Connect with us

Kabupaten Kapuas

Kades FGSS Resmi Tahanan di Rutan Kapuas, Ini Kasus yang Menyeretnya

Diterbitkan

pada

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) Desa Kahuripan Permai, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Foto: ags
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) Desa Kahuripan Permai, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, sudah dituntaskan oleh Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Palingkau.

Proses penyidikan berhasil dirampungkan dalam waktu dua bulan pasca terbitnya Surat Perintah Penyidikan atas tersangka FGSS, Kepala Desa Kahuripan Permai, Kecamatan Dadahup, 30 November 2020 lalu.

Kepala Cabjari Palingkau, Amir Giri Muryawan selaku jaksa penyidik bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pada Selasa (19/1/2021) sekira pukul 10.00 WIB, telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap-II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal tersebut setelah  menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Penyidikan telah lengkap (P-21) dari Jaksa Penuntut Umum. Karena itu, kasusnya  kini sudah masuk ke tahap penuntutan dan tanggung jawabnya beralih kepada JPU.



 

Namun karena masih situasi pandemi Covid-19 dan tidak mungkin untuk mengeluarkan tahanan, penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap-II) tersebut dilaksanakan di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas. FGSS  didampingi pengacara yang telah ditunjuk oleh tersangka sendiri, maka pemeriksaan  cukup dilakukan di Rutan. Selanjutnya tersangka dilakukan penahanan Rutan oleh JPU selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Selasa kemarin.

Setelah itu, JPU diharapkan dapat segera melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Palangka Raya untuk sidang perkara.

Seperti diketahui, tersangka FGSS, Kepala Desa Kahuripan Permai, diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan DD dan ADD tahun anggaran 2018 dan 2019 sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18, Pasal 3 jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 jo UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penghitungan auditor, merugikan keuangan negara sebesar Rp584.186.251.

“Untuk modus operandi yang tersangka lakukan, nanti akan kami kupas di Pengadilan Tipikor saja ya. Karena  hal tersebut sudah masuk pokok materi perkara yang akan dibuktikan di Pengadilan,” kata Amir Giri Muryawan, saat ditanya wartawan.

Ia mengimbau seluruh kepala desa, terutama di wilayah hukum Cabjari Palingkau, memfungsikan semua perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.

“Jangan malah tupoksi para perangkat desa diambil alih sendiri oleh Kepala Desa. Karena seorang Kepala Desa adalah pemimpin yang harus mengatur dan memanajemen para perangkat desanya, serta bertanggung jawab atas kemajuan desanya,” katanya. (kanalkalimantan.com/ags)
Reporter: ags
Editor: bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kabupaten Kapuas

Masyarakat Mantangai Hilir Jalankan Program Desa Mandiri dari KLHK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Program desa mandiri yang diberikan ke Desa Mantangai Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, berupa peternakan ayam kampung. Foto: ags
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Desa Mantangai Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, menerima bantuan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI.

Melalui Tim Kerja Perlindungan dan Pengolahan Ekosistem Gambut (TK PPEG) melaksanakan program desa mandiri dengan beberapa macam jenis kegiatan berupa bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pelaksanaan dilakukan melalui kelompok masyarakat secara swakelola.

Ketua TK PPEG Desa Mantangai Hilir, Muhamad Akbar, Senin (1/3/2021) di peternakan Desa Mantangai Hilir, mengatakan, masyarakat atau kelompok mendapatkan bantuan program desa mandiri. Saat ini mereka telah melaksanakan kegiatan peternakan ayam kampung sebanyak 1.000 ekor, sedang dikembangkan oleh kelompok masyarakat, juga melaksanakan penanaman pohon sengon dan bibit petai.

“Kami memilih jenis tanaman sengon dan petai, karena banyak yang bisa dimanfaatkan, bagian batang dapat dijual sesuai ukuran, begitu juga petai dapat di pasarkan guna keuntungan masyarakat, sehingga bisa menjadi penyanggah resapan air guna memperbaiki ekosistem gambut,” bebernya.



Kepala Desa Mantangai Hilir, Gajab mengatakan, pemerintah pusat melalui KLHK memberikan bantuan program desa mandiri. “Kami sebagai penerima bantuan program tersebut akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya bersama kelompok masyarakat, sesuai petunjuk pelaksanaan, dengan harapan nantinya program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Gajab.

Terpisah, Camat Mantangai, Yunius Tunggal SSos mengapresiasi pelaksanaan program desa mandiri dan bisa berhasil dengan baik. “Tentunya nanti diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dapat mengembangkan usaha masyarakat, sehingga masyarakat dapat mandiri,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/ags)

 

Reporter : Ags
Editor : Kk

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kabupaten Kapuas

Kecamatan Mantangai Mulai Bentuk Posko PPKM Skala Mikro

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kecamatan Mantangai membantuk Posko PPKM skala mikro melibatkan banyak unsur.foto: ags
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN. COM, KUALA KAPUAS – Kecamatan Mantangai membentuk posko kawasan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro. Upaya menekan laju peyebaran Covid-19 hingga tingkat RT/RW ini untuk penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19, sesuai instruksi pemerintah pusat.

Posko memiliki fungsi mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan Covid-19 di kecamatan dan desa. Posko diisi personel dari TNI, Polri, pemerintah, dan unsur lain yang digerakkan oleh pemerintah daerah.

Secara operasional ada 4 fungsi prioritas Posko yaitu sebagai pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat pengendali informasi dan menguatkan pelaksanaan 3T (Testing,Tracing dan Treatment). PPKM skala mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Kriterianya dibagi menjadi zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Sedangkan pelaksanaan PPKM mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, RW, Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur lain.

Saat ditemui di kantor kecamatan, Senin (1/3/2021) Camat Mantangai, Yunius Tunggal SSos mengatakan, pembuatan Posko ini dapat cepat terealisasi karena didukung oleh semua pihak yang terlibat. “Semoga Posko penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kecamatan Mantangai dapat berfungsi dengan baik, sehingga wabah Covid-19 segera berakhir dan masyarakat bisa beraktifitas seperti sedai kala,” ujar Camat Mantangai. (kanalkalimantan.com/ags)



 

Reporter : Ags
Editor : Kk

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->