Connect with us

Kabupaten Banjar

Kementerian Kehutanan Gelar FGD Intgrated Area Development di Kabupaten Banjar

Diterbitkan

pada

FGD Area Pembangunan Terpadu berbasis Perhutanan Sosial digelar oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, Kamis (25/6/2025) siang. Foto: DKISP Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Focus Group Discussion (FGD) Integrated Area Development (IAD) atau Area Pembangunan Terpadu berbasis Perhutanan Sosial digelar oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Kantor Bapperida Martapura, Kamis (25/6/2025) siang.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), peserta FGD, serta para undangan lainnya.

Sekda mengatakan Kabupaten Banjar memiliki sumber daya alam yang besar, termasuk kawasan hutan dan wilayah pedesaan yang memiliki nilai ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Potensi tersebut perlu dikelola secara seimbang agar mampu memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Baca juga: HANI 2026 “Menjaga Generasi Muda Tanggung Jawab Bersama”

Menurut Yudi, salah satu pendekatan yang didorong Pemerintah Kabupaten Banjar adalah melalui konsep Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Ia menjelaskan, melalui pendekatan tersebut, perhutanan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka peluang ekonomi masyarakat.

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Minta Layanan RSD Idaman Tanpa Diskriminasi

“Melalui pendekatan ini, perhutanan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga kawasan hutan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan kapasitas kelompok, pengolahan hasil serta perluasan akses pasar,” katanya.

FGD ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor: Dhani


iklan

Komentar

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca