK dikeluarkan,” pungkasnya. (cel)

Reporter : Cel
Editor : Chell

 

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
-->