Bahas LPG 3 Kg, Komisi II DPRD Banjarbaru Datangi Pertamina

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menindaklanjuti permasalahan Liquid Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP). Komisi II DPRD Kota Banjarbaru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarbaru melakukan kunjungan ke PT Pertamina, di kantor Pertamina Patra Niaga Banjarmasin, Senin (11/8/2025).

Kunjungan dihadiri oleh perwakilan Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, perwakilan TPID, serta jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru.

Kedatangan khusus ini untuk membahas persoalan harga eceran LPG 3 Jg yang selama ini dikeluhkan masyarakat Banjarbaru.

Baca juga: Menolak Status Taman Nasional Pegunungan Meratus, Ini Alasannya

Secara detail dibahas penyebab kenaikan harga di tingkat pengecer, serta upaya yang bisa diambil untuk mengembalikan harga ke tingkat wajar.

Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari menegaskan bahwa LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok masyarakat.

“Utamanya bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha kecil, sehingga kenaikan harga yang tidak terkendali sangat membebani warga,” ujar Nurkhalis Anshari, Selasa (12/8/2025).

Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru Nurkhalis Anshari.  Foto:  humasdprdbanjarbaru

Baca juga: Menolak Status Taman Nasional Pegunungan Meratus, Ini Alasannya

Legislator dari PKS ini berharap dapat mencari solusi yang cepat dan tepat agar harga LPG 3 kg di eceran kembali sesuai HET dan tidak berulang di setiap siklus tahunannya.

“Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pembahasan ini, Pertamina memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan harga LPG 3 Kg, di antaranya distribusi, penyaluran, dan potensi penyelewengan jalur distribusi,” jelas dia.

Adapun TPID bersama Pertamina jmenyepakati beberapa langkah konkret, antara lain:

1. Pengawasan ketat jalur distribusi dari agen, pangkalan hingga pengecer.
2. ⁠Pencocokan data penerima di masyarakat.
3. ⁠Sosialisasi HET secara masif kepada masyarakat dan pengecer.
4. ⁠Koordinasi rutin antara Pertamina, TPID, dan DPRD untuk memantau perkembangan harga.

Baca juga: Sosialisasi Permen LHK, Ini Kata Sekda Kapuas

Sementara itu Pemko Banjarbaru melalui TPID menyatakan siap mendukung langkah tersebut, termasuk menyiapkan laporan berkala sebagai bahan evaluasi. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan harga eceran LPG 3 Kg di Kota Banjarbaru segera kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Komisi II DPRD menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini demi kepentingan publik. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie