Kota Banjarbaru
Soal Badut Jalanan, Walikota-Sekda Banjarbaru Beda Pendapat?
BANJARBARU, Pernyataan mengenai badut jalanan karakter kartun yang kini menjadi buah bibir di media sosial oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah yang dianggap pengemis dan harus ditertibkan, ternyata bertolak belakang dengan pendapat dari Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani yang mempunyai pemikiran berbeda dengan Sekda.
Nadjmi tak sepakat dengan Sekda, menurutnya badut jalanan karakter kartun itu bukan pengemis. Pendapat bijak pun disuarakan Nadjmi Adhani. Dikatakannya Nadjmi jika para badut jalanan karakter kartun yang mulai berseliweran di jalan-jalan kota Idaman hanya orang yang berprofesi sebagai penjual jasa.
“Mereka ada modal, melakukan persiapan, bukan hanya sekedar meminta-minta,†ucap Nadjmi.
Dikatakan Nadjmi, memang perlu disikapi untuk penempatan lokasi mereka dalam menjalankan profesi. Karena jika tidak diatur, seperti berada di pinggir jalan dikhawatirkan akan membahayakan pengguna jalan, bisa mengganggu kosentrasi berkendaraan orang yang melintas, dan bisa membahayakan keselamatan mereka.
“Secara pribadi , badut ini menghibur, silahkan berusaha. Tapi tolong posisikan diri di lokasi aman, misal di taman Van der Pijl, jangan dijalanan. Kalau celaka dijalanan kan kasihan juga para badut itu,†kata Nadjmi.
Pernyataannya yang menyebut profesi badut jalanan sama dengan pengemis oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah sebelumnya memang berhasil mendulang reaksi warganet.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Banjarbaru Marhain Rahman melalui PPNS Yanto Hidayat mengaku, masih mempelajari status badut jalanan karakter kartun itu. “Mereka belum bisa disebut pengemis, karena ada jasa yang dijual,†katanya.
Jasa yang dijual para badut ialah mengajak berfoto masyarakat yang memberi mereka uang. “Mereka juga tidak mengganggu, jadi kita pelajari dulu apa dasar untuk menertibkan mereka,†pungkasnya. (devi)
Editor: Abi Zarrin Al Ghifari
-
HEADLINE3 hari yang laluKonflik Agraria: Perjuangan Warga Sidomulyo 1 Pertahankan Tanah dari Aparat Berseragam
-
Hukum3 hari yang laluKetimpangan Relasi Kuasa Negara – Rakyat dalam Sengketa Tanah Sidomulyo 1
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang lalu98 Petinju Muda Tampil di Kejurprov Tinju 2026 Amuntai
-
Pemprov Kalsel2 hari yang laluPemprov Kalsel Serahkan Bantuan Kependidikan Program Paket 13 Kabupaten Kota
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWacana Asesor Aktivis HAM Jadi Alat Diskriminasi Aktivisme
-
HEADLINE23 jam yang laluKetika Efektivitas MBG Dipermasalahkan, Presiden Prabowo Rasa ‘CEO MBG’





