Perjuangan Kalsel ‘Merebut’ Ibukota Harus Berhenti, Jokowi Undang Gubernur Kaltim

BANJARBARU, Presiden Jokowi siang ini mengundang Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor ke Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Selain Isran, kepala negara juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor tak diundang dalam acara rencana pengumuman calon ibukota  baru tersebut.

“Ya saya diundang untuk hadir di Istana hari ini jam 13.00, tetapi saya belum tahu tentang apa,” kata Isran, Senin (26/8).

Berdasarkan informasi, kehadiran kedua pejabat tinggi daerah itu untuk mengikuti konferensi pers pemindahan ibu kota negara yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB di Istana Negara. Adanya konferensi pers tentang pemindahan ibu kota pun dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja mengungkapkan bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun akan hadir dalam acara tersebut. “Iya ikut,” kata Endra.

Turut hadir juga beberapa pejabat yang hadir seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil.

Sementara itu, Isran Noor mengusulkan dua kabupaten untuk dijadikan lokasi ibukota. “Kawasannya yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Presiden, kita sampaikan kepada tim pengkaji, termasuk kepala Bappenas, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan nyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara,” katanya.

Isran menjelaskan bahwa dua kabupaten itu saling berdekatan dan akan cukup luas bila dijadikan lokasi ibu kota baru. “Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden,” tegas dia.

Berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kaltim punya delapan keunggulan untuk menjadi lokasi ibu kota baru.

Pertama, Kaltim dekat dengan dua bandar udara (bandara) besar di Balikpapan yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dan bandara besar di Samarinda yaitu Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.

Kedua, Kaltim dekat dengan akses jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sepanjang 99,35 kilometer (km). Ketiga, Kaltim dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Keempat, Kaltim memiliki infrastruktur jaringan energi dan air bersih.

Keunggulan yang kelima dari Kaltim yakni memiliki struktur demografi heterogen. Maksudnya, sebagian besar penduduk Kaltim merupakan pendatang. Sehingga, masyarakat Kaltim lebih mudah menerima hal-hal baru atau juga bertemu dengan pendatang-pendatang baru lainnya. Perlu diketahui, dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim maka sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta juga turut pindah ke Kaltim.

Kaltim memiliki lokasi delineasi Kaltim dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar. Keunggulan tersebut membuat Kaltim bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan.

Ketujuh, letak Kaltim tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Terakhir, Kaltim memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi, keunggulan ini menjadi bekal pemerintah untuk mempermudah pengadaan lahan ibu kota baru.

Meski memiliki delapan keunggulan yang jadi bekal pemerintah menentukan calon ibu kota, Kaltim masih memiliki dua kelemahan. Pertama, Kaltim masih memiliki potensi bencana banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kedua, ketersediaan sumber daya air tanah di Kaltim masih rendah.

Sebelumnya, Kalsel sudah berharap banyak bakal terpilih. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan lahan sekitar 300.000 hektare. Kesiapan Kalsel menjadi ibu kota negara disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Kalimantan untuk Indonesia “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” yang diselenggarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Banjarbaru, Senin (15/7) lalu.

“Kami sudah menyiapkan lahan kurang lebih 300.000 hektar di dua titik. Di mana dua titik itu masih kami rahasikan, karena ini masih dalam proses penilaian dan kajian,” kata Sahbirin.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu berharap lokasi yang disiapkan bisa memenuhi kriteria sebuah ibu kota negara sehingga dilirik oleh pengambil kebijakan di pusat. Tim dari pemprov juga sudah menyiapkan segala sesuatu diperlukan dalam rangka mendukung tim pusat yang melakukan kajian.

“Untuk jadi ibu kota, Kalsel jelas siap. Kami juga berupaya semaksimal mungkin menyiapkan apa yang jadi kebutuhan sebuah ibu kota negara. Namun, semua tetap diserahkan kepada Bapak Presiden untuk memutuskan,” tuturnya.

Secara pribadi, Paman Birin mengaku optimistis Kalsel akan dipilih menjadi lokasi baru ibu kota negara karena posisi Kalsel berada di sentral Indonesia. “Masyarakat Kalsel juga terkenal ramah, mudah berkomunikasi, terbuka, dan tidak pernah mengalami konflik SARA,” ujarnya.

Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Pengembangan Regional Rudy S Prawiradinata mengatakan, kajian terhadap pemindahan ibu kota negara dilakukan sejak 2017. Tujuan pemindahan ke luar Jawa antara lain untuk pemerataan pembangunan agar tidak terkonsentrasi di pulau Jawa.(cel/dtc)