Connect with us

HEADLINE

Walhi Kalsel: Penetapan Tersangka Mahasiswa oleh Polda Kalsel Indikasi Pembungkaman Demokrasi!

Diterbitkan

pada

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo mengecam penetapan tersangka aktivis oleh Polda Kalsel saat penolakan UU Omnibus Law. Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Langkah Polda Kalsel menetapkan sejumlah aktivis mahasiswa sebagai tersangka saat demo penolakan UU Omnibus Law, mendapat kritik tajam dari Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Dua aktivis mahasiswa Kalsel, yakni koordinator BEM se Kalsel Ahdiat Zairullah dan rekannya Renaldi, ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (27/10/2020) lalu.

Bahkan Kisworo sendiri, juga ikut dipanggil Polda Kalsel dalam kapasitas sebagai saksi dalam aksi penolakan Omnibus Law, bersama Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muhammad Fauzi MP, dan Wakil Rektor UIN Antasari Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, Dr Nida Mufidah.

Rencananya, Cak Kis -panggilan akrab Kisworo- dipanggil sebagai saksi pada Senin (2/11/2020) mendatang.



“Artinya apakah ada indikasi pembungkaman terhadap demokrasi di negara, apalagi aksi di Kalimantan Selatan bisa dicontoh tidak melakukan aksi anarkis,” tegasnya.

Cak Kis mengecam langkah polisi yang menetapkan tersangka dua aktivis mahasiswa Kalsel. “Saya dengan tegas atas nama Walhi Kalsel mengecam atas keputusan aparat, apalagi aksi yang di Kalsel selalu damai dan tidak anarkis,” tegasnya.

Ia mengatakan, Walhi Kalsel akan bersama seluruh elemen dan mahasiwa menolak UU Cipta Kerja yang juga berdampak pada lingkungan secara nyata. Pasal-pasal kontroversial bermunculan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup.

Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.

Keputusan ini akan menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha dari pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Perubahan itu yang mendapat kritik dari sejumlah pegiat lingkungan.

Infografis: kanalkalimantan/andy

UU Cipta Kerja justru menyelesaikan masalah dengan cara keberpihkan kepada investor. Wewenang korporasi saat ini menjadi lebih besar. Dan ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jumlah konflik agraria sulit diredam dari tahun ke tahun.

Fluktuasi kasus ini didasari oleh kondisi agraria nasional yang tidak stabil tanpa adanya ujung penyelesaian.

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, laju perkembangan kasus ini melonjak naik sebesar 78,67% dari 2015 ke 2016, seperti terlihat pada Databoks di bawah ini. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit.

Hal ini dikarenakan adanya praktek pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah.

Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono menyesalkan pengesahan aturan yang disebut UU Ciptaker itu. Upaya hukum akan organisasinya tempuh, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa poin-poin tentang perlindungan lingkungan hidup, menurut dia, harus dihapuskan. Di sisi lain, banyak deregulasi perlindungan ketenagakerjaan dan pemberian akses yang sangat mudah kepada investor. “Banyak hal yang perlu dikoreksi,” ujarnya.

Angan-angan pemerintah untuk mendorong investasi, ternyata tak berkorelasi dengan peningkatan kualitas dan harapan hidup serta lingkungan. “Jadi, enggak nyambung apa yang dicita-citakan dengan realitas yang terjadi,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Menkes: Mutasi Corona B117 Asal Inggris Ditemukan di Kalsel pada 6 Januari Lalu!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Corona B117 Asal Inggris Ditemukan di Kalsel pada 6 Januari lalu Foto: ilustrasi kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin membeberkan penemuan empat kasus baru mutasi virus corona B117 di Indonesia. Salah satunya di Kalimantan Selatan (Kalsel), meskipun yang bersangkutan dinyatakan sembuh.

Jumlah tersebut di luar dua kasus yang sebelumnya ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Temuan didapatkan dalam kurun Januari hingga Februari 2021.

“Hasil kerja lab Kemenkes dengan Kemenristek/BRIN sudah menemukan 4 lagi terkonfirmasi [kasus B117], [satu] di Palembang, Sumatera Selatan pada 11 Januari,” kata Budi melalui konferensi video, Senin (8/3/2021) dilansir CNNIndonesia.com.

“Satu juga di Kalimantan Selatan 6 Januari, 1 juga di Balikpapan, Kalimantan Timur dari 12 Februari. Ke-empat di Medan, Sumatera Utara 28 Januari,” papar dia lagi.



Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penemuan tambahan 4 kasus baru mutasi virus corona B117, di luar dua kasus di Karawang. (Foto: Biro Setpres/Rusman)

Budi menambahkan, kasus tersebut ditemukan setelah Kemenkes melakukan pemeriksaan genome sequencing terhadap keempat orang tersebut. Dan hasilnya ditemukan keempat warga positif virus corona B117.

Namun begitu saat ini, menurut Budi, keempat kasus tersebut sudah dinyatakan sembuh dan keluar dari isolasi.
Ia pun memastikan, Kemenkes tengah melacak kontak erat dari masing-masing kasus.

Sebelumnya, kasus terkonfirmasi B117 pertama ditemukan pada dua warga Karawang yang merupakan pekerja migran dari Saudi Arabia. Keduanya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada akhir Januari 2021.
Dua warga Kabupaten Karawang berinisial M dan A itu terdeteksi terpapar mutasi virus corona B117.

M lebih dahulu tiba menggunakan pesawat Qatar Airways di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 28 Januari. Sementara A yang menaiki pesawat Garuda Indonesia mendarat 31 Januari 2021.

Pemerintah mengumumkan penemuan varian baru virus corona B117 asal Inggris tersebut berselang sebulan atau pada awal Maret 2020.

Varian baru itu ditemukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap 462 sampel dengan menggunakan metode Whole Genome Sequence (WGS).

Sampel paling banyak diambil dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Budi Gunadi Sadikin memperkirakan mutasi virus telah masuk ke Indonesia sejak beberapa waktu lalu sebelum ditemukan. Sebab, beberapa negara ASEAN telah mengkonfirmasi temuan varian baru B117 sejak Desember 2020.

Di Kalsel sendiri, saat ini jumlah positif Covid-19 mencapai 23.300 kasus, sembuh 20.471 kasus, dalam perawatan 2.075 kasus, dan meninggal dunia 754 kasus.

Hari ini, ada penambangan sebanyak 160 orang terkonfirmasi positif. Mereka berasal dari Banjarmasin 57 orang, Banjarbaru 34 orang, Tanah Bumbu 22 orang, Tanah Laut 18 orang, Tapin 11 orang, HSU 6 orang, dan HST 1 orang.

Sedangkan pasien sembuh sebanyak 219 orang. Berasal dari Banjarbaru 90 orang, Banjarmasin 67 orang, Tanbu 24 orang, Tabalog 11 orang, Batola 7 orang dan HSU 6 orang. (Kanalkalimantan.com/cnnindonesia)

Editor: cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Diduga Keracunan Makanan di Posyandu, Balita dan Bumil Dilarikan ke Puskesmas Alabio

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Makanan tambahan Balita di Posyandu yang diduga membuat sejumlah Balita dan Bumil keracunan.Foto : ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Puluhan anak bawah lima tahun (Balita) dan orang dewasa diduga mengalami keracunan massal usai menyantap makanan dalam sebuah kegiatan Posyandu pemberian makanan tambahan di Desa Datu Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Senin (8/3/2021) sore.

Akibatnya sejumlah anak beserta ibu-ibu yang mengalami gejala keracunan dilarikan ke UPT Puskesmas Alabio dan sebagian lagi dilarikan ke RSUD Pambalah Batung Amuntai untuk menjalani perawatan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HSU H Danu F Fotohena saat dikonfirmasi Kanalkalimantan.com, Senin (8/3/2021) malam, membenarkan kejadian tersebut yang bermula ketika acara pemberian makanan tambahan saat Posyandu Balita.

Korban keracunan dirawat di Puskesmas Alabio. Foto: ist

“Untuk korban diperkirakan masih ada malam ini balita dan warga yang datang ke Puskesmas Alabio, sebagian dirujuk ke RSUD Pambalah Batung,” ujar Danu sekitar pukul 20.00 Wita.



Menurut Danu, untuk jumlah keseluruhan yang datang ke Posyandu diperkirakan 70 orang (Bumil dan Balita). Untuk korban keracunan 21 Balita dan 5 orang dewasa.

Dugaan sementara pihak Dinas Kesehatan HSU makanan yang dikonsumsi Bumil mendapatkan nasi kotak, sedangkan untuk Balita mengkonsumsi soto.

 

Sementara itu, untuk para korban yang umur bayi 0-6 bulan masih aman, sedangkan kisaran yang jadi korban umur 1 tahun ke atas.

“Diduga keracunan kimia makanan, tapi hasil pastinya kita nunggu hasil pemeriksaan sampel di Labkes Banjarbaru dulu, besok sudah dikirim sampelnya, dan besok Insyaallah sudah diketahui hasilnya untuk kimianya,” jelas Danu.

Danu menyebut, korban kemungkinan bisa bertambah, sehingga sampai saat ini Tim PSC Dinkes HSU standby ddi Puskesmas Alabio.

 

“Tadi (Tim PSC Dinkes) juga menyisir ke TKP Didampingi Kadesnya, memantau kondisi Balita dan Bumil yang masih berada di rumah, masih ada yang belum mau dievakuasi atau dirujuk ke Puskesmas, tapi selalu dimonitor dan diberikan nomot kontak PSC jika sudah mau dirujuk, kita siaga 24 jam,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/dew)

 

Reporter : Dew
Editor : Bie

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->