Connect with us

HEADLINE

‘Bola Panas’ Wacana Pemindahan Ibu Kota Batola, Mimpi Rifqinizamy Tuai Kontra!

Diterbitkan

pada


KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Angan-angan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II DPR RI dari Kalimantan Selatan, memindahkan ibu kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Batola) ke Kecamatan Alalak menuai sorotan. Dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga sesama kader PDIP ramai berkomentar. Sekadar move politik jelang 2024 atau keniscayaan?

Foto : Istimewa

Normal dibaca : 10 menit

“Saya walaupun dengan beliau (Rifqinizamy, red) sama-sama sebagai kader PDIP, tapi secara pribadi menolak. Saya bicara ini sebagai warga Barito Kuala. Ya mohon maaf, saya lebih tahu dari pada beliau tentang Barito Kuala,” komentar keras disampaikan anggota DPRD Kalsel, Fahrin Nizar.

Postingan di akun Instagram milik bang.rifki.mrk, dengan tulisan keterangan “Alalak dan Batola Masa Depan” yang diunggah beberapa hari lalu, menuai banyak tanggapan.

Dalam video berdurasi 1 menit 39 detik itu, Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II DPR RI dari Kalimantan Selatan, merasa Kecamatan Alalak di Kabupaten Batola mempunyai karakteristik perkotaan. Ia bermimpi, ke depan ibu kota Batola yang sekarang di Kecamatan Marabahan akan pindah ke Kecamatan Alalak.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Kota Marabahan, suatu hari nampaknya ibu kota harus kita pindah ke Alalak,” ungkapnya.

Ia menilai, jika pusat pembangunan itu diletakan di Alalak, maka tidak akan terlalu sulit untuk membuat perkotaan yang metropolis. Lantaran satu nafas dan tidak jomplang antara Kota Banjarmasin juga Kota Banjarbaru.

Ia juga meminta, arsitek di Kalsel sekarang untuk merancang Alalak sebagai ibu kota masa depannya Batola, sekaligus bagian dari kota metropolitan Banjarbakula.

Lanjut Rifqi, suatu hari nanti simpang empat di Kecamatan Alalak akan di bangun semacam bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat. Simpang empat itu menjadi etalase masuk orang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

“Kita harus bangun kebanggan suatu hari. Ketika orang masuk Kalsel, orang lihat Kalsel berbeda dengan Kalimantan yang lain. Karena itu kita sambut orang masuk Kalsel di simpang empat Handil Bakti ini nanti, kita akan bangun bundaran yang megah di situ,” katanya penuh harapan.

Sementara perkantoran yang sekarang masih di Marabahan hingga kantor bupati seterusnya akan dipindah ke depan Kampus Utama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), di Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Alalak, Batola.

 

Unggahan Rifqi tiga hari yang lalu itu membuat geger! Anggota DPRD Kalsel, Fahrin Nizar ditemui di rumahnya di Kecamatan Marabahan, menolak keras pemindahan ibu kota Batola. Baru kali ini sejak 63 tahun berdiri menurut ia ada mimpi di siang bolong, jika ibu kota pindah ke Kecamatan Alalak.

Walaupun berada di dalam perahu yang sama yaitu PDIP, Fahrin yang juga Ketua DPC PDIP Batola, seakan tidak ada sedikitpun keraguan menyampaikan selisih pandangnya. Statemen yang keluar dari mulutnya tegas, bertolak belakang 360 derajat.

Fahrin menganggap politisi harus bijak menyampaikan statemen, ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Ia kuatir dalam kasus ini menimbulkan benturan, perpecahan di antara masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Terutama yang berada di Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Alalak.

“Bagi kami ini hal yang paling jadi perhatian, jangan sampai ini terjadi. Tidak elok dihari jadi yang ke-63 ini ada riak yang ditimbulkan oleh seorang politisi,” katanya Kamis (5/1/2023) siang.

Dia mengatakan, Alalak sangat berpotensi sebagai kota satelit. Pertumbuhannya yang sangat cepat, APBD Batola banyak digelontorkan mengalir ke Alalak.

Ia berujar, peluang Alalak untuk bisa berkembang tidak harus menjadi ibu kota. Alalak berpotensi besar untuk pengembangan daerah pemukiman, juga penyokong pangan yang tidak dimiliki oleh Kota Banjarmasin.

Pembangunan daerah Batola di wilayah utara, tengah dan selatan yang dilakukan oleh Bupati Noormiliyani dan Wakil Bupati Rahmadian Noor selama menjabat, turut ia apresiasi.

Teori pembangunan itu tidak hanya melihat luas wilayah, tetapi yang utama adalah jumlah penduduk.

“Tidak hanya bicara Marabahan, tidak hanya bicara Alalak, tetapi dari ujung kecamatan Kuripan, hingga Tabunganen itu adalah Batola. Selama 63 tahun ini kita sudah bersatu.”

“Saya walaupun dengan beliau sama-sama sebagai kader PDI-P, saya secara pribadi menolak, saya bicara ini sebagai warga Barito Kuala. Ya mohon maaf, saya lebih tahu dari pada beliau tentang Barito Kuala,” tutup Fahrin Nizar.

Tanggapan lain disampaikan tokoh masyarakat di Kabupaten Batola H Hazrul Aswad. Menurutnya, sah-sah saja mempunyai impian untuk Dapilnya. Tetapi setiap opini atau statement yang dikeluarkan sebagai seorang wakil rakyat harus mendasar sesuai dengan kondisi di masyarakat.

“Jangan ada suatu kesan bola panas yang membuat dinamika masyarakat bergejolak terkait mimpi memindahkan Ibu kota Kabupaten Barito Kuala tersebut,” ujarnya dalam press rillis yang dikirimnya kepada Kanalkalimantan.com.

Banyak aspek-aspek yang diabaikan dalam pernyataan Rifqi tersebut seperti sejarah, strategis, teknis serta administratif.

Aswad menilai, dari segi sejarah sependapat dengan Nasrullah. Bahwa penduduk di Kota Marabahan justru yang berjuang mendirikan Kabupaten Barito Kuala, sehingga membuat pandangan Rifqi tidak menimbang tentang fakta sejarah.

“Sama-sama kita ketahui kebanyakan masyarakat yang bermukim, serta tinggal di sekitaran Kecamatan Alalak sedikit, banyaknya masih memegang Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Dari segi strategis yang menyangkut kemudahan hubungan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan, serta perkembangan kota-kota dan wilayah di Kabupaten Barito Kuala, kalau Ibu kota Kabupaten dipindah, cermat Aswad lagi, maka seakan menganak tirikan kecamatan yang jauh dari Kecamatan Alalak. Contohnya Kecamatan Kuripan.

“Kalau beralasan akses jauh untuk mengurus keperluan administrasi dari tiap kecamatan-kecamatan yang ada di Barito Kuala, maka itu tugas pemerintah daerah untuk lebih menggaungkan digitalisasi yang mana sekarang dengan adanya Mal Pelayanan Publik, setidaknya menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengurus keperluan administrasinya dan mudah-mudahan kedepannya dapat dikembangkan lebih baik lagi,” jelasnya.

Ada juga dari sudut teknis, dari segi teknis dapat menjadi faktor pertimbangan bahwa ibu kota kabupaten harus mempunyai kemudahan teknis seperti air, listrik, drainase, prasarana persampahan, telekomunikasi dan lahan kosong untuk penyelenggaraan pembangunan Ibu kota kabupaten.

Yang mana dalam opininya Rifqi itu, membuat komplek perkantoran di dekat kampus UMB diketahui berlokasi di daerah berlahan gambut, Aswad menilai sangat tidak ekonomis. Lantaran diketahui pada awal tahun 2021 daerah tersebut sempat terisolasi akibat banjir yang lebih dari satu bulan barulah surut.

Dari segi administratif, terdapat faktor dimana dalam menentukan lokasi ibu kota kabupaten dalam hal ini pemindahan ke Kecamatan Alalak, harus mempertimbangkan kemudahan pengelolaannya. Kemampuan pembiayaan APBD atau APBN, serta dari aspek hukum yang mana harus ada dasar terlebih dahulu seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemindahan ibu kota kabupaten.

“Kalau untuk membuat aturan harus ada peran masyarakat setempat, apakah ada urgensi yang membuat masyarakat meminta aspirasinya didengar oleh wakil rakyatnya di DPR tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Barito Kuala,” katanya lagi.

Tulis Aswad lagi dalam rillisnya, faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan harus juga menjadi patokan agar tidak ada gejolak yang timbul di masyarakat, sehingga dalam membuat opini harus mempertimbangkan teori yang menjadi dasar kebijakan tidak tepat.

“Dalam hal ini dengan opini bung Rifqi memindahkan ibu kota kabupaten guna membuat perkotaan yang metropolitan yang satu napas, tidak ada urgensi yang sangat memberatkan bahwa ibu kota kabupaten Barito Kuala untuk dipindahkan.”

Menurut ia, opini yang dikeluarkan tidak efektif untuk pelaksanaannya, karena masih banyak PR untuk pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala yang sekarang genap berusia 63 tahun puncak hari jadinya dilaksanakan 5 Januari 2023 lalu, agar mengusahakan lebih maju lagi.

Hematnya, sarana dan prasarana yang ada masih kurang dipergunakan secara maksimal.

Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu seperti waktu, dana, sumberdaya manusia.

“Sebagai Wakil Rakyat di DPR RI, harus siap menerima kritik maupun saran yang membangun, yang mana semata-mata semua untuk kemajuan bersama khususnya Kabupaten Barito Kuala,” ungkap tokoh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Marabahan ini.

Awal mulanya respon cepat terkait mimpi-mimpi pemindahan ibu kota ke Kecamatan Alalak itu disampaikan oleh Nasrullah. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu menyoroti pemindahan ibu kota. Jika itu benar benar menjadi kenyataan, maka akan menjadi mimpi di siang bolong.

4 Januari 2023, Nasrullah pria kelahiran Kecamatan Kuripan ini melihat dari kaca matanya. Ia menerbitkan rillis terkait mimpi mimpi Rifqi, anggota DPR RI itu. Ada 5 point utama yang Nasrullah sampaikan.

1. Merupakan opini dari atas ke bawah, artinya bukannya menyerap aspirasi masyarakat bawah melainkan dari pendapat seorang wakil rakyat kepada masyarakat.

2. Mengabaikan aspek sejarah, bahwa penduduk di kota Marabahan lah perjuangan mendirikan Kabupaten Batola, bahkan di kota Marabahan lah menjadi bandar dagang internasional di masa Kerajaan Banjar. Jadi pandangan wakil rakyat tersebut a-historis.

3. Ide itu juga mengabaikan aspek perkembangan kota, andai di satu sisi Alalak dan sekitarnya berkembang sebagai kota satelit di sisi lain perlahan-lahan daerah tersebut menyempit. Artinya dengan mimpi pemindahan ibu kota berarti akan menggusur kawasan tertentu.

4. Ide tersebut tidak futuristik, justru pengembangan wilayah ditujukan ke kawasan utara terutama interkoneksi dengan Kabupaten Kapuas (rencana pembangunan jembatan), koneksi dengan Tapin, HSU melalui proyek Kutabamara.

5. Wakil Rakyat ini buta dinamika yang berkembang di mana akses dari Hulu Sungai (Barabai, Kandangan, Rantau dll) justru menggunakan jalan alternatif melalui seberang kota Marabahan.

Kutipan 5 point original yang disampaikan Nasrullah, tidak ada hal-hal yang strategis, futuris, dan force major, sehingga ibu kota Barito Kuala dari Marabahan ke Alalak dipindah.

Belakangan ia memberi bonus point terakhir yang ke-6, “berpotensi memecah belah antara warga kawasan Alalak dan masyarakat di kawasan ibu kota Batola, Marabahan,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter  : rdy
Editor  : kk


iklan

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->