Fraksi di DPRD Banjar Tak Bulat Soal Hak Angket terhadap Bupati

MARTAPURA,  Agenda pemandangan fraksi di DPRD Banjar menyangkut pembahasan hak angket terhadap Bupati Banjar ternyata ditanggapi berbeda sejumlah fraksi. Ada yang mendukung, menolak, dan adapula yang memilih menyerahkan pada keputusan paripurna.

Perbedaan pandangan ini terlihat saat penyampaian sikap fraksi dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar H Rusli, Kamis (14/12). Rapat tersebut juga dihadiri Sekda Banjar H Nasrunsyah MP.

Salah satu fraksi yang getol menolak ada Fraksi PKB. Sekretaris Fraksi PKB Syaifulah yang membacakan pemandangan umum, mengatakan agar hak angket tidak dilanjutkan. Hal tersebut dengan berbagai pertimbangan, termasuk bahwa kewenangan atas mutasi jabatan yang diersoalkan oleh dewan, merupakan hak Bupati.

Senada disampaikan Fraksi PDIP tidak sependapat dengan istilah hak angket. Dalam pandangan umum yang dibacakan Gamal Abdul Nasir, dia mengatakan fraksinya mengapreasiasi usulan hak angket. Namun lebih eloknya bukan hak angket, melainkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Bupati.

“Demikian kiranya kita bisa menjaga hubungan dengan eksekutif,” ujarnya.

Fraksi lain, yakni Fraksi Persatuan Amanat Sejahtera tidak memberikan pendapat terkait usulan hak angket tersebut. Ketua Fraksi Persatuan Amanat Sejahtera (PAS) Mulkan yang membacakan pendapat fraksinya menyerahkan kepada hasil sidang paripurna.

“Kami serahkan keputusan fraksi kepada sidang paripurna,” ujarnya.

Di sisi berbeda, Fraksi Gerindra dan Demokrat berpendapat agar usulan tentang hak angket terhadap Bupati untuk diteruskan. “Ini untuk meluruskan kesimpang siuran, maka kami setuju usulan hak angket diteruskan,” ujar Marbawi.

Kata sepakat melanjutkan hak angket juga didukung Fraksi Golkar. Dalam pandangan fraksi yang disampaikan Hj Maslehah, fraksinya menginginkan tetap dilanjutkan proses angket tersebut.

Di tengah bergulirnya hak angket di DPRD Banjar ini, beredar ancaman terhadap fraksi Nasdem H Akhmad Rozani melalui SMS yang diterimanya. Ancaman tersebut diterima Rabu (13/12) malam pukul 22.00 wita.

Kepada wartawan usai sidang paripurna, Rozani mengaku menerima pesan SMS bernada ancaman tersebut dua kali. Isinya agar dia tidak melanjutkan hak angket di DPRD.

“Pengirim SMS itu mengancam karena tidak mau bicara baik-baik. Saya menegaskan bahwa ancaman-ancaman tidak bisa merubah keputusan partai,” tegas Rozani. (cel/tri/net)