Program Bedah Rumah 2018, Disperkim Banjar Perbaiki 908 Buah

MARTAPURA, Tahun anggaran 2018 segera berakhir, program bedah rumah di Kabupaten Banjar sudah mencapai target yaitu 908 unit rumah. Sementara dana yang disediakan untuk bedah rumah tersebut pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 13.620.000.000.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Banjar, Rahmat Kartolo melalui M Milky Rosadie, Fungsional Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan  Disperkim Kabupaten Banjar  mengatakan, Disperkim Banjar mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun (2016-2020). Salah satu program yaitu program bedah rumah dengan memberikan peningkatan kualitas perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Untuk tahun 2018 kita targetkan 908 unit rumah, Alhamdulillah hingga Desember sudah terealisasi semua,” akunya.

Sementara sebaran tempat bedah rumah di Kabupaten Banjar terbagi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Aluh-Aluh diantaranya Desa Simpang Warga, Desa Simpang Warga Dalam, Desa Podok, Desa Handil Bujur dan Kecamatan Karang Intan diantaranya Desa Karang Intan, Desa Balau, hingga Desa Bi’ih.

“Adapun titik sebaran bedah rumah ini terbagi di dua Kecamatan Yaitu Aluh-Aluh dan Kecamatan Karang Intan yang terdiri dari 13 desa,” ujarnya.

Lebih jauh Milky menjelaskan, setiap kegiatan bedah buah rumah untuk satu unitnya dianggarkan Rp 15 juta, termasuk upah tukang Rp 2.5 juta. Dengan waktu penyeleseaian tiga bulan.

Sebaran Lokasi Bedah Rumah di Kabupatan Banjar 2018

“Setiap melakukan bedah rumah biasanya kita kerjakan secara kelompok biasanya dalam satu pengerjaan mengerjakan 5 sampai 8 buah rumah dilokasi tersebut dengan waktu pengerjaan selama tiga bulan,” kata Milky

Ketika ditanya kanal kalimantan bagaimana proses penentuan objek bedah rumah itu sendiri? Milky mengatakan, dalam melakukan bedah rumah tidaklah dilakukan sembarangan, seseorang atau masyarakat mengajukan rumah untuk layak bedah. Karena perlu adanya verifikasi dari pemerintah pusat. Selain itu dilakukan pengecekan dan pendataan terhadap pemilih rumah tersebut.

“Untuk menentukan lokasi objek bedah rumah itu sendiri kadang ada usulan dari masyarakat. Tapi itu juga harus ada verifikasi dari pusat yang menurut masyarakat rumah itu layak bedah,” ucapnya.

Adapun hal utama yang wajib dipenuhi dalam bedah rumah itu sendiri seperti kepemilikan lahan merupakan lahan sendiri, masyarakat berpenghasilan  rendah, tidak berada di bantaran sungai dan bangunan rumah satu-satunyas, sehingga apabila rumah tinggal itu sewaan atau bukan berada di tanah pribadi, maka tidak masuk dalam persyaratan.

“Selain syarat wajib itu tadi, setelah rumahnya dibedah atau diperbaiki mereka dilarang untuk menjual dan menyewakan rumahnya,” tegasnya.

Dalam pelaksanannya bedah rumah itu, Milky mengatakan bukan tanpa kendala mengingat di lokasi titik bedah rumah itu kebanyakan desa-desa yang akses jalannya terbatas, sehingga dari segi penyaluran bahan bangunan terkadang mengalami kendala.

“Ketika penyaluran bahan bangunan ke daerah-daerah yang akses jalanya susah dijangkau, selain itu ketersediaan tenaga tukang juga terkadang susah dicari, sehingga dalam setiap pengerjaannya dikerjakan secara berkelompok,” ujarnya.

Bagaimana dengan target di tahun 2019, Milky mengatakan, tahun depan ditargetkan melakukan bedah rumah 500 unit, walaupun tahun depan tidak sebanyak 2018 itu dikarenakan anggaran yang terbatas dan hal itu dirasa cukup. (rendy)