Connect with us

Hukum

13 Kabupaten/Kota dan Kumham Kalsel Raih Penghargaan Presiden Jokowi

Diterbitkan

pada

Kemenkumham Kalsel dan pemkab/pemko se Kalsel berhasil meraih penghragaan HAM dari Presiden RI. Foto: humas

BANJARBARU, Komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalsel dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dibuktikan pada 2 UPT dilingkungan Kemenkumham Kalsel seperti pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura berhasil meraih penghargaan atas pelayanan publik berbasis HAM oleh Presiden Joko Widodo tanggal 10 Desember 2018 nanti yang akan diserahkan langsung di Jakarta bertepatan dengan hari HAM Sedunia Ke-70.

“Penyerahan pengharagaan pelayanan publik berbasis HAM itu bersamaan dengan penyerahan penghargaan Kriteria Kota peduli HAM (KKP) yang diraih oleh 13 Kabupaten/kota di Kalsel, hal ini merupakan sebuah prestasi tersendiri dimana hanya Provinsi Kalsel yang seluruh Kabupaten/Kota meraih penghargaan KKP diantara Provinsi lainnya di Pulau Kalimantan,” kata Kepala Bidang HAM, Rosita Aperawati ditemui di ruang kerjanya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala menyampaikan, pada tahun sebelumnya hanya 11 Kabupaten/Kota memperoleh penghargaan peduli HAM, namun tahun ini ada peningkatan menjadi 12 Kabupaten/Kota yang peduli HAM dan 1 Kabupaten memperoleh penghargaan cukup peduli HAM.

“Saya berharap tahun berikutnya bisa semua Kabupaten/Kota di Kalsel mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM,”katanya

Senada dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian, Dodi KH Atmaja mengapresiasi salah satu UPT IMIGRASI yang juga turut memperoleh penghargaan oleh Presiden, Joko Widodo pada saat peringatan hari HAM Sedunia Ke-70 atas prestasi pelayanan publik berbasis HAM.

“Kami sangat bangga atas kinerja Kakanim dan seluruh pegawai yg berkomitmen untuk melakukan pelayanan publik berbasis HAM antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna melayani masyarakat disabilitas (berkebutuhan khusus),” ungkapnya.

Sementara itu capaian kabupaten/kota peduli atau cukup peduli HAM untuk mewakili dari Kalimantan hanya Kalsel yang terdaftar dari 17 provinsi se –Indonesia. Ini sebagaimana surat dari Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi tentang pemberitahuan awal untuk menghadiri peringatan hari HAM Sedunia Ke-70 Tahun 2018 kepada 17 gubernur se-Indonesia.(rico)

Reporter:Rico
Editor:Cell

Bagikan berita ini!