Menilik Sejarah 17 Juli Hari Integrasi Timor Timur

KANALKALIMANTAN.COM – Hari Integrasi Timor Timur setiap tanggal 17 Juli diperingati sebagai salah satu sejarah di Indonesia. Mengenang peristiwa tahun 1976 ketika Timor Timur secara resmi menjadi bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Proses peristiwa ini diresmikan lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976, hasil keputusan politik dan respons terhadap dinamika yang berkembang di wilayah bekas koloni Portugis tersebut.

Timor Timur, sebelumnya dikenal sebagai Timor Portugis, merupakan daerah koloni Portugis sejak abad ke-16.

Keadaan berubah drastis pada 1974 saat terjadi Revolusi Bunga di Portugal, yang memaksa negeri tersebut melepas sebagian wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur.

Kondisi politik kala itu memicu lahirnya berbagai partai politik lokal, yang masing-masing memiliki pandangan berbeda terhadap masa depan wilayah tersebut.

Partai UDT awalnya memilih otonomi dalam naungan Portugal, Fretilin memperjuangkan kemerdekaan penuh dengan semangat sosialisme, sedangkan APODETI mendorong integrasi ke Indonesia.

Ketidaksepahaman tersebut memicu perang saudara berdarah, dengan Fretilin sempat mengambil alih kekuasaan secara sepihak.

Ketika kondisi kian memburuk, partai seperti APODETI dan UDT mengajukan permohonan bergabung dengan Indonesia.

Menanggapi permintaan itu, pemerintah Indonesia membentuk tim peninjau, yang hasilnya kemudian menjadi dasar pengesahan integrasi Timor Timur melalui DPR RI.

Baca juga: Tugu Pal 0 Kilometer Banjarmasin Dibuka Nobar Final Piala Dunia

Pada 17 Juli 1976 Timor Portugis secara resmi dimasukkan sebagai provinsi ke-27 Indonesia dengan nama Timor Timur.

Mayoritas rakyat Timor Timur tidak menerima integrasi. PBB pun juga tidak mengakui integrasi. Awalnya, resolusi setiap tahun dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB mengecam keras tindakan Indonesia di Timor Timur. Tetapi perlahan-lahan kecaman melemah sampai ketika masalah ini dikeluarkan dari agenda Majelis Umum pada tahun 1983 dan dijajaki saluran-saluran diplomatik lain. Di bawah kepemimpinan Fretilin, orang Timor Timur melawan pendudukan Indonesia dengan perjuangan bersenjata sampai mereka dikalahkan.

Pemimpin Fretilin Nicolau Lobato terbunuh pada 31 Desember 1978 dan pada 26 Maret 1979 Indonesia menyatakan bahwa Timor Timur sudah aman. Kebanyakan orang Timor Timur yang terdiri dari sekitar 100.000 sampai 180.000 jiwa mati selama pendudukan pada masa antara tahun 1975 dan 1979 karena kelaparan dan penyakit. Sesudahnya, pejuang-pejuang Timor Timur yang tersisi direogreasi di bawah pimpinan Xanana Gusmao. Mereka melawan integrasi dengan perang geriliya dan gerakan bawah tanah di kalangan penduduk sipil. Selama tahun 1990-an, dukungan untuk kemerdekaan di kalangan generasi muda di Timur Timur. Perjuangan mereka mendapatkan dukungan internasional dan aktivis-aktivis di Indonesia, terutama setelah pemberitaan media mengenai pembantaian di kubutan Santa Cruz, Dili pada tanggal 12 November 1991.

Baca juga: ‎Satresnarkoba Polres HSU Bekuk Pengedar Sabu, Satu Masih Dikejar

Namun, integrasi ini tak bertahan selamanya. Dalam jajak pendapat yang digelar pada 1999 pasca era reformasi, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka.

Ketika Presiden Soeharto dipaksa untuk mundur pada 21 Mei 1998, banyak perubahan demokratis terjadi di Indonesia. Presiden baru Indonesia. BJ Habibie menawarkan penyelenggaraan pemungutan suara di Timor Timur yang dilaksanakan oleh PBB pada 30 Agustus 1999. Mayoritas besar rakyat menolak pilihan otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Oktober 1999, MPR RI mengakhiri proyek Orde Baru di Timor Timur dengan mencabut Undang-Undang tahun 1976 yang mengesahkan integrasi. Pada 20 Mei 2002, setelah satu kurun waktu pemerintahan peralihan PBB, wilayah ini menjadi negara merdeka Timor Leste.

Pada tahun 2002, Timor Leste akhirnya berdiri sebagai negara sendiri. Meski begitu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste tetap terjaga baik hingga kini.

Peringatan Hari Integrasi Timor Timur setiap 17 Juli bukan hanya menjadi pengingat atas sejarah penyatuan wilayah, tetapi juga refleksi atas dinamika geopolitik, hak penentuan nasib sendiri, dan pentingnya dialog dalam menyikapi perbedaan. (Kanalkalimantan.com/kk)

Editor: kk