Connect with us

NASIONAL

Ada Pro Kontra, Ini 10 Rencana Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri

Diterbitkan

pada

Komjen Listyo Sigit Prabowo Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Komjen Listyo Sigit Prabowo telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada hari Rabu (20/1/2021) di Komisi III DPR. DPR juga telah menyetujui Listyo Sigit menjadi Kapolri terpilih untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III Herman Hery.

Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat telah menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Anda mungkin penasaran, apa saja rencana Listyo Sigit sebagai Kapolri? Berikut telah berhasil kami rangkum 10 program yang dijanjikan oleh Listyo setelah dilantik menjadi Kapolri:
1) Perluasan ETLE dan larangan tilang polisi. Dengan adanya ETLE, maka polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan.

2) Menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pam Swakarsa nantinya akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.



3) Menghapus stigma kriminalisasi ulama.

4) Menghadirkan polisi dunia maya atau virtual police yang bersifat edukasi.

5) Penyelesaian kasus hate speech. Jika dalam taraf yang biasa dan pelaku bersedia untuk minta maaf, maka kasus selesai. Akan tetapi, tidak akan diberikan toleransi bagi ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.

6) Siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi.

7) Adanya kesetaraan layanan kesehatan antara personel Polri yang bertugas di daerah terpencil dengan di wilayah perkotaan.

8) Melibatkan mantan napi terorisme (napiter) untuk mencegah radikalisme.

9) Membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

10) Membangun transformasi Polri Presisi, yaitu konsep pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Itulah kesepuluh rencana Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri yang menarik untuk diketahui.
Sebelumnya, menghidupkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai dari penyebutan nama Pam Swakarsa saja sudah membuat masyarakat trauma akan masa lampau.

Pam Swakarsa merupakan kelompok masyarakat bersenjata tajam buatan TNI. Mereka menjadi pasukan yang membantu TNI untuk menekan mahasiswa yang berunjuk rasa pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998.
Menurut Ujang, sebaiknya Listyo tidak perlu menggunakan nama Pam Swakarsa lagi pada masa kini.

“Mungkin bagusnya bukan Pam Swakarsa. Tapi masyarakat dilibatkan untuk membantu pihak kepolisian. Kalau Pam Swakarsa publik akan trauma,” kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (22/1/2021).

Ujang juga menuturkan kalau Pam Swakarsa itu sudah berkonotasi negatif sejak masyarakat melihat tugasnya pada 1998 silam. Dengan demikian menurutnya, Listyo harus mencari konsep dan nama baru apabila memang hendak menggandeng masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.

Di sisi lain, dalih Listyo membentuk lagi Pam Swakarsa bertujuan untuk membantu menciptakan keamanan negara. “Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali,” kata Listyo dalam fit and proper test calon kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021).

Pam Swakarsa nanti akan diintegerasikan dengan teknologi dan informasi milik Polri sehingga mereka terintegrasi dengan petugas kepolisian. Wacana mengaktifkan lagi Pam Swakarsa sebenarnya sudah lama digulirkan Kapolri Jenderal Idham Azis. (Kanalkalimantan.com/suara)

Editor: cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Terungkap! Nurdin Abdullah Diduga Terima Uang dari Sejumlah Kontraktor

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dihadirkan saat Konferensi pers terkait penetapannya sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Selain dari Agung Sucipto, selaku kontraktor, orang nomor satu di Sulses itu diduga telah menerima sejumlah uang dari beberapa kontraktor lainnya.

Pada konferensi pers, Minggu (28/2/2021) dini hari, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Nurdin Abdullah diduga menerima uang dari sejumlah kontraktor terkait pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

“Selain itu NA (Nurdin Abdullah) juga diduga menerima uang dari kontraktor lain,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Minggu (28/2/2021).

Menurut Firli, sejumlah uang yang diterima Nurdin beberapa kali disalurkan melalui ajudannya bernama Samsul Bahri (SB). Namun pimpinan lembaga antikorupsi ini tidak menyebutkan nama-nama pemberi uang itu.



 

Adapun sejumlah uang yang diterima Nurdin di antaranya, pada akhir 2020 dana sebesar Rp 200 juta. Kemudian pertengahan Februari 2021 melalui SB Rp 1 miliar, dan awal Februari 2021 masih melalui SB menerima Rp 2,2 miliar.

KPK telah menetapkan Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan Agung Sucipto selaku Direktur PT Agung Perdana Bulukumba sebagai tersangka atas kasus dugaan suap.

Nurdin dan Edy diduga menerima uang sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Dana itu diberikan diduga sebagai pelicin, guna memuluskan jalan untuk mendapatkan kembali sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021.

Atas kasus ini, Nurdin dan Edy disangkakan sebagai terduga penerima suap, dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Agung sebagai terduga pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (suara.com)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Terjaring OTT, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Cs Masih Diperiksa KPK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gubenur Sulsel Nurdin Abdullah tiba di Gedung KPK Jakarta. Gubernur Nurdin dihampiri seorang pria berjaket biru yang diduga anaknya. Foto: Tangkapan Layar video/suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beserta lima orang lainnya masih menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021) pukul 20.20 WIB.

“Kami saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang tertangkap tangan. Di antaranya kepala daerah tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.

Ali mengatakan, status hukum keenam orang itu akan diumumkan dalam waktu 1×24 jam.
“Dalam waktu 1×24 jam kami akan segera menentukan sikap dari kegiatan tangkap tangan ini,” ujarnya.

Dalam kasus ini kata Ali, KPK akan bertindak secara profesional sesuai perundangan – undangan.
“Kami pastikan KPK bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.
“KPK berharap pihak-pihak lain menunggu proses yang saat ini sedang kami lakukan,” tambahnya.



Berdasarkan pantauan Suara.com hingga pukul 20.15 WIB belum ada tanda-tanda KPK akan melaksanakan konferensi pers terkait status hukum keenam orang tersebut.
Sebelumnya Nurdin dan lima orang lainnya tiba di Gedung KPK pada pukul 09.45 WIB.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap penyidik KPK atas dugaan kasus korupsi.

Nurdin Abdullah dijemput di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jendral Sudirman Kota Makassar sekitar Sabtu (27/2/2021) pukul 03.00 Wita.
Selain Nurdin, KPK juga mengamankan lima orang lainnya yang terdiri dari pejabat pemerintah Sulawesi Selatan dan pihak swasta.(suara)

Editor: suara

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->