Aksi Borong Partai Lisa di Pilwali Banjarbaru, Jalan Buntu Petahana Aditya Tersisa 3 Kursi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Aksi borong partai politik (Parpol) tak hanya terjadi di Jakarta saja, kondisi sama juga terjadi di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Strategi ini nampaknya menjadi satu-satunya cara menjegal langkah petahana Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, untuk bisa kembali naik ke panggung kontestasi pemilihan kepala daerah.

Figur penantang, seorang PNS yang baru tiga bulan ‘gantung sepatu’ dari Pemko Banjarbaru, Erna Lisa Halaby secara tiba-tiba berhasil mengantongi dukungan mayoritas partai politik. Mulai dari Gerindra, PAN, Demokrat, NasDem dan PKB. Membentuk koalisi gemuk yang secara otomatis akan meloloskan Lisa dalam proses pendaftaran KPU yang beberapa hari lagi akan dibuka.

Sedangkan peluang petahana, Aditya, semakin menipis pasca DPP PKB yang Juli kemarin menyerahkan SK dukungan, namun Agustus justru putar haluan ikut gerbong koalisi besar Lisa. Kini, Aditya dihadapkan dengan jalan buntu dengan hanya mengantongi dukungan dari partai sendiri, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermodal 3 kursi dan tentunya belum bisa memenuhi syarat pencalonan.

Baca juga: Kesiapan Kirab Merah Putih 2024, Paman Birin Cek Jalan Banjarbaru-Batulicin

Pengamat politik Dhieno Yudhistira, turut menyoroti langkah politik PKB dalam mengubah haluan dukungannya. Menurutnya hal itu sangat mencederai demokrasi di Banjarbaru sebab fenomena politik yang masih sangat dinamis.

“DPP PKB sebelumnya sudah memberikan rekomendasi kepada Aditya berpasangan dengan Habib Abdullah dan tanpa alasan jelas, B-KWK-nya malah diberikan kepada calon lain. Seharusnya, B-KWK berubah apabila calon tidak bisa memenuhi syarat direkomendasi,” ucap Dhieno.

“Misalnya calon tidak dapat teman koalisi, atau calon melanggar kesepakatan dalam hal menggerakkan partai dalam pemenangan di luar aturan. Sehingga kalau tanpa alasan yang jelas, walau dalam politik hal tersebut sah-sah saja, tapi dari segi etika dan moral, jelas sangat menciderai demokrasi saat ini,” ucapnya.

Baca juga: 40 Anggota DPRD Kapuas 2024-2029 Resmi Dilantik

Meski begitu, Dhieno masih sangat optimis bahwa masyarakat Banjarbaru masih sangat selektif dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin Banjarbaru ke depan. “Khususnya masyarakat non partai atau bukan dari kalangan mesin partai,” pungkasnya.

Menjegal Aditya agar tak bisa mendaftar, memang menjadi satu-satunya jurus memenangkan kontestasi di Pilwali Banjarbaru 2024. Elektabilitas tinggi dan dukungan masyarakat membuat petahana Aditya sangat sulit disentuh oleh figur penantang manapun, apalagi saat masa kampanye nanti.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei perilaku pemilih di Kota Banjarbaru pada periode 8-13 Agustus 2024. Sebanyak 400 sampel dengan metode multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 5 persen dan wawancara dilakukan secara tatap muka mengukuhkan elektabilitas Aditya yang cukup tinggi karena disokong oleh tingkat kepuasan publik yang mencapai 87,2 persen.

Baca juga: Nestapa Batubara di Konsesi PT Merge Mining Industri

“Alasan responden memilih petahana Aditya Mufti Arifin adalah karena sudah terbukti hasil kerjanya 25,9 persen, dinilai perhatian pada rakyat 24,7 persen, dan dinilai berpengalaman di pemerintahan 23,6 persen,” ungkap, Peneliti LSI, Muhammad Akib.

Dalam simulasi pengerucutan kandidat Wali Kota Banjarbaru, keunggulan Aditya tetap konsisten di atas 30 persen. Bahkan mencapai 40 persen lebih ketika disimulasikan head to headdengan kandidat lain, dalam simulasi dua kandidat melawan Erna Lisa Halaby, Aditya unggul dengan angka elektabilitas sebesar 66,2 persen, sementara Erna Lisa Halaby mendapat dukungan sebesar 23,3 persen. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter : bie
Editor : kk