Kurang Dokter Spesialis, RSJ Sambang Lihum Nyaris Turun Kelas

BANJARBARU, Sumber daya manusia (SDM) medis di RSJ Sambang Lihum ternyata baru mencapai 35 persen. Rumah sakit milik Pemprov Kalsel ini mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis di luar kesehatan jiwa dan dokter spesialis jiwa konsultan.

Kekurangan dokter spesialis jiwa konsultan terjadi dikarenakan tenaga medis yang dimiliki masih menempuh jenjang pendidikan. Setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun baru selesai tugas belajar. Nah, untuk mengisi kekurangan dokter spesialis di luar kesehatan jiwa dikerjasamakan dengan rumah sakit umum di Kalsel.

Direktur Utama RSJ Sambang Lihum, Dr IBG Dharma Putra mengakui, rumah sakit yang dipercayakan dipimpinnya ini hampir turun kelas dari A menjadi B. Jika turun kelas, ujarnya, maka rujukan penanganan lanjutan pasien gangguan jiwa dan narkoba harus dirujuk ke luar Kalsel.

“SDM kami baru 35 persen, syarat sertifikat paripurna A harus memiliki 75 persen SDM. Solusinya kami mencari bantuan tenaga medis yang dibutuhkan ke Surabaya, Jawa Timur. Kami MoU peminjaman tenaga kesehatan spesialis konsultan jiwa,” ujar IBG Dharma Putra, Rabu (21/8).

Proses mendapatkan persetujuan dari Pemprov Jawa Timur, menurut Dharma, hampir tidak memenuhi batas waktu penilaian akreditasi rumat sakit. Ia mengaku bisa mengejar batas waktu itu karena Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor turun tangan.

“Awalnya proses tanda tangan persetujuan peminjaman dokter spesialis konsultan jiwa waktunya satu bulan, akhirnya pak Gubernur turun tangan menelpon Gubernur Jawa Timur, tanggal 6 Agustus kita ke Jawa Timur melakukan MoU. Sudah ditanda tangan ibu Gubernur Jatim,  dan tanggal 7 Agustus suratnya kita bawa ke Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah akreditasi kita tetap A,” bebernya.

Seandainya lewat dari tanggal 12 Agustus memasukan peminjaman SDM itu, maka rumah sakit jiwa Sambang Lihum turun kelas.

Dharma mengaku pihaknya sudah mengusulkan kebutuhan tambahan SDM dokter spesialis pada penerimaan CPNS 2018, namun yang disetujui hanya satu orang perawat. Sebagai solusi jangka panjang, lanjutnya, pihaknya mencari kerjasama dokter spesialis melalui tenaga kontrak.

“Melalui rencana penerimaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)  kami juga sudah mengusulkan kebutuhan dokter spesialis.  Mudah-mudahan dapat disetujui, sehingga melengkapi SDM kami,” cetusnya. (rico)