Jika JPO Dibatalkan, APPSI Kalsel Janji Bangun Pelican Cross

BANJARMASIN, Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalsel Winardi Sethiono mengklaim para pengusaha advertising siap berkontribusi untuk ikut membangun Pelican Cross di seputaran jalan A Yani dengan dana pribadi. Upaya ini untuk makin mudahkan pejalan kaki di Kota Banjarmasin.

Namun hal ini asal kebijakan Pemko Banjarmasin yang ingin membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan menggusur Billboard di Jalan A Yani, urung diberlakukan. “Kita siap berkontribusi untuk membangun Pelican Cross bagi pejalan kaki dibawah setiap Billboard yang terpasang di Jalan A Yani. Ini sebagai bentuk tanggungjawab pengusaha advertising kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat,” tegasnya, Jumat (1/2).

Bagi dia keinginan Pemko Banjarmasin untuk membangun JPO masih tidaklah tepat dilakukan sekarang, karena di Kota Banjarmasin tingkat kepadatan kendaraan bermotor tidak terlalu tinggi di jalan raya.

“Lagi pula di kota besar di Indonesia, JPO malah sudah banyak yang dibongkar. Hal ini karena dianggap menjadi perusak pemandangan kota dan banyak digunakan tidak sesuai fungsinya,” tambahnya.

Kemudian terkait keinginan Pemko Banjarmasin untuk meniadakan Billboard di sekitar jalan A Yani berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2010 menurutnya juga perlu dipertimbangkan lagi.

Hal ini karena akan membuat pendapatan Pemko Banjarmasin dari sisi pajak advertising akan berkurang drastis. Selain itu dari sisi pengusaha juga dirugikan karena investasi billboard yang dikeluarkan masih belum Break Even Point (BEP).

“Saat ini kan titik Bilboard yang ada disekitaran Jalan A Yani hanya tinggal 9 Titik dari 16 titik yang ada sebelumnya. Kalau 9 Titik ini dihilangkan semua tentu ini akan sangat merugikan pengusaha advertising, karena dari sisi modal untuk membuat billboard belum BEP,” keluhnya.

Untuk itulah dalam kesempatan ini ia kembali mengingatkan Pemko Banjarmasin untuk tidak gegabah dalam mengambil kebijakan yang merugikan pengusaha lokal dan lebih mengedapankan pencitraan semata.

“Kita ingin Kota Banjarmasin lebih baik lagi pelayanan publiknya kepada masyarakat itu saya sepakat. Namun jangan sampai kebijakan yang dibuat membawa kerugian bagi pihak lain, salah satunya pengusaha lokal,” pungkasnya. (arief)