Connect with us

Pilgub Kalsel

Haji Denny Akan Bikin ‘Unit Reaksi Cepat’ Perbaikan Jalan Provinsi

Diterbitkan

pada

Haji Denny menyampaikan keprihatinan dengan kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Selatan yang banyak rusak. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM BANJARMASIN – Kondisi jalanan provinsi yang banyak mengalami kerusakan menjadi perhatian serius calon gubernur Kalsel, Denny Indranaya-Difriadi. Di berbagai kesempatan, pasangan nomor urut 2 ini menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi ini.

Haji Denny—panggilan Denny Indrayana, mengatakan, infrasturktur jalan menjadi kebutuhan utama penunjang sektor ekonomi. Jika jalan-jalan utama ini mengalami kerusakan dan dibiarkan, tentunya akan berdampak pada proses distribusi ekonomi di Kalimantan Selatan.

“Dalam banyak pertemuan dengan masyarakat, salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah soal jalanan rusak. Ini tentunya tak bisa dibiarkan, kedepan kalau saya diberikan amanat untuk menjadi gubernur, akan membikin unit reaksi cepay perbaikan jalan-jalan provinsi yang rusak,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikan wamenkum HAM era Presiden SBY ini, dalam perjalanan sosialisasi pada Sabtu (24/10/2020). Bahkan, Haji Denny sampai secara khusus membuat video untuk menyampaikan kondisi jalan rusak ini kepada publik.



Unit Reaksi Cepat Perbaikan Jalan ini sebagai respons berlarutnya perbaikan jalan di Kalimantan Selatan. Padahal, jika semakin lama dibiarkan maka kerusakan akan semakin parah.

“Kita harapkan tim reaksi cepat ini akan langsung melakukan pendataan dan perbaikan. Saya kira akan bisa jika memiliki tekad untuk bekerja cepat demi perubahan Kalsel lebih baik,” urainya.

Tak hanya itu, ke depan Haji Denny akan memastikan juga menambah dan memperbaiki jalan provinsi, termasuk yang menuju kawasan Hulu Sungai. Termasuk membangun jalan tol di wilayah-wilayah yang memerlukan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Adalah penting untuk menciptakan sarana transportasi publik terintegrasi yang murah, canggih, dan efisien, untuk mendukung sektor lain. Termasuk meningkatkan akses jalan di wilayah-wilayah padat penduduk,” tegasnya.

Walau demikian, pegiat anti korupsi ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan yang memperhatikan budaya dan kelestarian lingkungan.

“Kalimantan Selatan adalah provinsi yang penuh berkah dan dilimpahi dengan berbagai kekayaan alam tiada tara. Namun, kekeliruan mendasar dalam menjaga amanah tersebut serta permasalahan fundamental yang menegaskan prinsip amanah, menjadikan kekayaan yang sedemikian melimpah ruah masih tidak sungguh-sungguh membawa manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat,” ungkapnya.(Kanalkalimantan.com/ril)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pilgub Kalsel

VIRAL. Rekaman Petinggi KPU Banjar Sebut PPK Terima Uang Dibuka di Sidang MK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Percakapan yang diduga antara Rofiqi dengan Karim beredar di medsos Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dugaan kecurangan yang melibatkan aparat penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), disampaikan dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Menyusul beredarnya rekaman percakapan diduga petinggi KPU Banjar yang menyebutkan bahwa adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menerima uang dari seseorang yang disebut sebagai operator.

Rekaman pembicaraan tersebut diduga suara antara Abdul Karim -komisioner KPU Banjar dengan pria yang diduga M Rofiqi, Ketua DPRD Banjar.

Kini rekaman pembicaraan tersebut beredar luas di masyarakat melalui media sosial, seperti Facebook dan jaringan perpesanan WhatsApp.



Dalam percakapan tersebut, diduga suara Rofiqi menanyakan cerita seseorang jaringan di KPU Banjar yang membagi-bagikan sejumlah uang kepada sejumlah PPK. Tujuannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Karim membenarkan dan menyebut seluruh PPK menerimanya karena dianggap sebagai bagian pekerjaan.

“Benar seperti kata ente Bib, yang operatornya itu memang (dari kecamatan) Astambul itu operatornya yang membagikan 10 juta itu kepada PPK,” kata pria yang diduga Rofiqi itu dalam bahasa Banjar.

“Bah, ana ini shahih hadist. Tenang saja ente,” sahut pria yang diduga Karim seolah menyakinkan informasi soal pembagian uang 10 juta kepada masing-masing PPK tersebut benar-benar terjadi.

Transkrip percakapan yang diduga Karim juga mengakui sebagian besar mau menerima meski ada pihak yang menolak. “Karena ada duit yang pegang saja dulu,” tambah pria yang dipanggil Bib itu lagi dalam rekaman tersebut.

Dalam rekaman tersebut juga disebutkan bahwa langkah Denny Indrayana yang melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai hal yang keliru.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait percakapan tersebut Rofiqi enggan berkomentar lebih jauh. Namun ia balik heran, dari mana tim H2D dapat rekaman tersebut.

Percakapan diduga antara Karim dan Rofiqi ini sebenarnya sudah ditanyakan Denny Indrayana saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Namun, banyak penjelasan Karim Omar yang berbeda dengan isi rekaman tersebut. Denny Indrayana kemudian meminta izin kepada majelis hakim MK untuk menyerahkan transkrip dan rekaman tersebut sebagai bukti tambahan dalam sengketa Pilkada Kalsel.

Ketua Tim Hukum Pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat, Jurkani SH mengatakan, pemberian dana sebesar Rp10 juta kepada masing-masing PPK tersebut diduga berkaitan dengan penggelembungan suara.

“Operator ini diduga bagian dari penyelenggara, duitnya sebagai pelicin untuk memanipulasi perolehan suara di enam kecamatan di Kabupaten Banjar,” sebut Jurkani. (kanalkalimantan.com/tim)

 

Reporter : Tim
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Sidang MK Gugatan Pilgub Kalsel Digelar 26 Januari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

MK akan menggelar sidang gugatan Pilgub Kalsel pada 26 Januari mendatang Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan jadwal sidang gugatan sengketa Pilkada 2020. Terdapat 132 gugatan Pilkada yang telah diregistrasi dan masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Salah satunya, gugatan Pilgub Kalsel yang akan mulai digelar pada 26 Januari nanti.

Dikutip dari laman MK, pada 26 Januari terdapat 35 gugatan Pilkada yang akan dibacakan mulai sengketa Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel), Pilgub Sumatera Barat, hingga Pilwalkot Surabaya.

Sementara pada 27 Januari, terdapat 35 gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa Pilwalkot Medan hingga Pilgub Kalimantan Tengah. Adapun sidang pendahuluan hari ketiga atau 28 Januari terdapat 34 gugatan yang akan dibacakan. Mulai dari Pilwalkot Palu hingga Pilbup Lampung Selatan.

Sidang pendahuluan yang terakhir digelar pada 29 Januari dengan 28 gugatan yang akan dibacakan. Gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa hasil Pilwalkot Tangsel hingga Pilbup Mamuju.



Setelah gugatan dibacakan, sidang berlanjut ke pemeriksaan persidangan. Adapun putusan hasil gugatan Pilkada digelar pada 19-24 Maret.

Sebelumnya, langkah paslon nomor 2 Denny Indrayana-Difriadi juga telah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun dari hasil perbaikan permohonan yang kami ajukan, maka dalil-dalil permohonan secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada bagian awal permohonan, sebelumnya disampaikan argumentasi tentang penghitungan yang Jurdil di Pilgub Kalsel Tahun 2020. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->