Pemerintahan
Soal Angka Kemiskinan, Ini Permintaan Wakil Walikota Banjarmasin
BANJARMASIN, Jumlah penduduk miskin di kota Banjarmasin sekitar 4.22 persen dari total seluruh penduduk ibukota Kalsel itu. Nah, untuk di tahun 2017, angka tersebut menurun menjadi 4.19 persen.
Wakil Walikota Hermansyah harus terus diupayakan untuk menurunkan angka penduduk miskin di kota ini oleh semua jajaran Pemkot Banjarmasin. “Masih perlu adanya kerja keras dari seluruh intansi yang berwenang menurunkan angka itu,†katanya.
Karenannya, Hermansyah berharap, semua kegiatan untuk menanggulangi dan membantu masyarakat miskin di kota ini benar-benar dilaksanakan.
“Jangan sampai hanya berhenti atas kertas, tapi harus riil di lapangan. Seperti hanya serimonial saja, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya di lapangan. Mari komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,†tagihnya saat memberikan arahan dalam kegiatan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
Ia juga mengharapkan, selain melakukan pendataan sendiri, SKPD lingkup Pemkot Banjarmasin untuk terus melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam melakukan pengolahan data tentang masyarakat miskin.
Dengan adanya koordinasi itu, bebernya, nantinya dapat dicocokan jumlah masyarakat miskin, sehingga target untuk menurunkan angka dapat tercapai.
“Saya yakin semua ini dapat dilakukan sehingga masyarakat miskin di kota ini dapat ditanggulangi dengan baik,†ujarnya.
Sebagai pemimpin di kota ini, Hermansyah ingin, seluruh masyarakat yang benar-benar miskin terdata dengan baik. “Intensifkan survey, jangan sampai orang yang benar-benar membutuhkan terlewatkan. Jangan sampai masyarakat yang tidak masuk kategori miskin, nantinya mendapatkan bantuan,†pungkasnya.
Dilain pihak, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Sugito mengatakan, di kota Banjarmasin sudah dibentuk kelompok kerja untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin.
Karena itu, ia berharap Pokja tersebut bisa aktif melakukan pendataan, sehingga penanggulangan kemiskinan di kota ini bisa lebih intens dilakukan Pemko Banjarmasin. “Pokja yang telah ditetapkan dengan SK Walikota, saya harapkan lebih aktif lagi dalam mengumpulkan data masyarakat miskin,†ujarnya. (ammar)
Editor: Abi Zarrin Al Ghifari
-
Hukum3 hari yang laluKetimpangan Relasi Kuasa Negara – Rakyat dalam Sengketa Tanah Sidomulyo 1
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang lalu98 Petinju Muda Tampil di Kejurprov Tinju 2026 Amuntai
-
Pemprov Kalsel2 hari yang laluPemprov Kalsel Serahkan Bantuan Kependidikan Program Paket 13 Kabupaten Kota
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWacana Asesor Aktivis HAM Jadi Alat Diskriminasi Aktivisme
-
HEADLINE1 hari yang laluKetika Efektivitas MBG Dipermasalahkan, Presiden Prabowo Rasa ‘CEO MBG’
-
Kabupaten Kapuas1 hari yang laluSilaturrahmi Bersama Jurnalis, Bupati Wiyatno : Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kapuas Kuala





