Dana Desa 2019 Naik Jadi Rp 73 Triliun, Jatah Kalsel Juga Bertambah?

JAKARTA, Presiden Joko Widodo mengatakan akan menambah anggaran untuk program Dana Desa. Diperkirakan anggaran Dana Desa tahun 2019 akan mencapai angka Rp 73 triliun. Jokowi mengatakan, dalam 4 tahun terakhir, anggaran untuk infrastruktur sangat besar. Untuk 2018 saja, infrastruktur sudah memakan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

“Dalam 4 tahun ini anggaran infrastruktur sangat besar sekali. Tahun ini kurang-lebih Rp 400 triliun. Sebelumnya, 4 tahun lalu kira-kira Rp 150 triliun,” kata Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Kuta Selatan, Bali, Jumat (19/10).

Jokowi mengatakan lompatan anggaran tersebut sangat besar. Untuk itu, anggaran besar tersebut harus tepat sasaran dan terkoneksi dengan Dana Desa. “Lompatan ini sangat besar tapi harus tepat sasaran, bermanfaat. Ini harus terkoneksikan dengan Dana Desa supaya yang besar, sedang, dan kecil bisa sambung semuanya. Percuma jalan tol rampung tapi jalan desanya tidak bisa dilewati,” katanya.

Dia juga mengatakan anggaran Dana Desa setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun depan, Jokowi menganggarkan Dana Desa sekitar 73 triliun. “Dana Desa kalau kita lihat Rp 20 triliun di tahun pertama, tahun 2016 Rp 47 triliun. Di tahun 2017 Rp 60 triliun. Tahun ini Rp 60 triliun. Tahun depan kurang-lebih Rp 73 triliun. Semakin besar dananya tapi penggunaannya harus tepat sasaran. Ini bukan masalah menghabiskan uang. Tapi tepat sasaran dan tepat guna dan bermanfaat,” jelasnya.

Untuk itu, Jokowi berpesan kepada para kepala daerah terus memantau penggunaan Dana Desa agar tepat guna. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan manfaat Dana Desa.

“Sehingga rakyat betul-betul dapat manfaatnya. Saya selalu titip. Misalnya buat irigasi desa, beli pasirnya, usahakan dari desa, beli batunya dari desa itu. Semennya juga sama. Jangan beli di kota, apalagi belinya harus ke Jakarta. Duitnya balik lagi. Usahakan uangnya berputar di desa, di kecamatan, atau maksimal di kabupaten. Jangan keluar dari situ,” katanya.

Sebelumnya, aparat desa di Kalimantan Selatan sukacita karena kucuran dana desa bersumber dari APBN plus Alokasi Dana Desa (ADD) angkanya mencapai lebih Rp 1 miliar. Namun, 2018 dana desa yang diterima menyusut cukup signifikan. Alhasil, mereka pun harus pintar menetapkan kegiatan berdasar skala prioritas.

Tahun 2018 alokasi dana desa berumber APBN untuk Provinsi Kalimantan Selatan dipastikan terpangkas hingga Rp 100 miliar. Tahun 2017, alokasi dana desa mencapai Rp 1,4 triiliun, sedangkan tahun 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 1,3 triliun.

Penurunan alokasi dana desa terbanyak dialami Kabupaten Banjar yang menyusut hingga Rp 20, 5 miliar. Tidak hanya itu alokasi dana desa bersumber APBS menyusut hingga sebesar Rp 10, 1 miliar.

Asphiani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Banjar mengamini penyusutan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) yang cukup besar tahun 2018.  Untuk dana desa yang bersumber dari APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp 188.566.844.000, melorot dari tahun lalu yang angkanya Rp 209.154.295.000. “Terjadi penurunan dana desa sebesar Rp20. 587.451.000,” ungkap Apshiani.

Penurunan juga terjadi pada Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD. Tahun ini, ADD sebesar Rp 87. 784.626.700, lebih rendah dibanding tahun lalu yang besarannya mencapai Rp 97.977.384.241. “Penurunannya mencapai Rp 10, 1 miliar. Lumayan cukup signifikan baik DD maupun ADD,” terang dia.

Diakuinya, penurunan dana desa itu secara kuantitas akan berpengaruh terhadap besarnya dana desa maupun alokasi dana desa yang akan diterima setiap desa. Namun, setiap desa sudah ada mekenisme untuk menentukan program pembangunan berdasar skala prioritas yakni melalui musrenbang. “Memang ada penurunan, tapi desa sudah ada mekanisme skala prioritas yang dibicarakan di musrenbang,” katanya.

Terkait Pilpres?

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan naiknya dana desa tahun depan tidak berhubungan dengan perhelatan Pilpres 2019.

Dia mengatakan selama 2015 hingga 2018 ini total dana desa yang dikucurkan sudah mencapai Rp 187triliun. “Nggak ada (hubungan sama pilpres) ya, karena dana desa sebelum pilpres juga telah dikucurkan total 4 tahun ini dikucurkan sudah 187 triliun 2015-2018,” ujarnya.

Apalagi tak hanya dana desa, Presiden Jokowi juga memprogramkan anggaran yang diperuntukkan pada Kelurahan dan Dana Operasional Desa pada tahun 2019 mendatang. Melihat hal itu, PDIP menyatakan janji tersebut merupakan hasil serapan aspirasi dari bawah.

Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan usulan itu muncul merata mulai dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga nasional. Karena itu, pihaknya sangat mendukung rencana program tersebut. “Itu usulan dari bawah karena para lurah ingin juga punya dana seperti ADD untuk desa-desa,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/10.

Ia menegaskan, program tersebut sama sekali tidak mengandung politisasi di balik Dana Kelurahan dan Dana Operasional Kepala Desa. Sebab program itu sangat penting demi pembangunan di wilayah kelurahan dan pedesaan.

“Sebaiknya para politisi oposisi di Komisi II bisa ditanyai, mereka menolak atau mendukung. Masak untuk pembangunan kelurahan mereka tidak mendukung? Kan untuk konstituen mereka juga,” jelasnya.

Jokowi mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa. Bahkan saat ini payung hukum untuk regulasi tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen. (rendy/dtc)