Jumat Kelabu, Pangkal Murkanya Masyarakat Atas Orde Baru

BANJARMASIN, Budi Kurniawan, jurnalis senior, berbagi pengalamannya ketika menjadi saksi hidup tragedi besar di kota Banjarmasin, Jumat Kelabu pada 22 tahun silam. Saat itu kota Banjarmasin mengalami kerusuhan hebat, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Membara atau Jumat Kelabu itu termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Penyebab kerusuhan hingga sekarang masih simpang siur ada yang menyebut kekerasan etnis ada juga yang berpendapat karena persoalan politik yang memanas pada masa itu.

Pria yang kini menjadi praktisi dan pemerhati lingkungan ini berpendapat tragedi Jumat kelabu merupakan pangkal ujung dari kemuakan masyarakat atas pemerintahan otoriter orde baru. Dengan representasi Golkar sebagai partai penguasa.

“Pada kejadian itu saya masih menjadi wartawan Banjarmasin Post dengan desk politik dan keamanan, karena partai hanya ada tiga PDI, PPP, dan Golkar. Saya kebagian jatah meliput kampanye PDI,” kata Budi saat ditemui seusai memberi materi di Taman Budaya Kalsel, Kamis (23/5) dini hari.

Pada Kamis 22 Mei sehari sebelum kejadian PPP menggelar kampanye terbuka, keesokan harinya dilanjutkan oleh Partai Golkar yang menggelar kampanye akbar. Pada peristiwa itu terjadi, Budi bersama tiga wartawan lainnya diarahkan meliput kegiatan kampanye sehingga mengetahui betul kejadian ketika massa PPP datang ke agenda kampanye Golkar.

“Sentimen di lapangan memang kentara, massa datang tiba-tiba saja sebenarnya, terutama datang dari kantong-kantong pemilih PPP di zaman itu, seperti masyarakat yang tinggal di jalan Jati sekarang jalan Pangeran Antasari, Kampung Melayu dan Kampung Gedang yang merupakan secara histori dan ideologis meruakan basis massa PPP,” kenang aktivis senior ini.

Ia memastikan massa yang datang secara spontan tanpa terorganisir dengan rapi karena dipicu kemarahan terhadap Golkar. “Nah ketika massa menganggu kampanye yang merupakan jatahnya Golkar secara tiba-tiba maka chaos tidak dapat dihindari. Bentrok antar pendukung partai dan kekerasan terjadi dimana-mana,” cerita Budi.

Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekersan terjadi dimana-mana. Termasuk massa yang berniat menyerang kantor DPD Golkar di Jalan Lambung Mangkurat. Lalu disusul terjadi penjarahan di pusat perbelanjaan karena situasi yang mencekam pada peristiwa itu.

“Situasi sangat tidak terkendali dan berlangsung hingga malam, massa terpusat di bundaran hotel A, kebakaran di mana-mana, listrik mati total, bahkan kami wartawan saja kesulitan untuk menulis kejadian ini, sampai akhirnya koran B-post tidak bisa terbit dan artikel kami akhirnya diterbitkan di headline koran Kompas sebagai induk media B-Post dan terjadi selama berhari-hari,” kata Budi.

Pegiat Pers Mahasiswa era orde baru ini mengatakan situasi sangat mencekam di Banjarmasin, mayat bertebaran dimana-mana. Terutama di daerah kerusuhan terjadi. “Situasi dapat terkendali menginjak tengah malam, ketika ada penangkapan yang diduga provokator kerusuhan, pada Sabtu 24 Mei kota memang sudah bisa kendalikan aparat, di sisi lain mayat-mayat bergelimpangan di kantong-kantong kerusuhan seperti Mitra Plaza,” jelas Budi.

Ia menyebut setelah kejadian Jumat Kelabu para pejabat dari ibu kota termasuk Sekjen Komas HAM Baharuddin Lopa mengunjung Banjarmasin. Namun solusi nihil. “Menurut saya di era sekarang harus dibentuk tim pencari fakta apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana nasib para korban, sehingga menjawab mitos dan suara sumir di tengah masyarakat,” tegas alumnus FISIP ULM ini.

Budi memastikan Jumat Kelabu bukan merupakan kekerasan etnis seperti yang berkembang di kemudian hari. “Pada masa itu tidak ada satu pun rumah ibadah yang dibakar massa, kemudian toko pedagang milik keturunan Tionghoa tidak diganggu massa. Nah inilah yang menjadi perbedaan kekerasaan di kota lain seperti Jakarta misalnya yang terjadi menjelang reformasi, jadi tidak betul peristiwa Jumat Kelabu merupakan kekerasan etnis dan agama,” tandas Budi.

Sementara Khairul Umam, aktivis mahasiswa peristiwa Jumat Kelabu mengatakan bahwa tragedi ini harus menjadi pembelajaran sejarah bagi mahasiswa dan generasi muda. Harapannya agar tragedi ini tidak akan terjadi lagi dimasa yang akan datang. “Di era demokrasi kekinian sangat diperlukan rekonsiliasi pasca pemilu perlu dilakukan lantaran situasi tambah panas, dan untuk meredam polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkap aktivis PMII ini.

Umam menyebut kondisi saat ini nyaris serupa dengan yang terjadi sebelum tragedi Jumat Kelabu, oleh karena pihaknya konsisten menyuarakan rekonsiliasi politik secara nasional untuk meredam ketegangan di tengah masyarkat. “Harusnya politik diwarnai dengan suasana yang adem, dan penuh dialetika, Suasana yang membawa kita demokrasi milik kita. Bukan milik segelintir orang,” tandas Umam.(mario)