Anggaran Kajian Takam 5 Dipertanyakan ke Balitbangda Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Komisi I DPRD Kotabaru bersama dengan tim kajian dari Universitas Lambung Màngkurat (ULM), Kamis (27/1/22) kemarin, mendatangi Balitbangda di Banjarbaru mempertanyakan terkait dengan biaya kajian pemekaran calon kabupaten baru.

Rabbiansyah atau yang akrab di sapa Roby selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kotabaru menjelaskan, kedatangannya bersama bersama tim kajian dalam rangka untuk mempertanyakan biaya kajian Rp 250 juta yang dianggarkan oleh Pemprov Kalsel dalam APBD murni, dan itu tentunya menjadi perhatian pihaknya.

Menurut dia, dari penjelasan pihak Balitbangda hingga sekarang belum ada anggaran yang masuk, dan jika biaya kajian tersebut baru teranggarkan pada APBD perubahan maka Oktober 2022 baru ada uang yang bisa di gunakan untuk mendanai kajian akademis.

“Berarti tim kajian hanya punya waktu tiga bulan dalam bekerja dan hal tersebut menghambat prosesnya, padahal idealnya butuh waktu enam bulan dalam hal kajian dan penelitian tersebut,” terang dia.

Baca juga : Asprov PSSI Kalsel Cabut Dua Sanksi Atas Persebaru

Lebih jauh, dia juga meminta agar tim kajian ULM membuat proposal anggaran biaya kajian secepatnya dengan mengacu kepada RKA Balitbangda untuk dapat diteruskan kepada pihak ketiga.

“Bisa juga diajukan dari dana kompensasi tambang salah satu perusahaan yang diharapkan bisa di akomodir untuk wilayah seberang. Mengingat, kisaran yang digambarkan tidak lebih dari Rp 450 juta untuk kajian awal, agar awal 2022 ini kajian sudah bisa dijalankan,” harap di.

Untuk polanya nanti, sambungnya, tim kajian ULM akan membuat MoU dengan perusahaan tersebut jika disetujui Pemkab dan DPRD Kotabaru.

“Karena kajian tersebut termasuk skala proritas menggambarkan kondisi 12 kecamatan dan 109 desa yang rencana dimekarkan,” tutup dia. (kanalkalimantan.com/muhammad)

Reporter : Muhammad
Editor : Dhani