BGN Menyetop Pembangunan SPPG, Mitra Klaim Rugi Rp8,7 Triliun

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop sementara pembangunan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dikeluhkan para mitra.

Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa mengaku kebijakan tersebut telah merugikan para mitra hingga mencapai Rp8,7 triliun.

“Hari ini di APGI itu terdaftar kurang lebih 1.200 anggota. Ketika kita hitung dengan rata-rata pembangunan Rp1,5 hingga 2 miliar. Itu kalau asumsinya adalah 5.457, ada potensi Rp8,7 triliun uang masyarakat yang dirugikan,” kata Herwil dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2026) siang.

Baca juga : Banggar DPRD Palangka Raya Soroti Silpa APBD 2025 Capai Rp60,4 Miliar

Herwil menuturkan, keputusan BGN tersebut tak lepas dari Perpres 12 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan program MBG. Dalam perpres tersebut, implementasi program MBG di Indonesia hanya terdiri dari 32 kabupaten/kota.

Menurut Herwil, seharusnya BGN memakai acuan aturan terbaru terkait program MBG. Aturan yang dia maksud yakni Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

“Ketika ada kebijakan, maka pimpinan baru itu harus berkomitmen untuk melanjutkan. Maka, Bapak, kerisauan kami di daerah terpencil adalah kemarin ada pertemuan dengan BGN. Dari pimpinan menyampaikan yang sementara akan beroperasional adalah 30 kabupaten/kota,” katanya.

Baca juga : DPRD Banjarbaru Setuju Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

“Padahal, ketika kita berbicara di sana, Sulawesi itu tidak ada yang masuk sama sekali Pak. Kalimantan itu tidak ada lagi yang masuk. Sumatera Barat pun, Mentawai itu tidak masuk. Nah, maka kami ingin mendorong, mudah-mudahan pimpinan dari Komisi IX bisa menyampaikan komitmen dan konsistensi dari BGN ini sangat diperlukan,” paparnya. (Kanalkalimantan.com/Beritasatu)

Reporter: Beritasatu
Editor : bie