Connect with us

Layanan Publik

Irigasi Kembali Dibersihkan, Distribusi PDAM Intan Banjar Terganggu

Diterbitkan

pada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Pembersihan saluran primer irigasi Riam Kanan bakal dikeringkan mulai 26 sampai 30 Oktober mendatang. Dipastikan pengeringan di saluran irigasi tersebut membuat pasokan air bersih PDAM Intan Banjar akan terganggu.

Kasubag Humas PDAM Intan Banjar Untung Hartaniansyah mengatakan, distribusi saluran air PDAM Intan Banjar memang akan kembali terganggu. Pihaknya menerima surat tertanggal 15 Oktober dari Dinas PUPR Provinsi Kalsel terkait jadwal pemeliharaan.

Rencana awal pengeringan pada 16 Oktober sampai 20 Oktober 2018. Tetapi karena pada saat yang bersamaan ada acara Hari Pangan Sedunia (HPS) dan supaya layanan terhadap pelanggan tidak terganggu, terutama layanan terhadap hotel dan penginapan yang menjadi tempat menginap para tamu dan undangan HPS, maka pekerjaan pembersihan diundur ke tanggal 26-30 Oktober.

“Pembersihan yang dilakukan di sepanjang saluran primer Riam Kanan dengan maksud untuk membersihkan tanaman air dan gulma yang menghambat aliran air di sepanjang saluran primer tersebut,” katanya.



Menurutnya, apabila tanaman air dan gulma sudah dibersihkan, maka aliran air akan kembali lancar. Dengan demikian diharapkan dapat menyuplai air ke lahan-lahan persawahan masyarakat.

Bagi pelanggan PDAM, diharapkan selama masa pembersihan agar melakukan penghematan dalam pemakaian air dan mengisi tandon cadangan air. Dikarenakan debit air di saluran primer akan ada pengurangan selama kegiatan pembersihan.

“Kalau akhir Oktober ini merupakan pembersihan rutin yang keempat dalam tahun ini. Biasanya kami melakukan pembersihan tergantung kondisi saluran primer, bila tanaman air dan gulmanya sudah mulai banyak, maka dilakukan pembersihan saluran,” ujarnya. (rendy)

Reporter : Rendy
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Layanan Publik

Launching Aplikasi Amnesia, Jembatan Keluh Kesah Masyarakat ke Wakil Rakyat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Launching aplikasi Amnesia yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syarifuddin, Senin (28/10) malam. Foto : mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Amnesia. Sesuai namanya, aplikasi ini dibuat agar para anggota dewan tidak lupa dengan janjinya kepada rakyat sebelum ia menjabat. Pun juga tentu aplikasi ini dibuat guna terus berkembangnya kinerja pemerintah di seluruh wilayah di Kalsel. Aplikasi yang siap menampung segala macam laporan serta keluhan masyarakat Kalsel ini diluncurkan di Tree Park Hotel, Senin (28/10) malam oleh Wakil Ketua DPRD M Syaripuddin.

Artinya kini tak hanya pemerintah eksekutif di Kalsel yang mempunyai medium komunikasi langsung dengan masyarakat tapi juga legislatif. Aplikasi yang bisa diunduh menggunakan ponsel pintar ini bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan langsung laporan terkait kebijakan, fasilitas, dan layanan publik. Selain itu masyarakat juga diberikan akses untuk dapat memberikan saran, ide, inovasi, serta terobosan kepada para pemerintah baik eksekutif dan legislatif.

M Syaripuddin selaku inisiator mengatakan bahwa konteks laporan yang bisa ditindaklanjuti langsung akan segera dieksekusi oleh DPRD secara langsung. Pun laporan yang masuk di aplikasi Amnesia ini juga akan menjadi gudang data sebagai basis dasar pertimbangan saran kebijakan.



Aplikasi yang disebut oleh Syaripuddin sebagai indikator pemerintah dari hasil kinerja pemerintah ini mempunyai satu kelebihan, yaitu segala macam laporan akan tersambung langsung ke gawai para anggota DPRD baik tingkat kabupaten atau provinsi.

“Laporan di aplikasi Amnesia juga langsung masuk ke hp saya. Jadi bisa terus dipantau. Selaku jembatan ke pemerintah, kami ingin percepat keinerja ke pemerintah,” terang mantan anggota DPRD Tanah Bumbu ini.

Untuk dapat menggunakan aplikasi Amnesia, masyarakat dapat mendaftarkan diri menggunakan NIK dan setelah diverifikasi, dapat langsung menyampaikan segala macam keluh kesah, kritik dan saran yang akan disampaikan ke pemerintah sesuai dengan domisili kabupaten/kota.

Turut hadir dalam kegiatan peluncuran Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah. Menurutnya aplikasi Amnesia merupakan sebuahterobosan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalsel.  Juga bagi pemko Banjarmasin, aplikasi ini bisa menjadi inovasi guna pertumbuhan dan perkembangan kota Banjarmasin ke depannya. (mario)

Reporter : Mario
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Layanan Publik

Rawan Karhutla, BPBD Kalsel Gandeng Telkom Launching SMS Broadcast Bro

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Wahyuddin. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Titik hotspot di Kalsel terus meningkat. BPBD Kalsel semakin gencar melakukan sosialisasi, terutama melalui SMS Broadcast Bro di 32 titik yang berada area rawan kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Wahyuddin saat launching sistem informasi kebencanaan, Senin (19/8), mengatakan launching ini adalah inovasi dari strategi sosialisasi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

“Saya berharap satgas sosialisasi terus gencar memberikan informasi kepada masyarakat akan bahaya membakar hutan dan lahan,” ujar pria akrab disapa Ujud ini.

Ditambahkan, Wahyuddin, pihaknya akan lebih mengefektifkan penegakan hukum, dengan melibatkan Sub Satgas Darat yang berjumlah 1.500 di Kalimanatan Selatan.



“Saya kira, kita dapat berbagi peran dengan pola tugas seperti satgas darat berpatroli, BPBD menginformasikan titik api dan memadamkan, kepolisian melakukan penyidikan, dan masyarakat sebagai intelejennya,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Sahruddin mengatakan SMS Broadcast Bro adalah kerjasama dengan Telkom Indonesia. Setiap satu kali sms menyebar  kepada 2000 orang. Dan target tahun ini disebar sebanyak 150 ribu SMS.

“Konten SMS bro berkisar tentang himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan, dengan menyampaikan pesan Fatwa MUI wilayah 4 Kalimantan yakni haram membakar hutan dan lahan yang menggangu aktifitas kemanusiaan,” ujarnya.

Dari rapat harian satgas, dikemukakan tentang masih rendahnya penegakan hukum bagi pembakar hutan dan lahan di Kalsel. Kepala Biro Hukum Setda prov Kalsel Akhmad Fiddayen mengatakan perlu diatur dalam Perda yang memberikan sangsi bagi pemilik lahan yang membiarkan lahannya  terbakar dikenakan sanksi administrasi. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->