Connect with us

HEADLINE

Hanif : Hampir 58% Hutan Kita Dikelola Perusahaan

Diterbitkan

pada

Kadis Kehutanan Kalsel Hanif Faisol Nurofiq. Foto : net

Berbagai tantangan harus dihadapi Dinas Kehutanan Kalsel dalam pelestarian hutan dan lingkungan. Bukan hanya menjaga areal kehutanan seluas 1.779.982 hektare saja, tapi bagaimana juga mengelola hasil hutan sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya pada kemajuan Kalsel dan masyarakatnya.

Maka, melalui program Revolusi Hijau yang digagas oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Dinas Kehutanan menjadi motor penggerak dalam kegiatan tersebut. Saat ini, mungkin sudah jutaan pohon yang ditanam di berbagai daerah lewat program tersebut dengan maksud revitalisasi kehutanan dan sekaligus memulihkan kehijuan Kalsel.

Namun di sisi lain, ancaman terjadinya pengerusakan hutan dan lingkungan juga harus dihadapi oleh Dinas Kehutanan. Baik terkait terjadinya kasus pencurian hasil hutan, alih fungsi kawasan kehutanan, hingga ancaman musim panas dengan adanya kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk urusan satu ini, Dinas Kehutanan memang memiliki tanggungjawab besar bersama stake holder lain guna meminimalisir terjadinya Karhutla. Apalagi, Gubenur Kalsel berharap agar tahun 2018 ini tidak ada lagi terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan.

Lalu, langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kalsel? Berikut wawancara wartawan Kanalkalimantan.com Abdullah, dengan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Dr Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, MP beberapa waktu lalu. Berikut wawancaranya :



————————–

Kasus Karhutla saat ini masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Apa penyebab kasus ini terus muncul ke permukaan?

Kultur masyarakat memang saat ini seperti itu. Mereka harus menyiapkan lahan untuk tanaman pangan mereka dengan modal yang terbatas. Cara yang termudah adalah dengan cara membakar. Tentu hal ini sudah kita sikapi dengan melakukan sosialisasi, membentuk masyarakat peduli api di semua desa-desa yang berada di sekitar dan dalam kawasan hutan.  Sehingga masyarakat yang dulunya membuka lahan dengan cara membakar mau tidak mau harus kita arahkan beralih ke cara mekanis.  Untuk masyarakat kita fasilitasi, tetapi kita juga harus bersiap juga.

Tahun ini ada anggaran dana Rp 700 juta yang digunakan untuk penyiapan sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, dana tersebut berasal dari pemerintah.  Sementara itu, di sisi pengusaha kita setiap bulan juga melakukan monitoring kelengkapan peralatan, jadi alat-alat pemadam kebakaran kita siapkan mulai saat ini.

Apakah ini juga imbas dari adanya kebijakan pengelolaan kehutanan?

Hampir 58% hutan kita memang berada di atas kelola corporate. Berbeda dengan di luar negeri yang 80% untuk masyarakatnya.  Sementara kita, masyarakatnya hanya dapat 1,3 % saja.  Sehingga cenderung masyarakat masuk hutan dan menjadi konflik, sehingga mereka berpotensi membakar hutan.  Ini juga yang kita selesaikan.

Dari segi luasan Karhutla, apakah tambah atau berkurang?

Kalau data statistik menunjukkan semakin menurun. Tapi kita tidak boleh bangga, karena data statistikkan ada faktornya.  Selama ini faktor alam bersahabat dengan kita, sejak kejadian kebakaran terbesar di tahun 2015, hujan hampir tidak berhenti sehingga mengurangi hotspot.  Kita berharap iklim akan demikian terus, namun nantinya akan ada kemarau yang agak panjang dan kita tidak bisa mengcover langsung.

Keberhasilan itu tidak boleh kita linierkan dengan upaya kita seolah berhasil penuh, karena kita masih ditopang oleh factor iklim.  Semua langkah akan ditempuh oleh Dishut Kalsel untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalsel.

Berapa anggaran yang digunakan untuk penanggulangan Karhutla Kalsel?

Dishut ada anggaran 1 miliar dari APBD tahun 2018.  Kemudian dari APBN juga ada, yang Rp 700 jutanya jaris dipakai untuk kegiatan pengendalian api.  Jadi di Dishut ada sekitar Rp 1,7 miliar yang digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.  Namun di Kesatuan Pengelolaan Hutan yang merupakan Dishut Kalsel yang dibiayai KLHK langsung, memiliki dana sekitar Rp 5-6 miliar.  Di tahun sebelumnya (2017), secara komulatif juga hampir sama dengan tahun ini, anggaran tidak berbeda jauh.

Dana tersebut apakah untuk pencegahan saja atau juga sekaligus penanggulangan?

Sebenarnya secara skematik tugas Dishut melakukan pencegahan, pada saat terjadi api sudah menjadi tanggung jawab BPBD yang turun.  Tapi kita tidak bisa membiarkan BPBD berjuang sendiri, jadi pada saat terjadi api kita juga terlibat untuk memadamkan api, sebenarnya di anggaran kita persuasive.  Tapi saat terjadi kebakaran hutan, ya kita juga turun semua.

Jadi, anggaran tersebut di luar dari anggaran rehabilitasi lahan?

Anggaran rehabilitasi beda lagi, di Dishut banyak macam kegiatan.  Rehabilitasi itu kita ada anggarannya sebesar Rp 2 M, tetapi dana swasta di angka Rp 200 M lebih.  Alhamdulillah, kita tersupport oleh pemegang IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), sehingga kewajiban yang diberikan oleh Gubernur kepada kami untuk rehabilitasi lahan kritis 35 ribu hectare per tahun Insya Allah akan tercapai.

Ada berapa kawasan yang sudah berhasil direhabilitasi dalam gerakan Revolusi Hijau?

Tahun 2017 kemarin terdata sekitar 10 ribu lebih lahan kritis yang sudah berhasil ditanam.  Namun di tahun ini target kita sebanyak 35 ribu hektare lahan kritis harus ditanam, langkah ini belum pernah ada sebelumnya sehingga membuat kita lebih giat berjibaku.  Tapi saya rasa dengan target itu sudah batas optimum kita bekerja, semua sumber sudah kita hitung, InsyaAllah nanti kurang lebihnya tidak akan terlalu banyak.

Bulan kemarin sudah keluar Perda terkait Revolusi hijau, jadi saya rasa ini akan semakin meningkatkan semangat kita, dan juga menjadi kekuatan kita untuk bisa mendorong dunia usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.

Terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pengembangan ke arah pariwisata, bagaimana Dishut menyikapi hal tersebut?

Dishut antusias sekali untuk mendukung hal tersebut, Gubernur meminta untuk sebagian KEK yang diusulkan oleh provinsi ada sebagiannya berada di dalam kawasan hutan.  Saat ini kita telah anggarkan desain Kahung, kemudian Mandiangian, yang swasta seperti Kiram dan Gunung Mawar yang menjadi rangkaian ekowisata yang diusulkan untuk KEK.

Dengan hal tersebut, akan ada perhatian lebih serius.  Karena secara nasional ekowisata berkontribusi nomor 2, sehingga ekowisata di bidang kehutanan dibangun pesat seperti pembangunan di Mandiangin, Kahung dan lain-lain.  Kita semakin gencarkan untuk memajukan ekowisata sambil menunggu kayu produksi.  Selama ini kita terlena, kayu ketinggalan.  Sambil menunggu produksi, kita majukan sector pariwisata dan sector keamanan hutan.

Bagaimana langkah Dishut Kalsel dalam melakukan pengamanan hutan?

Pemprov Kalsel melalui Dishut Kalsel saat ini sedang menggelar yang namanya operasi jaring laba-laba, kita memaknai mencermati kondisi keamanan hutan belum tersentuh secara optimal, salah satu langkah yang ditempuh dengan rekrutmen tenaga baru pengamanan hutan, TKPH sebanyak 30 orang itu kita harapkan menjadi motor dalam pengamanan hutan. Kita telah menargetkan 1 KPH satu kasus, sehingga apabila ada KPH yang tidak mengungkap kasus akan kami tegur.  Dan kami akan turun lapangan untuk backup itu.

Alhamdulillah dari 8 KPH dan 1 unit Tahura, sebulan ini masing-masing sudah tersetor satu kasus baik itu itu temuan atau sitaan.  Terakhir, kemarin dari Pelaihari juga dari sitaan, juga ada dari Hulu sungai yang data.  Bulan-bulan ke depan tetap akan kita genjotkan terkait operasi pengaman hutan jaring laba-laba.

Bagaimana upaya Dishut untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan?

Saat ini akses masyarakat hanya 1,3 % jadi masyarakat jauh sekali dilibatkan dalam pengelolaan hutan, untuk itu ditingkatkan menjadi 10%.  Kegiatan perhutanan sosial akan kembali semakin cepat diatur bila mana sisi pengamana juga kita tegakka, kalau inforcmen jalan berarti persuasif juga jalan. Sehingga tujuan pemerintah menata hutan menjadi gampang dan bisa diwujudkan dengan sisi yang sama.  Kalau pengamanan hutan tidak kita tegakkan, mereka tidak mau ngurus perhutanan social, dan mereka melakukan akses di hutan kalau di hutan sudah dua sisi rasanya itu saling melengkapi.(abdullah)

Reporter : Abdullah
Editor : Chell


iklan

Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->