Ketika Efektivitas MBG Dipermasalahkan, Presiden Prabowo Rasa ‘CEO MBG’

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi topik utama dalam diskusi interaktif nasional bertajuk “Efektivitas MBG dalam Menanggulangi Masalah Gizi dan Ketimpangan di Indonesia”, Senin (4/5/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini berlangsung di General Building ULM untuk mahasiswa dan umum.

Empat narasumber yang dihadirkan yakni Tiyo Ardianto (Ketua BEM UGM 2025), Sigit Yudistira (dosen Gizi), Pathurrahman (akademisi ULM), Venadya Syela Bonita (Nutrisionis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan).

Baca juga: ‎98 Petinju Muda Tampil di Kejurprov Tinju 2026 Amuntai

Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto. Foto: fahmi

Pemilihan MBG sebagai topik utama bukan tanpa alasan, karena program andalan rezim Prabowo-Gibran meskipun tujuan mulia tetapi kerap menimbulkan masalah-masalah baru.

Ketua BEM ULM, Ahmad Zidan Satrio Utomo mengatakan, diskusi bertujuan membuka pandangan-pandangan baru mengenai program MBG lewat diskusi bersama pemateri-pemateri yang andal di bidangnya.

“Keracunan, pengadaan motor, tablet, kaos kaki. Hal itu menimbulkan tanda tanya apakah program ini membuang-buang anggaran?. Padahal jika digunakan ke hal lain bisa lebih bermanfaat,” ujar Zidan.

Presiden Mahasiswa ULM itu berharap peserta dapat menyebarkan wawasan-wawasan yang didapat dari kegiatan ini kepada orang lain agar memunculkan ide diskusi baru.

Evaluasi atau Hentikan MBG

Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto menganggap MBG yang dijadikan topik pembicaraan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya problematik secara etis, tetapi juga politis.

“Problem ini membangkitkan kesadaran publik betapa kekuasaan hari ini gagal di dalam mengupayakan kesejahteraan kepada masyarakat,” kata Tiyo.

Dalam diskusi terlihat jelas semua pihak baik peserta maupun narasumber sepakat ada masalah dalam tubuh MBG termasuk di Provinsi Kalsel.

Tiyo menyarankan agar MBG dievaluasi secara bermakna. Apabila tidak bisa maka sebaiknya dihentikan saja programnya.

“Sudah saatnya MBG ini dievaluasi secara bermakna, apabila tidak bisa sebaiknya program ini dihentikan saja. Kalau tidak bisa dihentikan maka kita hentikan yang bikin programnya,” jelasnya.

Salah satu masalah adalah pemotongan anggaran pendidikan demi program MBG. Dia menganggap ini bermasalah secara konstitusional, karena dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan negara mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Nyatanya, negara mengambil Rp223 triliun dari Rp769 triliun anggaran pendidikan hanya untuk MBG. Masih banyak masalah pendidikan yang perlu dibenahi seperti ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, belum lagi nasib guru yang ditelantarkan.

“Miris ketika bisa mengalokasikan Rp223 triliun dari anggaran pendidikan, tapi kenapa guru yang setiap hari mencetak pemimpin-pemimpin baru justru ditelantarkan kesejahteraannya,” ungkap Tiyo.

Tiyo melihat Prabowo Subianto bukan sebagai Presiden, tapi lebih ke CEO MBG. Semua kerja-kerja kenegaraan direduksi agar program ini terlihat berhasil. Salah satunya dengan memasukkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke dalam kampus.

Kampus yang notabene adalah tempat mencerdaskan kehidupan bangsa, justru dibuat sebagai tempat menjalankan program politik presiden. Kebijakan ini tentunya tidak ada kaitannya sama sekali dengan gizi.

“Kita melihat bahwa kampus telah direduksi menjadi bagian SPPG atau Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Ini berbahaya bagi kampus,” tegas Tiyo.

Baca juga: Pemkab Kapuas Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Pemaparan materi oleh narasumber dalam diskusi interaktif nasional tentang MBG yang diselenggarakan BEM ULM, Senin (4/5/2026). Foto: fahmi

Kurangnya Keterlibatan Akademisi dalam MBG

Dosen Gizi Stikes Husada Borneo, Sigit Yudistira mengaku belum berani menilai keefektifan MBG sebab dia tidak diizinkan meneliti MBG di sekolah-sekolah.

“Jujur kami dosen gizi ingi meneliti sekolah yang diberikan MBG, tapi dari pihak sekolah mungkin secara inklusif belum membolehkan,” ucap Sigit.

Sigit mengira Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri yang akan melakukan penelitian MBG di sekolah. Menurutnya, pemerintah tidak perlu takut dengan akademisi jika ingin meneliti lantaran tujuannya murni untuk membantu mengetahui letak kekurangan program ini.

“Kami ingin meneliti keamanan pangannya, lalu makanannya ada gizinya atau tidak. Tapi belum mendapat izin,” terangnya.

Dia menyarankan agar MBG diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar mengalami masalah kurang gizi atau gizi buruk.

“Tidak ke semua orang, tapi konsen dulu ke mereka yang memang masuk kategori butuh bantuan. Misalnya ibu hamil atau anak-anak dengan ekonomi termarginalkan atau ke bawah,” pungkasnya.

Senada, akademisi politik pemerintahan dair FISIP ULM, Pathurrahman merekomendasikan agar pemerintah memperkuat riset tentang Program Strategis Nasional (PSN), salah satunya MBG. Keterlibatan kampus dalam mengevaluasi MBG menurutnya sangat penting.

Di tahun 2026, Kemdiktisaintek menganggarkan Rp1,7 triliun untuk riset yang menghasilkan 180 ribu proposal penelitian yang didanai. Jika pemerintah menambah Rp1 triliun saja untuk riset, bisa saja ada 10 ribu lebih penelitian yang bisa dilakukan terkait MBG.

Di samping itu, hal ini juga bisa menengahi pertentangan antara pemerintah dan masyarakat sipil yang banyak melontarkan kritik atas MBG. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dapat dijadian acuan kebenaran secara objektif melalui metode-metode tertentu.

“Misalnya kita banyak temuan kan di dalam riset itu ada rekomendasi, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa memperbaiki sistem yang sudah ada,” tutur Pathur.

Bayangkan saja jika ragam bidang studi berkolaborasi dalam penelitian MBG. Politik pemerintahan berbicara soal tata kelola, hukum soal kaedah aturan, begitu pula administrasi publik, filsafat, dan banyak lagi yang dapat terlibat.

Lebih jauh, masyarakat bisa diikutsertakan dalam riset karena lewat kearifan lokalnya mampu menyukseskan MBG yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan sudut pandang pemerintahan, suka atau tidak suka MBG pasti akan terus berjalan karena ini adalah janji politik Prabowo-Gibran dalam masa kampanye Pemiihan Umum (Pemilu).

“Ini adalah janji yang harus dijalankan. Mau bagaimanapun pasti akan dijalankan meskipun banyak kritikan dari masyarakat sipil,” bebernya.

Oleh sebab itu, di sanalah ilmu pengetahuan melalui riset sangat dibutuhkan sebagai jalan tengah negara dan masyarakat yang berselisih paham.

Dinkes sebagai Pengawas MBG

Sebagai pengawas MBG, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur MBG atau SPPG di 13 kabupaten/kota di tahun 2025.

Menurut Nutrisionis Ahli Pertama Dinkes Kalsel, Venadya Syela Bonita, hasil monitoring dan evaluasi tahun 2025 menunjukkan bahwa dapur SPPG di Kalsel telah memenuhi standar dalam melaksanakan program MBG.

Meskipun demikian, beberapa SPPG di Kalsel belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Untuk itu, pihaknya meminta dapur SPPG melengkapi SLHS agar bisa menjalankan dapur MBG di masing-masing wilayah.

“Alhamdulillah untuk kebersihan sudah memenuhi standar, hanya saja sebagian wilayah aksesnya kurang transportasi umum karena wilayah terpencil,” imbuhnya.

Poin selanjutnya yang menjadi perhatian adalah kurangnya pelatihan bagi pekerja di SPPG Kalsel. Hal itu perlu ditindaklanjuti agar setiap pelaksana bisa teredukasi tentang kebersihan dan gizi.

“Jadi mereka tidak cuman bekerja di dapur, tahu masak, tahu porsi, tapi tidak tahu standar kesehatan dan kebersihan itu seperti apa,” jelasnya.

Diketahui, ada 28 SPPG di Kalsel yang hentikan operasional, 28 SPPG yang sedang melengkapi SLHS, dan 700 SPPG yang telah beroperasi dengan total 708 ribu penerima manfaat. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie