Kota Palangkaraya
Wakil Rakyat Minta Pemko Palangkaraya Dorong UMKM Perikanan dari Hulu ke Hilir
KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Wakil Ketua II Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Arthur Aproissi Tuwan menilai sistem pengelolaan UMKM sektor perikanan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah sangat baik untuk diadopsi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangkaraya.
“Pola yang mereka terapkan di sana sangat menginspirasi dan layak untuk dicontoh. Bukan tak mungkin jika diadopsi, maka hasil produk olahan UMKM kita, akan semakin bervariasi sekaligus itu juga dapat menjadi ikon kuliner,” kata wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Menurutnya pembinaan pemberdayaan dan pendampingan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perikanan yang dilakukan Pemkab Kotim sangat menginspirasi. Terlebih, para pelaku usaha perikanan di daerah hulu dapat menyuplai kebutuhan bahan dasar, bagi para pelaku usaha perikanan di daerah hilir.
Memanfaatkan pasokan bahan dasar ikan, selanjutnya para pelaku usaha perikanan di daerah hilir mengolahnya menjadi produk-produk olahan tersebut, kemudian menjadi ikon daerah Kotim.
Untuk itu Arthur mendorong Pemko Palangkaraya terus melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM, khususnya di sektor perikanan secara berkelanjutan. Sehingga akan semakin kreatif dan memiliki inovasi dalam mengembangkan usaha perikanannya. (kanalkalimantan.com/tri)
Reporter : tri
Editor : kk
-
Kota Banjarbaru22 jam yang lalu112 ASN Tempati Posisi Baru, Ini Tiga Kadis yang Ikut Dilantik
-
Kabupaten Kapuas2 hari yang laluPemkab Kapuas Prihatin Insiden Bentrokan di PT ABB
-
HEADLINE1 hari yang laluSudah Kaya dan Terkenal, Kenapa “Rakus” Pejabat Tak Ada Obatnya?
-
Kalimantan Selatan1 hari yang laluPelabuhan Mekar Putih Diusulkan Masuk Sistem Pelabuhan Nasional
-
Kabupaten Kapuas2 hari yang laluTinjau Rumah Potong Unggas, Bupati Wiyatno Pastikan Berfungsi Setelah Lebaran
-
Kabupaten Banjar3 hari yang laluWabup Banjar Apresiasi Penyelenggaran Program Perkuliahan S1 untuk Warga Binaan

