Regulasi Rumit Menimba Banjir Jejangkit

Normal dibaca: 20 menit

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Nahkoda mengurangi laju perahunya, moncong long boat berbahan kayu itu menghantam tanggul tanah yang dangkal dan berhenti seketika. Rombongan turun, menginjakan kakinya yang tidak beralas, di tanah dangkal berlumpur dengan langkah yang tersendat-sendat.

Mereka kemudian berjalan naik menuju gundukan tanggul yang lebih tinggi, jaraknya tidak jauh. Itu lokasi perkebunan kelapa sawit, milik PT Palmina Utama di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedatangan rombongan dengan menggunakan dua buah perahu bermesin, bersama sejumlah warga, Kepala Desa Jejangkit Pasar, Kepala Desa Jejangkit Muara dan Kepala Desa Sampurna didampingi WALHI Kalsel pada Jumat 31 Maret siang itu, guna membuktikan itikad baik perusahaan, menutup penuh saluran buangan air perkebunan yang mengarah ke Sungai Alalak dan Kecamatan Jejangkit.

Buangan air perkebunan kelapa sawit itu seharusnya tidak lagi mengalir ke sungai, sesuai notulensi kesepakatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel. Kesepakatan itu ditekan bersama pada rapat koordinasi menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan atas aktivitas pembuangan air perkebunan kelapa sawit, milik perusahaan PT Palmina Utama dan PT Putra Bangun Bersama (PBB), pada pada 24 Maret 2023 lalu.

Baca juga: Catatan Debat di Ruang Rapat, Jejangkit Terhimpit Buangan Air Perkebunan Kelapa Sawit

Pertemuan rapat koordinasi kala itu menjadi kali kedua, pasca 15 Maret 2023. Tapi tidak juga membuahkan hasil kesepakatan.

Di titik pertama persinggahan rombongan, sungai terluar kawasan perkebunan perusahaan sawit itu, ada dua saluran buangan air perkebunan.

Satu saluran membelah tanggul, menganga selebar kurang lebih tiga meter, air mengalir deras. Satunya lagi, air keluar melalui saluran bawah tanggul, serupa gorong-gorong.

“Ternyata ditipunya kita, kalau melihat permukaan jalan (tanggul) ini normal saja, tidak tahunya di bawah (tanggul) dijebolnya. Kita ini musuh dalam selimut,” celetuk Asikin, warga Desa Jejangkit Pasar.

Sebelum sampai di lokasi, Asikin mengaku sudah berfirasat jika buangan air masih dialirkan. Tidak sesuai kesepakatan notulensi.

“Kalau saya sebelum ke sini sudah terbaca di dalam hari ini, seandainya sama-sama menuntut kejujuran dan kebenaran dengan masyarakat, tembok (tanggul) batas ini harusnya dibuat tinggi, jadi sungainya khusus, jadi tidak membuat sulit masyarakat,” katanya.

Asikin mengaku sejak 2021 lalu, saat banjir serupa merendam desanya, hingga saat ini pada masuk musim bercocok tanam, mereka kesulitan tanam padi. Di lahan pertanian padi miliknya seluas 140 borongan, sudah tidak lagi dapat ditanami.

“Aku bulan dua (Februari) 2023 bertanam tahun ini tadi, air sudah sampai sini, buruk banihnya (Busuk padinya),” katanya. Sembari meletakan telapak tangan ke badan, menggambarkan ketinggian air di sawah miliknya itu sudah setinggi dada orang dewasa.

Luas tanam padi di Kecamatan Jejangkit

Tahun 2019 : 3.150 hektare

Tahun 2020 : 2.768 hektare

Tahun 2021 : 2.450 hektare

Tahun 2022 : 1.144 hektare

Luas lahan pertanian di Kecamatan Jejangkit dari tahun ketahuan terus merosot, kuat dugaan akibat alih fungsi lahan.

Usai melihat langsung kondisi tanggul perusahaan PT Palmina Utama, masih pada hari yang sama, rombongan kembali menyusuri aliran buangan air perkebunan di sungai itu. Tembak lurus, perahu kelotok kembali berlabuh ke arah barat.

Tidak kurang 10 menit mengarungi, dari jauh bangunan berwarna biru samar terlihat di ujung simpang tiga sungai. Semakin mendekat, itu adalah bangunan rumah pompanisasi. Dua pipa berdiameter sangat besar menonjol keluar dari hadapan bangunan. Satu pipa besi terpasang di pompa, satu pipa besi lagi copot dan jatuh ke sungai.

Pada bagian sebelah kiri bangunan pompanisasi, didapati dua buah bangunan pintu air pondasi beton yang kokoh, plat besi untuk mengatur aliran arus air dari dalam dan luar perusahaan terpasang rapi, dengan sistem buka tutup secara manual.

Setelah melihat-lihat pintu air itu cukup lama, rombongan berlabuh pulang, menyusuri aliran sungai yang sama dari titik pompanisasi, jalannya berkelok-kelok, ke kiri dan ke kanan, perahu sampai di Handil 14 Desa Jejangkit Timur.

“Terkait fakta yang ditemui, memang titik pompa itu agak sulit diakses oleh warga. Namun terkait pompa tadi yang ditemui, mungkin itu pompa yang sudah lama tidak dipakai,” Jefri Raharja dari WALHI Kalsel yang ikut turun ke lapangan mendampingi warga.

“Di situ juga ada pintu air dibuka selebar lebarnya. Nah menurut keterangan warga, diduga air itu mengalir mengarah ke Kecamatan Jejangkit, mengarah ke kawasan pertanian warga lah,” kata Jefri usai meninjau lokasi.

Kepala Desa Jejangkit Pasar Muhammad Taufik, membeberkan pantauannya di lokasi terluar perkebunan kelapa sawit pada hari itu mengaku mendapat sejumlah saluran di tanggul terdahulu sudah ditutup oleh perusahaan, namun didapati saluran lain yang baru dibuka. Air itu diduga masih mengalir ke kawasan Jejangkit.

“Ada jalur-jalur lain yang memang diduga dibuka oleh perusahaan dan airnya itu diduga mengarah ke lokasi-lokasi di belakang Jejangkit,” katanya.

Pada Jumat siang itu, sebelum berangkat rombongan melihat-lihat pintu air PT Palmina Utama, sang Kades terlebih dahulu ikut rombongan Polres Batola ke perusahaan sawit PT PBB guna memastikan point nomor 7 sudah dipenuhi perusahaan. Faktanya dia mendapati tanggul di handil masih tidak ada perubahan, masih seperti semula.

“Pagi tadi kami cek juga bersama pihak Polres, itu masih ditutup, jadi semua Handil di dalam perjanjian yaitu Handil 2, 3, 4, 5, 8 dan 14 itu masih belum dibuka perusahaan dan belum ada tanggapan. Sampai saat ini sebagian pompa juga masih jalan,” sebutnya.

Diketahui buangan air kebun kelapa sawit itu, didorong menggunakan pompa, jumlahnya 50 unit ada di PT Palmina Utama, juga ada di PT PBB. Kapasitas setiap pompa berbeda-beda ada yang 200 liter per detik ada juga yang 400 liter per detik.

Terkait perkembangan notulensi yang diduga masih belum dipenuhi perusahaan, Taufik berkirim pesan kepada Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana di hari yang sama.

Hanifah menyarankan Taufik untuk melapor perkembangan itu kepada Penjabat (PJ) Bupati Batola Mujiyat. Alasannya sudah melakukan rapat dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah di Batola itu. Secara teknis sudah dilimpahkan ke bupati.

Sebenarnya hari itu bukanlah kali pertama Taufik, berkunjung ke lokasi perkebunan. Pada 5 Januari 2023, dia mendampingi penyidik PNS Bidang Sumber Daya Air BWS Kalimantan II, BWS Kalimantan III, pihak PT Palmina Utama dan PT PBB, melakukan pemantauan dan pengawasan pengusahaan dan penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana sumberdaya air lokasi perkebunan kelapa sawit.

Pada 6 Januari 2023 penyidikan BWS keluar, hasilnya perusahaan diduga menyalahi aturan.

Banjir Jejangkit Rusak Fasilitas Umum

Selain merendam ribuan rumah warga, lahan pertanian 7 desa di Kecamatan Jejangkit, banjir yang terus berulang sejak 2021 itu, berimbas pada fasilitas kepentingan publik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito mencatat, pada awal Maret 2023, ada 6 sekolah terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Sekolah yang terendam diantaranya SDN Bahandang 2, SDN Bahandang 1, SDN Sampurna 1, SDN Sampurna 2, SDN Jejangkit Muara 2 dan SDN Cahaya Baru.

Di SDN Sampurna 2, murid dan gurunya berjumlah puluhan orang, sebelum bulan Ramadhan 2023, waktu belajar mengajar dipangkas, murid dipulangkan lebih awal.

Banjir merendam halaman sekolah hingga masuk ke dalam ruang kelas, para murid dan guru beralas sandal, mereka melonggarkan kebijakan pemakaian sepatu.

Agar proses belajar belajar bisa terus berjalan, pihak sekolah membuat titian jalan dari halaman sekolah menuju halaman kelas.

Ketinggian banjir meninggalkan bekas, mengubah warna dinding bangunan sekolah yang berwarna terang itu menjadi kuning kecoklatan, bak besi yang berkarat.

“Kalau sudah masuk kantor itu hampir 75 hingga 90 cm,” kata Taufikurahman, Kepala Sekolah SDN Jejangkit 2, pada 9 April 2023.

Dalam proses belajar mengajar, di dalam kelas murid harus ekstra hati-hati ketika melangkah. Ya, lantai bangunan sekolah sebagian lapuk dan bolong-bolong lantaran terlalu lama terendam air.

Di Desa Jejangkit Timur, instalasi layanan air bersih yang mengaliri ratusan rumah penduduk secara swadaya dari APBDes dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terpaksa menghentikan operasi produksi.

Alasannya, karena pipa yang tertanam dalam tanah bocor akibat tekstur tanah yang lembek akibat banjir. Kendaraan bermmotor dapat melindas pipa-pipa yang terhubung dari rumah ke rumah tersebut

“Untuk saat ini tidak jalan, karena banyak pipa yang bocor karena tekstur tanah jadi lembek, dilalui kendaraan mengakibatkn pecah dan bocor,” kata Kamar, Kepala Desa Jejangkit Timur.

Selain pipa yang bocor, mesin penyedot di bangunan instalasi yang mirip PDAM dan mengaliri 200 rumah itu juga ikut terendam dan rusak. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

“Dampak akibat banjir, insyaallah tahun ini sudah kita anggargan untuk pembelian alat-alat yang rusak,” sebut Kades.

“Sementara ini warga terpaksa pakai air sumur untuk mandi, sementara untuk minum beli di depo isi ulang,” tutupnya.

Pantauan di lapangan, banjir di Jejangkit ini juga merendam PDAM Unit Jejangkit, bekas parkir Hari Pangan Sedunia (HPS) hingga tempat ibadah.

Apa Solusi Penjabat Bupati Batola?

Usai bergejolak di masyarakat, guna mengurai banjir di Kecamatan Jejangkit, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) punya solusi alternatif tersendiri. Tim, saat ini sedang bekerja dan melakukan langkah-langkah penanganan, dan penyelesaian masalah tersebut.

“OLEH KARENA ITU DIHIMBAU KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERSABAR DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN ATAU PERBUATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN PERMASALAHAN HUKUM.”

Begitu uraian di selebaran kertas yang ditujukan kepada masyarakat di Kecamatan Jejangkit, semuanya tertulis huruf kapital.

Di bawahnya terpampang tim yang bekerja menangani itu, ada Pj Bupati Barito Kuala, Ketua DPRD Barito Kuala, Komandan Kodim 1005 Barito Kuala, Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan.

“Sebenarnya pemerintah daerah itu selalu bapak, yang mana bapak itu punya anak, ada di dalam dan di luar, harus diperlakukan dengan sama, saya selalu bapak hanya ingin melakukan solusi yang jadi masalah rakyat saya. Sehingga saya tidak ingin berandai andai yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi,”.

Kalimat itu meluncur dari Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala Mujiyat di pengujung sesi wawancara di hadapan media, usai agenda Musrenbang di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, pada Selasa 4 April 2023 siang.

“Kalau soal yang dibuat DLH Provinsi itu adalah regulasi yang ditentukan sendiri, artinya apa, dia punya kebijakan sendiri karena perizinan ada di sana. Saya tidak menyentuh di situ, saya hanya mengamankan rasa tidak aman itu,” sambungnya.

Pihaknya mengaku telah memberikan solusi terbaik, termasuk mengamini notulensi DLH Kalsel yang menyarankan untuk dilakukan penutupan pintu air yang ada di Jejangkit.

“Pantauan Forkopimda itu sudah dilakukan penutupan,” sebutnya, Selasa 4 Maret 2023.

Mujiyat juga memberikan solusi buka jalur di Sungai Sawahan, air akan dialirkan melalui Kecamatan Cerbon dan Kecamatan Rantau Badauh, kemudian dibuang ke Sungai Barito.

“Itu adalah solusi, sungai yang asalnya empat meter itu nanti jadi enam meter,” pintanya.

Mujiyat meyakini, air yang mengalir dari Kecamatan Jejangkit itu nantinya akan mengalir lebih banyak jika sungai sudah diperlebar. Selain itu, air yang dibuang nantinya juga akan didorong dengan menggunakan beberapa mesin pompa dengan kecepatan 200 liter per detik. Semua biaya pembersihan sungai dan pengadaan mesin akan ditanggung oleh PT Palmina, melalui dana CSR sekitar Rp 2,5 miliar.

“Setelah air itu terkuras ke Barito, baru air yang dari arah Jejangkit kita sodet, sehingga dengan demikian ini akan kelihatan nanti air akan mengalir ke situ. Kalau kita lihat nanti ini tidak ada hubungannya, karena belum dibuat jalur,” jelasnya.

Dia mengaku langkah ini sudah berjalan, termasuk negosiasi dengan para kepala desa di kecamatan tetangga yaitu Cerbon dan Rantau Badauh, sehingga dia mengharapkan proyek ini berjalan dengan lancar lantaran dikawal Forkopimda.

Ditanya daya tampung Sungai Barito, Mujiyat mengaku kajian itu sudah dilakukan oleh Dinas PUPR, dia mengatakan daya tampung di sungai itu akan semakin bertambah jika ada upaya perluasan sungai.

“Kajian itu sudah dilakukan oleh teman-teman di PU,” ujarnya.

Rabu 5 Maret 2023, Pemerintah Daerah dan Forkopimda mendatangi Desa Sampurna di Kecamatan Jejangkit. Pihak anak usaha Julong Group sudah tiba lebih awal. Di hadapan mereka duduk, bertumpuk-tumpuk sembako, berkarung-karung beras, minyak goreng, dus-dus mie instan dan lainnya.

Itu adalah bantuan yang disiapkan perusahaan, untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak banjir. Perusahaan mengklaim bantuan itu bentuk kepedulian mereka, terhadap warga di Kecamatan Jejangkit.

“Ini kita membagi sembako nilainya hampir Rp 100 juta.”

“Kami juga tidak ingin merugikan siapapun makanya pemerintah turun, pak Pj turun, perusahaan juga ikut andil. Karena itu tanggung jawab bersama,” kata General Manager Social Security Legal PT PBB Herman Prawira.

Selain dari Julong Group, Pemkab Batola juga menyalurkan bantuan, untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Jejangkit, sebanyak 125 sak beras pada Kamis 6 April 2023 melalui Dinas Sosial Batola.

Bantuan dari perusahaan ini belakangan menuai gejolak masyarakat di desa. Dua dari tujuh desa di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar itu, bahkan belum mengangkut sama sekali sembako yang diletakkan di gudang penyimpanan di Desa Sampurna, hingga hingga Jumat 7 Maret 2023 siang.

“Belum ada bantuan yang kami terima,” aku Nasruddin, warga Jejangkit Muara.

Data terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batola, total kepala keluarga terdampak banjir di Jejangkit berjumlah 2.314 atau 7.092 jiwa.

Terkait kesepakatan notulensi yang diteken dan wajib dipenuhi perusahaan, Herman mengatakan pihaknya sudah menghentikan pompanisasi pada Jumat 31 Maret lalu. Hari itu bertepatan dengan kunjungan sejumlah kepala desa, warga dan WALHI Kalsel ke lokasi perkebunan.

“Jumat lalu kita sudah matikan pompa itu, tapikan dari pemerintah itu kalo mencoba ya jangan lama-lama, kalo lama-lama kan perusahan juga kasihan kan begitu,” akunya.

Herman mengatakan pompa yang dimatikan pada Jumat itu, adalah pompanisasi di PT Palmina Utama, namun hasilnya tidak terlalu berpengaruh terhadap ketinggian air di Jejangkit. Lantaran air masuk dari hulu yang membuat perusahaan juga mengalami kebanjiran seiring intensitas hujan yang masih tinggi di daerah tersebut.

“Kita mencoba matikan itu menurut Pj itu ya sejam dua jam, ya mungkin begitu ya,” akunya lagi.

Terkait solusi Pj Bupati, Herman mengaku mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihaknya bersedia mengadakan alat berat beserta operatornya. Tidak hanya itu nantinya dau pompa berkapasitas besar juga akan terpasang untuk mendorong air menuju Sungai Barito.

“Kami siap saja sepanjang itu untuk kebaikan bersama,” kata Herman.

Sementara itu, untuk handil sungai yang masih tertutup dan diminta warga untuk membuka, agar air dari Jejangkit mengalir Sungai Barito. Dia menyerahkan itu ke pemerintah daerah.

“Untuk dibuka itu pemerintah, karena di depan sana itu ditutup oleh desa-desa yang di depan. Jadi kalau pemerintah sudah sosialisasi di depan sama kami ya welcome saja tidak masalah. Kalau di mukanya itu tidak ada kesepakatan itu nanti timbul masalah baru,” bebernya.

Kapolres Barito Kuala AKBP Diaz Sasongko satu dari beberapa Forkopimda yang terlibat,

menekankan pihak perusahaan untuk patuh terhadap hukum, baik itu undang-undang perkebunan, lingkungan hidup hingga undang-undang sumberdaya air, yang semua itu diyakininya berkaitan dengan masyarakat sekitar.

“Harap diperhatikan sesuaikan saja dengan regulasi yang ada, namanya kita warga negara Indonesia, dimana aturan itu sudah ada, harus kita patuhi. Kalau mau dirubah minta sama DPR, minta sama Presiden untuk mengubah itu, tapi aturannya yang ada saat ini ya seperti itu,” imbaunya.

Diaz menyarankan banjir di Jejangkit harus diurai satu-persatu, mengingat banjir juga merupakan anugerah dari alam akibat cuaca ekstrim. Terlebih Jejangkit di nilainya adalah daerah yang lebih rendah daripada daerah di sekitarnya.

“Berikan kepercayaan itu kepada kita untuk mengatasinya,” tegasnya.

Dia menyarankan jika ada persoalan hukum, agar disesuaikan dengan aturan mainnya, jika ada yang tidak sesuai baik itu terkait upaya hukum, agar pihak terkait menyelesaikan persoalan itu.

“Saya juga teman-teman di Polres juga tidak akan pilih kasih jika ada laporan, yang penting jika kita melakukan investigasi unsurnya masuk, jika tidak ya tidak,” tegasnya lagi

Ditanya mengapa pihak kepolisian tidak langsung mengambil tindakan tegas jika perusahaan diduga melanggar sejumlah aturan hasil temuan BWS, Diaz mengatakan itu masih kewenangan penyidik dari BWS tersebut, sehingga sulit untuk ditunggangi.

AKBP Diaz mengetahui jika pihak BWS sudah melakukan investigasi di lapangan, dia mendukung tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu, terlebih masuk di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala. Dia mengetahui hasil temuan itu, namun kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada BWS itu sendiri.

Lanjutnya, jika ada temuan sanksi administrasi yang harus dipenuhi, namun diselesaikan maka kasus itu selesai. Namun jika sanksi administrasi yang seharusnya diterapkan dan dipenuhi maka itu akan terpenuhi lah pidananya.

“Jadi tergantung dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), apakah akan berlanjut atau apa yang diterapkan oleh mereka,” tutupnya.

Bongkar Pasang Tanggul Jejangkit 

Terlepas sumbangsih buangan air kebun kelapa sawit, banjir yang terjadi di Kecamatan Jejangkit, tidak dapat dipungkiri juga faktor kiriman air dari kabupaten tetangga yaitu Banjar.

Bercermin banjir bak hampir serupa 2021 yang lalu, rupanya PUPR Batola sudah ada program tersendiri yang sudah direncanakan jauh hari sebelum banjir kembali melanda Jejangkit di 2023 ini. Program itu rencananya akan berjalan dalam waktu dekat.

Terkait hasil analisa Bidang Sumber Daya Air PUPR Batola menyebut, banjir di Kecamatan Jejangkit juga diakibatkan adanya aliran air dari Sungai Martapura yang menuju ke arah Daerah Irigasi Rawa (DIR) Tajau Landung.

Kemudian mengalir ke Simpang Lima serta buangan air dari DIR Galam Rabah yang airnya disalurkan ke Sungai Alalak, sehingga mengakibatkan aliran meluap dan tidak bisa menampung lagi debit air yang disangga.

“Banjir memang tidak semata dari perusahaan, namun juga kiriman air dari Desa Simpang Lima Kabupaten Banjar,” kata Kepala Dinas PUPR Batola melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air Khairur Razi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam waktu dekat ada langkah cepat yang akan dilakukan oleh PUPR Batola yaitu mengoptimalkan DIR daerah utara Handil Bakti seperti sekunder 3,4,5,6,7 dan simpang empat Sungai Lumbah yang aliranya ke primer DIR Handil Bakti, kemudian ditembuskan ke Sungai Barito.

Sementara di bawah BWS Kalimantan III dan Balai Jalan Provinsi Kalimantan Selatan untuk DIR Sungai Bamban, Sungai Rumbia dan Sungai Habaya juga akan ditingkatkan Kapasitasnya menjadi primer.

Disisi lain untuk menanggulangi saluran air lainnya, dijelaskan ada opsi lain yaitu diperlukan pengaturan di DIR Tajau Landung dan DIR Galam Rabah yang dibuatkan pintu-pintu pengendali air yang masuk ke Simpang Lima (Sungai Alalak).

Sedangkan Sungai Alalak dari Simpang Lima ke hilir di kawasan perusahaan PT Palmina akan dibuatkan tanggul banjir sepanjang kurang lebih 12. 000 meter. Tidak terkecuali di DIR Tanipah, juga diolahkan pintu box culvert dari Simpang Lima ke Desa Ramania.

Lain lagi di Sungai Alalak, PUPR Batola juga merencanakan membuat pintu air pengatur yang masuk ke Sungai Alalak serta normalisasi Sungai Alalak dari Simpang Lima sampai ke Desa Antasan Segara kiri kanan sampai Desa Pantai Hambawang.

Sementara semua sungai yang menuju Alalak akan dibuatkan pintu pengendali juga ketika musim kemarau, untuk suplai air ke persawahan.

Dengan program yang digalakkan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten ini PUPR Batola meyakini kedepan genangan di wilayah tersebut dapat dikendalikan, sehingga tidak lagi berdampak pada sektor pertanian, Infrastruktur dan pemukiman Penduduk.

Hingga berita ini diturunkan saat pertengahan April 2023, keresahan masyarakat di Kecamatan Jejangkit masih belum bisa diredam. Mereka melakukan berbagai upaya mendesak kepastian pemerintah daerah yang tidak tahu kapan akan dimulainya regulasi yang dijanjikan, kemudian dipercaya dapat menanggulangi banjir di Kabupaten berjuluk Bumi Selidah ini.

Bak sub judul Menakar keseriusan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengatasi banjir di 7 desa, Kecamatan Jejangkit. Dua anak usaha Julong Group, dituding turut ‘berdosa’ menyumbang buangan air perkebunan kelapa sawitnya.(Kanalkalimantan.com/rdy)

CATATAN : 

Seri liputan tentang banjir di Jejangkit ini adalah hasil belajar di kelas narasi yang digelar oleh Yayasan Pantau, bersama Kedutaan Amerika Serikat, lewat Narrative Tour Jurnalism di 5 Kota di Indonesia, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.