Connect with us

Ekonomi

Ini Bocoran 3 Titik Stasiun Kereta Api di Kabupaten Banjar

Diterbitkan

pada

Ilustrasi. Foto : net

MARTAPURA, Tiga titik stasiun bakal dibangun di wilayah Kabupaten Banjar realisasi jalur kereta api Kalimantan pada tahun 2020 mendatang.

Informasi itu diungkapkan Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Banjar M Aidil Basit kepada Kanal Kalimantan, Jum’at (23/2).

“Kabupaten Banjar nantinya akan mempunyai tiga stasiun kereta api, yakni di stasiun Danau Salak, Stasiun Martapura dan terakhir stasiun Km 17 arah Sambang Lihum,” ujar Aidil Basit.

Lintasan rel kereta api yang bakal dibangun di wilayah Kabupaten Banjar sepanjang 41 Km merupakan jalur terakhir yang menghubungkan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan.



Menurut Adil Basit, rencana mega proyek dari pemerintah pusat membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan terus dipersiapkan. Sebelumnya pihak konsultan sudah ekspose perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

“Beberapa waktu yang lalu instansi yang terkait Dishub Banjar dan provinsi, dan lainnya seperti Kehutanan dan Perindag juga dipanggil ke Kementerian Perhubungan untuk membicarakan rencana jalur perlintasan kereta api di wilayah Kabupaten Banjar,” beber Aidil Basit.

Untuk jalur perlintasan kereta api di Kalsel, dari keterangan Kadishub Banjar, sebelum masuk ke wilayah Kabupaten Banjar melintasi wilayah Kabupaten Tapin, HSS, HST, Balangan, HSU hingga ke Kabupaten Tabalong.

Kabar lainnya, di Km 17 wilayah Kabupaten Banjar bakal dipersiapkan depo kereta api. “Disana (Maksudnya, depo kereta api) tempat untuk menyimpan dan tempat untuk melakukan perawatan rutin kereta api,” kata Aidil Basit.

Depo Kereta Api Km 17 juga sebagai tempat untuk melakukan perbaikan ringan dan perawatan kereta api.

Terkait rencana moda transportasi kereta api di Kalsel memang sudah mulai menunjukkan titik terang. Sebab, dalam tahun 2018 ini akan dilakukan proses pembebasan lahan.

“TAHUN ini sudah memasuki persiapan pembebasan lahan untuk jalur kereta yang akan dilalui. Tahapan  Land Acquisition Resettlement Action Plan (Larap) atau Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Permukiman, awal dilaksanakan untuk jalur Tabalong, Martapura, dan Banjarmasin. Itu merupakan kelanjutan jalur dari Kalimantan Timur,” kata Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira.

Kadishub Banjar M Aidil Basit. Foto : rendy

Ia menambahkan, semua alokasi anggaran bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dibebankan anggaran sepeserpun. “Tugas kita hanya memfasilitasi, misalnya sosialisasi dan koordinasi. Untuk memudahkan proses pembebasan lahan,” ungkapnya.

Impian memiliki jalur kereta api Kalimantan ini juga sering didengungkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Bahkan, Paman Birin berjanji tidak akan berhenti menyanyikan lagu kereta malam apabila jalur kereta belum terealisasi.

Menurutnya, jalur kereta itu sudah cukup lama diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Kalimantan. “Dari dulu sampai sekarang kita selalu membayangkan bisa keliling Kalimantan menggunakan kereta. Makanya, selama kereta api belum hadir di Kalimantan saya akan terus menyanyikan lagu kereta malam,” tegas Sahbirin Noor.

Sementara itu, dikutip dari liputan6.com, proyek pembangunan rel kereta api Kalimantan tak berjalan mulus. Padahal, pembangunan rel kereta api ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu hambatan dari pembangunan proyek tersebut adalah anjloknya harga batu bara dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat investor yang akan membangun proyek ini menahan keinginannya.

Sebab, salah satu tujuan pembangunan rel kereta tersebut adalah untuk mengangkut komoditas bata bara.  “Saya pikir yang agak ini itu proyek kereta api karena kereta itu ada beberapa, kereta api Kalimantan yang diinisiasi swasta, cuma karena harga batu bara belum baik maka belum dilaksanakan,’’ ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2).

Meski tidak ada berjalan mulus, lanjut Budi, pemerintah belum akan mencoret kereta api Kalimantan ini dari daftar proyek strategis nasional. Sebab, pemerintah masih melihat kemungkinan proyek tersebut bisa terwujud. “Tidak dicoret, karena mereka minta jaminan dan kita tidak bisa beri,” ucapnya. (rendy/jrk/lpt6)

Reporter : Rendy/jrk,lpt6
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari


iklan

Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->