Gubernur Muhidin Dukung Kebijakan Nasional Digitalisasi Penyaluran Bansos

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan kebijakan nasional terkait piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) mewujudkan penyaluran bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin dalam kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI, di Gedung Sasana Bhakti Praja, gedung Kemendagri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Gubernur Kalsel H Muhidin menyatakan Pemprov Kalsel siap mendukung langkah pemerintah pusat untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran perlindungan sosial.

Baca juga: Komitmen Program Prioritas Presiden Berjalan Selaras di Banjarbaru

“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Gubernur Muhidin didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie.

Gubernur Kalsel hadir bersama 24 Gubernur lainnya di Indonesia, serta 41 Bupati/Wali kota ini mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Wakil Menteri, Ribka Haluk terkait dukungan kepala daerah dalam kegiatan perluasan piloting digitalisasi bansos.

Bukan hanya itu, acara sosialisasi yang merupakan upaya pemerintah pusat dalam melakukan transformasi ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Diawali dengan arahan dari Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B Panjaitan yang menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.

Baca juga: Waspada, BMKG Prediksi Hujan Landa Kalsel dalam Sepekan

Dalam sesi pemaparan, sejumlah menteri dan kepala lembaga menyampaikan materi strategis, antara lain mengenai urgensi digitalisasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, peran transformasi tata kelola bansos, integrasi Satu Data Indonesia, penguatan sistem pertukaran data dan infrastruktur digital, serta peran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mewujudkan data penerima bansos yang akurat.

Kegiatan juga diisi dengan pemaparan rancangan piloting digitalisasi bansos secara end to end serta peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasinya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalsel berharap dapat memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bansos, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat. (Kanalkalimantan.com/kk)

Reporter: kk
Editor : bie