Pasca Truk BPK SAM Terguling, Bupati Banjar Minta Relawan Diasuransikan

MARTAPURA, Bupati Banjar KH Khalilurrahman gratiskan biaya pengobatan 4 orang korban kecelakaan mobil truk BPK Sultan Adam Martapura (SAM) yang terguling pada Sabtu (3/8) di desa Tambak Anyar.

“Sudah mengetahui ada kecelakaan mobil damkar, ada 4 korban dari relawan BPK tersebut, ada yang patah tulang dan luka-luka lainnya. Masih dirawat di Rumah Sakit Ratu Zalecha, dan saya sudah perintahkan kepala rumah sakit untuk biaya perawatannya digratiskan,” jelasnya.

Adapun untuk korban yang telah terlanjur pulang ke rumah,  Guru Khalil -sapaan akrab Bupati Banjar KH Khalilurrahman- sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penjemputan dan dirawat di RSUD Ratu Zalecha.

Guru Khalil juga menyampaikan kepada para korban kecelakaan tersebut akan diberi santunan. Mengatasi kejadian-kejadian musibah yang tidak diinginkan tersebut, Bupati Banjar H Khalilurrahman menyampaikan anggota Damkar di Kabupaten Banjar untuk didata dan dimasukkan pada layanan BPJS.

Baca Juga: Truk Tangki BPK Terguling di Tambak Anyar, 3 Orang Patah Tangan

“Anggota Damkar Kabupaten Banjar dibawah koordinasi Satpol PP, kita perintahkan melakukan pendataan Damkar untuk didaftarkan pada layanan BPJS dan mungkin diasuransikan, dengan data yang betul valid,” lanjutnya.

Sementara itu, Pemkab Banjar melalui Dinas Kesehatan akan mendaftarkan korban kecelakaan ke Jamkesnas yang merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan.

BPK di Kabupaten Banjar Tidak Diasuransikan

Sempat menjadi satu-satunya wilayah di Kalsel yang anggota BPK swasta masuk asuransi, kini 100 BPK di Kabupaten Banjar kesulitan menyiapkan regulasi ke Pemkab Banjar. Sebelumnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Kabupaten Banjar Murjani mengatakan, keberadaan BPK swasta yang dinaungi UPT Damkar di Banjar hingga sekarang tumbuh dan berkembang. Namun tidak ada asuransi yang didapati oleh anggotanya sejak tahun 2008 lalu.

Setiap tahun UPT Damkar Banjar selalu mengajukan asuransi untuk BPK swasta ke Pemkab Banjar. Namun karena masih belum menemukan regulasi yang pas, usulan tersebut hingga sakarang masih belum pernah terealisasi lagi.

Resiko yang dialami oleh petugas BPK di lapangan sangat besar. Bahkan tidak jarang anggota yang tugasnya menyelamatkan masyarakat malah tertimpa musibah saat bertugas di lapangan. Untuk menghidupi BPKnya masing-masing mereka tidak jarang turun kejalan untuk meminta-minta sumbangan kepada masyarakat.

“Setiap tahun kita tidak ada henti-hentinya untuk mengajukan asuransi khusus untuk pemadam swasta di Kabupaten Banjar, karena kita mengapresiasi tugas yang diberikan kepada mereka itu sangat tinggi,” ujar Murjani.

Menurut Murjani, pemerintah masih belum mempersiapkan asuransi untuk BPK swasta. Sekarang pihak UPT Damkar Banjar juga masih belum dapat solusi atas regulasi yang harus dikenakan dan diperbolehkan sehingga terjadi penolakan.

Murjani mengatakan, apabila terjadi musibah terhadap anggota yang turun kelapangan, mereka berobat dengan biaya masing-masing karena tidak adanya asuransi. Bahkan tidak jarang anggota BPK yang lain patungan turut membantu untuk biaya berobat.

“Selama ini apabila terjadi musibah terhadap anggota ya berobatnya menggunakan biaya sendiri, kalau dia menggunakan BPJS perorangan ya syukur, kalo tidak insyaallah juga dibantu patungan oleh anggota yang lain,” akunya.

Keuangan daerah yang terbatas menurut Murjani juga menjadi kendala asuransi tersebut hingga sekarang tidak pernah diasuransikan, menginagat BPK yang diinduki oleh Buser 690 Banjar yang berada di Kabupaten Banar ini jumlahnya tidak sedikit yaitu 100 unit BPK. “Sekarang BPK yang dinaungi UPT Damkar Banjar ada sekitar 100 Unit. Bayangan saja jika satu BPK minimal ada 10 orang berapa totalnya,” pungkasnya.

Dulu Pemkab Banjar pernah memberikan bantuan kepada BPK setahun sebesar Rp 5 juta. Bahkan setiap ada terjadi musibah kebakaran ada uang BBM yang diberikan. Namun sejak 2008 bantuan itu tidak pernah lagi diberikan. (rendy)