Connect with us

Hukum

Dua Calon Tersangka Asabri Ternyata Pelaku Korupsi di Jiwasraya

Diterbitkan

pada

Logo Asabri. (Antaranews.com)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan dua dari tujuh calon tersangka dugaan korupsi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT. Asabri (Persero) juga merupakan pelaku korupsi dalam kasus Jiwasraya.

Hal itu diungkapkan Burhanuddin saat rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1/2021).

“Pelaku Asabri dengan Jiwasraya memang sama yang dua. Tapi ini ada 7 orang calonnya, bisa lebih lagi dan tapi yang dua ini sama antara asuransi Jiwaraya dengan asuransi Asabri ini,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Agung juga sudah menyita semua aset dari calon tersangka kasus dugaan korupsi Asabri. Total yang disita ada sekitar Rp 18 triliun.



“Jadi akan kami lacak terus sehingga walaupun mungkin akan bertambah karena kerugian Asabri ini di atas Jiwasraya,” kata Burhanuddin.

Sementara itu berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tercatat Asabri merugi hingga Rp 17 triliun dari kasus dugaan korupsi tersebut. Kerugian itu jauh lebih rendah dibanding hasil penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi hasil perhitungan BPKP itu Rp17 triliun. Tapi kami menggunakan BPK. (Penghitungan) BPK adalah Rp22 sekian triliun,” kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Burhanuddin mengungkapkan saat ini sudah ada tujuh calon tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT. Asabri (Persero) periode tahun 2012 – 2019.

Adanya tujuh calon tersangka itu merupkan hasil dari pemeriksaan sebanyak 18 orang saksi. Bahkan, lanjut Burhanuddin penambahan jumlah calon tersangka masih memungkinkan.

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Sudah 7 orang calon tersangka dan masih bisa berkembang lagi karena sedang dilakukan pendalaman,” kata Burhanuddin dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1/2021).

Namun Burhanuddin enggan menyebutkan siapa saja ketujuh calon tersangka tersebut.

“Belum bisa kami sampaikan nama nama tersangkanya,” kata Burhanuddin.

Periksa Sekretaris Benny Tjokro

Jaksa penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Sekretaris Benny Tjokrosaputro yang berinisial JI sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero).

Tak hanya JI, jaksa penyidik juga meminta keterangan tiga orang lainnya yakni J selaku Karyawan PT Bumi Nusa Jaya Abadi/ Karyawan Benny Tjokrosaputro, RM selaku Admin dan Keuangan PT Bumi Nusa Jaya Abadi milik Benny Tjokrosaputro serta SJS selaku pengusaha. Mereka diperiksa sebagai saksi.

“Ada empat saksi (yang diperiksa) terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asabri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak ditulis Selasa (26/1/2021).

Para saksi diminta keterangan oleh jaksa penyidik guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asabri.

Untuk diketahui, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT. Asabri (Persero) periode tahun 2012 – 2019. Sprindik ini keluar setelah Mabes Polri menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung.

“Iya, sprindik (kasus dugaan korupsi Asabri) telah diterbitkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus.

Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tersebut memerintahkan beberapa orang jaksa penyidik untuk melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi di manajemen PT. Asabri.(Suara)

Editor : Suara 

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

Polisi Pastikan Sanksi Tegas Bripka CS yang Tembak Mati TNI di Cengkareng

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bripka CS tersangka penembakan di Cengkareng. (Suara.com/Yasir)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran membenarkan adanya peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi hingga menewaskan satu anggota TNI dan dua pegawai kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Fadil menyebut pelaku berinisial Bripka CS.

Menurut penuturan Fadil, peristiwa penembakan itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB pagi tadi. Kekinian, Bripka CS telah berstatus tersangka.

“Sudah didapatkan dua alat bukti, untuk diproses secara pidana, saya ulangi kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga,” kata Fadil saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Berkenaan dengan itu, Fadil memastikan bahwa Bripka CS akan ditindak secara tegas. Selain diterancam sanki pidana, tersangka juga akan diproses secara etik.



“Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Peristiwa penembakan sbelumnya terjadi di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tiga orang tewas tertembak dan satu luka-luka.

Ketiga korban meninggal dunia, yakni berinisial ST anggota TNI AD yang bertugas menjadi keamanan kafe, FS pelayan kafe, dan MK kasir kafe. Sedangkan satu korban luka-luka ialah HA selaku manajer kafe.

“Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Peristiwa penembakan sbelumnya terjadi di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tiga orang tewas tertembak dan satu luka-luka.

Ketiga korban meninggal dunia, yakni berinisial ST anggota TNI AD yang bertugas menjadi keamanan kafe, FS pelayan kafe, dan MK kasir kafe. Sedangkan satu korban luka-luka ialah HA selaku manajer kafe.(suara)

 

Editor: Suara


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Dianggap Karet, 9 Pasal Disebut Bermasalah UU ITE

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi hukum. foto: pexels.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menyatakan, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE.

“Persoalan utama ada di pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dicabut karena pasal karet, isinya multitafsir. Ada juga pasal yang sudah ada di aturan lain, jadinya duplikasi hukum,” kata Damar kepada Suara.com, Rabu (17/2/2021).

Damar menambahkan, ada juga beberapa pasal yang rawan persoalan atau disalahgunakan. Sehingga pasal tersebut perlu diperbaiki rumusannya.

Berikut sembilan pasal bermasalah UU ITE karena dianggap pasal karet dan multitafsir:



1. Pasal 26 Ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Ilustrasi hukum. foto: pexels.com

Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal ini bermasalah karena digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.

3. Pasal 27 Ayat 3 tentang defamasi yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal ini bermasalah karena dianggap bisa represif untuk warga yang mengkritik polisi, pemerintah, atau presiden.

4. Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal ini bermasalah karena bisa merepresi bagi kalangan agama minoritas sekaligus bagi para warga yang mengkritik polisi, pemerintah, atau presiden.

5. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal ini bermasalah karena bisa dipakai untuk memidana orang yang mau melapor ke polisi.

6. Pasal 36 tentang kerugian dengan bunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

7. Pasal 40 Ayat 2a tentang muatan yang dilarang dengan bunyi, “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan menjadi dasar pemutusan akses internet untuk mencegah penyebarluasan hoaks.

8. Pasal 40 Ayat 2b tentang pemutusan akses internet dengan bunyi, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Pasal ini bermasalah karena bisa menjadi alasan penegasan peran pemerintah dalam memutuskan akses internet.

9. Pasal 45 Ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defarmasi.

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.(Suara)

Editor : Suara 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->