Pemkab HSU Anggarkan Rp 2 Miliar untuk Dukung Program Kotaku

AMUNTAI, Pemkab HSU menganggarkan dana Rp 2 miliar untuk program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2019. Langkah tersebut guna mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan layak huni, produksi dan berkelanjutan serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.

Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi saat membuka Workshop Program Kotaku yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) HSU, di Aula Hotel Lambung Mangkurat, Rabu (6/11) menyebutkan, agar target 0% kumuh dapat segera terealisasi.

Husairi mengaku sangat mendukung program Kotaku di HSU, dimana program Kotaku memilki peran strategis dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh. “Terutama juga untuk mendukung gerakan 100% akses air minum, 0% kawasan pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak,” jelasnya dihadapan peserta yang terdiri dari camat para lurah, Kades dan mahasiswa.

“Salah satu peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanganan kawasan pemukiman kumuh kota adalah melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya mensinergikan penanganan pemukiman kumuh skala kota dan skala lingkungan,” tambahnya.

Selain itu, pelibatan peran aktif masyarakat dilakukan melalui orientasi penanggulangan kemiskinan menuju orientasi penanganan pemukiman kumuh dan Pemerintah Daerah sangat mendukung serta siap mendukung pelaksanaan program Kotaku di Kota bertaqwa ini. “Diharapakan program Kotaku dapat mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan pemukiman kumuh menuju kota layak huni dan berkelanjutan,” imbuh Husairi.

Sementara Kordinator Kotaku Kabupaten HSU Wahyudin yang menyebut pemukiman kumuh saat ini merupakan masalah hampir semua kota besar di Indonesia. Mencakup beberapa hal mulai kondisi fisik, kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang bermukim di tempat tersebut dan juga dampak oleh dua bagian tersebut.

“Tujuan workshop program Kotaku secara umum, memberikam pemahaman yang sama proses penanganan kota tanpa kumuh diperkotaan dikalangan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok peduli dan masyarakat luas,” jelas Wahyudin.

Ia berharap kepada para peserta workshop memperoleh pemahaman terhadap kebijakan umum kota tanpa kumuh. Termasuk juga kebijakan daerah penanganan kota tanpa kumuh dan peserta workshop memberikan kemampuan khusus strategi pelaksanaan program dan kerjasam program.(dew)