Tanggapan Bupati HSU Terkait Raperda Perubahan APBD 2026

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Sahrujani memberikan respon usai fraksi-fraksi DPRD memberikan pemandangan umum terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026.

‎‎Respon tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD HSU dengan agenda jawaban kepala daerah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 di gedung DPRD HSU, Kamis (20/8/2026) siang.

‎Bupati HSU menanggapi sejumlah catatan dan harapan fraksi terkait dinamika fiskal serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan perubahan anggaran tersebut yang terdiri dari 15 poin jawaban.

Baca juga: Jalan Lingkar Palam – Guntung Manggis Akses Baru Antarwilayah di Ibu Kota Kalsel

Diantaranya menjawab pertanyaan terkait dengan upaya pencapaian visi-misi dan program prioritas pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran murni tahun 2026 dan perubahan. seberapa besar progres hasil dan capaian bisa memenuhi target yang diinginkan.

“Kami sampaikan bahwa untuk progres dan realisasi pencapaian visi misi sampai Triwulan II sebesar 44,51persen untuk realisasi keuangan, 53,42 persen untuk realisasi fisik, dan 50,86 persen untuk realisasi kinerja. Kemudian terkait dengan porsi anggaran perubahan APBD 2026 yang mendukung visi misi agrominapolitan sebesar Rp239 miliar,” jelas Bupati Sahrujani.

‎‎Sedangkan SKPD yang menjadi leading sektor dalam visi misi agrominapolitan adalah Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kuperindag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Baca juga: Duel Seru Pemkab vs TNI-Polisi Pembuka Bupati HSU Cup 2026

“Target konkret yang hendak dicapai adalah penguatan fondasi ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor agrominapolitan yang terintegrasi dengan pertanian, perikanan, dan peternakan. Penguatan transformasi ekonomi dengan upaya hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan UMKM dan Koperasi,” tambahnya.

‎‎Lebih lanjut, menjawab pertanyaan Fraksi di DPRD, bagaimana kemampuan fiskal daerah setelah perubahan APBD ini. ‎Kemampuan keuangan daerah akan dihitung berdasarkan realisasi anggaran tahun 2026. Sedangkan tingkat ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2025 dan tahun 2024.

‎Dari perhitungan tersebut, maka rasio kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2025 sebesar 11,58 persen. Rasio tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 hanya sebesar 9,20 persen.

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Serahkan 104 Sertipikat Tanah Wakaf

‎‎Menjawab pertanyaan Fraksi DPRD lainnya, apakah struktur belanja saat ini masih memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan prioritas. Struktur belanja saat ini masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan prioritas.

‎‎Berdasarkan data pada tabel sinergisitas anggaran yang mendukung program prioritas, didapatkan 89,93 persen anggaran mendukung 8 prioritas nasional, 97,49 persen anggaran mendukung 5 prioritas provinsi.

“Sedangkan pada 5 program prioritas daerah perekonomian daerah yang berdaya saing 4,20 persen, SDM yang unggul 67,03 persen, infrastruktur pengembangan wilayah 14,97 persen, kualitas aparatur dan layanan publik 28,22 persen, serta kualitas lingkungan dan pengelolaan risiko bencana 2,85 persen,” bebernya.

Baca juga: Refleksi Kemerdekaan RI, FDM HSU: Harus Dipertahankan dengan Demokrasi Berintegritas Berpihak Rakyat

‎‎Pertemuan ini menandai kelanjutan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 menuju kesepakatan dan penetapan bersama demi terselenggaranya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Hadir memimpin rapat paripurna tersebut Ketua DPRD HSU Fadillah, yang turut dihadiri sejumlah besar anggota DPRD, Wakil Bupati Hero Setiawan Sekertaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana, pejabat SKPD dan Forkopimda HSU, tokoh masyarakat serta undangan lainnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

‎Reporter: dew
Editor: bie