KAMMI Tuntut KPU Kalsel Segera Realisasi Santunan KPPS yang Meninggal

BANJARMASIN, Puluhan pemuda yang tergabung di dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Senin (25/5) sore. Kedatangan mereka menuntut KPU untuk memberikan santunan pada anggota KPPS yang meninggal dunia. Termasuk juga agar melakukan pembenahan pemilu secepatnya sesaat setelah pemerintahan baru hasil pemilu 2019.

Dalam orasinya di halaman kantor KPU Kalse, KAMMI mengatakan pemilu serentak yang digelar tahun ini membuat jam kerja sangat panjang. Sebab para petugas harus menghitung ratusan hingga ribuan lima jenis surat suara . Sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya petugas yang meninggal karena kelelahan.

Hal ini jelas sebuah kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari sistem yang mereka buat. Sehingga dalam hal ini, KPU harus melakukan evaluasi secara menyeluruh meliputi regulasi, perencanaan, organisasi, rekrutmen, pelatihan, hingga dukungan, dan fasilitas untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat menjalankan tugas.

Membenahi sistem pemilu ini memang perlu dilakukan secepatnya dan menurut pihaknya harus dibenahi pada awal tahun 2020. Sehingga 2021 sudah lahir aturan-aturan baru yang lebih baik agar juga nantinya tidak muncul kasus yang serupa pada pemilu 2024 kelak.

Selain meminta agar dana bagi para KPPS yang menjadi korban cepat dicairkan, mahasiswa juga memasang bendera kuning di pagar KPU Kalsel sebagai tanda belasungkawa. Lalu dilanjutkan dengan melakukan doa bersama bagi yang meninggal.

Muhammad Alfinsyah, Ketua Umum KAMMI berharap agar permasalahan ini jangan dibiarkan berlarut-larut dan sesegera mungkin diselesaikan. “Karena kita tahu yang serentak lima ini saja sudah banyak bermasalah, belum lagi nanti di 2024 ada pilkada dan segala macam. Ini berapa banyak jumlah korban lagi yang harus timbul,” ungkapnya.

Aksi ini disambut baik oleh Ketua KPU Kalsel, Sarmuji. Ia sendiri mengaku merasa sangat bahagia karena bahwasanya banyak komponen masyarakat yang ikut berbelasungkawa dan terus mengawal serta mengingatkan keberlangsungan proses pemilu yang berlangsung.

Sarmuji juga mengatakan akan melakukan evaluasi tentang pemilu dan juga dia berharap agar pemilu serentak seperti ini tidak dilakukan lagi. “Saya mengharapkan agar serentak itu antara eksekutif dan legislatif dibagi dua. Kita ke depan tentu harus ada perbaikan dari sistem yang ada sekarang ini,” jelasnya.

Sistem yang ada saat ini ia akui memang merepotkan para petugas dan harus ada kesederhanaan dalam penyelenggaran pemilu di masa yang akan datang.

Sementara tuntutan yang dilayangkan KAMMI sudah dipersiapkan oleh KPU berupa santunan yang akan diberikan kepada keluarga ataupun ahli waris korban yang meninggal dunia. Di Kalsel sendiri tercatat ada 21 korban yang meninggal. Sebelumnya, Kementerian Keuangan tela menyetujui usulan KPU terkait santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dan sakit.

Bagi petugas KPPS yang meninggal akan menerima santunan sebesar Rp 36 juta. Untuk petugas yang cacat permanen mendapat santunan sebesar Rp 30 juta, luka berat sebesar Rp 16,5 juta, dan luka sedang sebesar Rp 8,25 juta.(mario)