Wamentrans RI ke Batola Serahkan Bantuan, Tegaskan Peran Strategis Transmigrasi

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia (Wamentrans RI), Viva Yoga Mauladi kunjungan kerja ke Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (20/8/2025).

Kunjungan kerja untuk menegaskan kembali peran transmigrasi sebagai program strategis nasional dalam menjaga keutuhan NKRI, mengentaskan kemiskinan, serta mendukung swasembada pangan.

“Transmigrasi adalah program untuk menyatukan keberagaman suku, adat, dan budaya. Perbedaan bukan untuk memecah, melainkan untuk mempererat persatuan bangsa. Dari sini lahirlah kekayaan budaya Indonesia,” ujar Wamentrans RI.

Baca juga: Penganugerahan Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Kalsel 2025

Pada kesempatan tersebut, Wamentrans RI menyerahkan bantuan senilai Rp4,8 miliar untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan desa, serta renovasi sarana pendidikan di kawasan transmigrasi Cahaya Baru, Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana.

Dia menekankan, bantuan ini merupakan wujud perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat transmigran.

Menurut Wamentrans RI, Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga amanat penting terkait program transmigrasi. Pertama, menjaga integrasi nasional melalui perpindahan penduduk dan akulturasi budaya di daerah baru.

Baca juga: Dorong Produk Ekspor Unggulan dari Kawasan Cahaya Baru Batola

Kedua, mengentaskan kemiskinan lewat reforma agraria, yakni pemberian lahan 1–2 hektare serta jaminan hidup bagi warga transmigran.

Ketiga, menjadikan kawasan transmigrasi sebagai sentra produksi pangan untuk mendukung swasembada nasional.
“Mayoritas kawasan transmigrasi telah menjadi lumbung pangan nasional, termasuk di Cahaya Baru yang dikenal sebagai salah satu sentra beras,” jelasnya.

Wamentarns RI juga menyinggung transformasi kebijakan transmigrasi pasca-Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, di mana kini program transmigrasi lebih menekankan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah wajib menyiapkan lahan pencadangan, sementara pemerintah pusat berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi.

Baca juga: 29-31 Agustus Banjarmasin Hadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia

“Program transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan warga. Fokusnya pada pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan industri di kawasan, agar memberikan manfaat bukan hanya bagi warga transmigran tetapi juga masyarakat lokal,” tegasnya.

Koordinasi lintas kementerian kini dilakukan agar pembangunan kawasan transmigrasi berjalan lebih efektif, efisien, dan tanpa tumpang tindih. Untuk sektor pertanian, Kementerian Transmigrasi RI telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian RI dalam penyediaan benih, pupuk, dan alsintan guna meningkatkan produktivitas warga transmigran.

“Warga transmigran adalah tulang punggung pembangunan pangan Indonesia. Dengan dukungan penuh, kita optimistis mereka dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan swasembada nasional,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/mckalsel)

Editor: kk