#BersihkanIndonesia, Walhi Tantang Capres Selamatkan Lingkungan

BANJARBARU, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama masyarakat sipil yang tergabung dalam 32 organisasi di Indonesia telah meluncurkan suatu gerakan yang dinamai #BersihkanIndonesia. Untuk menantang calon presiden yang terpilih agar berkomitmen menyelamatkan lingkungan dari kerusakan.

Manajer Data dan Informasi Geospasial Walhi Kalsel Rizqi Hidayat mengatakan, menyelamatkan lingkungan yang dimaksud ialah melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem ketenagalistrikan terhadap energi fosil.

“Saat ini kita masih bertumpu dengan energi fosil. Padahal, ketergantungan terhadap energi fosil khususnya batubara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang,” katanya.

Rizqi Hidayat mengungkapkan, di Kalsel, lingkungan harus diselamatkan dari hulu sampai ke hilir. Di hulu, ialah aktivitas pertambangan yang mengakibatkan kerusakan alam. Sementara, di hilir aktivitas PLTU yang asapnya menghasilkan polusi udara.

“Di Kalsel, 33 persen dari luas wilayah masuk dalam izin tambang. Jadi gerakan #BersihkanIndonesia ini sangat penting di Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyampaikan, #BersihkanIndonesia merupakan gerakan nasional dan Kalsel harus ikut terlibat.

“Karena gerakan ini berkaitan dengan energi dan isu kerusakan lingkungan. Di hulu ada tambang yang merusak dan di hilir ada PLTU yang mencemari,” ucapnya.

Melalui gerakan tersebut, seluruh elemen rakyat Indonesia didorong untuk mewujudkan cita-cita negara berdaulat energi. Dengan cara, melepaskan ketergantungan kepada energi fosil. Serta, mengakhiri pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial dan kesehatan. “Untuk pembangkit listrik ada energi lain yang bisa digunakan, salah satunya air. Harusnya potensi itu bisa dimaksimalkan, jangan lagi bergantung dengan energi fosil,” ungkapnya.

Selain itu, gerakan itu juga meminta supaya pemerintah menghentikan penerbitan izin tambang batubara baru dan perluasan lubang tambang. “Bukan hanya itu, kami juga meminta pembangunan PLTU baru ditiadakan mulai 2020. Subsidi batubara juga dihentikan secara bertahap dan dialihkan untuk percepatan energi terbarukan,” ucap Cak Kis -biasa disapa-.

Ia juga menambahkan, dengan gerakan itu Walhi bersama masyarakat sipil juga ingin supaya pemerintah memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik.

“Pembelajaran dari perkara-perkara korupsi dan konflik kepentingan perlu digunakan untuk mereformasi akuntabilitas sektor energi dengan upaya preventif. Sampai sekarang penjahat lingkungan selalu lolos dari jeratan hukum, jadi di negara ini juga perlu adanya pengadilan lingkungan,” pungkasnya. (rico)