Jokowi Naikan Gaji Perangkat Desa, Dinas PMD Banjar Berharap dari Dana Desa

MARTAPURA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dengan menaikkan gaji setara pegawai negeri sipil (PNS) golongan II A.

“Sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan IIA,” ujar Jokowi saat menemui Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Banjar Aspihani, sangat mengapresiasi dan menyambut positif kenaikan gaji perangkat desa. Terlebih jika dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Secara umum ya menerima ada kenaikan gaji terhadap perangkat desa, Cuma lagi-lagi kemampuan, dananya diambil dari mana dulu? kalau dananya bersumber dari APBN ya oke sekali sangat-sangat mendukung sekali,” tegasnya.

Lebih jauh Aspihani mengatakan, untuk sumber dana kenaikan gaji itu harus ditegaskan dahulu dari mana asalnya. Sebelumnya ada tiga sumber keuangan desa yang masuk ke Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), diantaranya Dana Desa (DD) bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).

“Kalau kita mengandalkan cuma dari ADD dan BHPRD, itu nanti dikhawatirkan akan defisit untuk dana gaji aparat desa, gaji mereka minimal terdiri dari 8 perangkat, seperti diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Kasi hingga Kaur dan Kepala Lingkungan, itu sangat berat,” jelasnya.

Aspihani mengharapkan, sumber dana untuk kenaikan gaji perangkat desa bisa diambil dari DD, mengingat yang diketahui selama ini hanya dua kegunaan dana desa tersebut, seperti pembangunan dan pemberdayaan.

“Harapan kita adalah itu harus masuk ke dana desa, untuk gaji kepala desa hingga sekarang ini sampai Rp 3 juta, memang di atas dari golongan dua namun kebawahnya masih ada, ini harapan kita,” katanya. (rendy)