Coktas Pemilih Triwulan III KPU Banjarbaru, Ini Masalah yang Didapati

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) triwulan III tahun 2025, Selasa (9/9/2025) siang.

Pencocokan dan penelitian merupakan upaya KPU melakukan vallidasi lapangan untuk pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seperti pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau data tidak padan.

Untuk memastikan keakuratan data pemilih, proses pencocokan dan penelitian dilakukan dengan kunjungan ke rumah pemilih yang baru saja ber-KTP Kota Banjarbaru.

Munaji dan Esih adalah dua pemilih di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang baru saja memiliki KTP setelah pada tahun 2012 pindah dari Pulau Jawa menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca juga: Sejarah Hari Olahraga Nasional 9 September

“Tadi sudah pendataan pemilih, karena selama pendataan pemilih sebelumnya dari tahun 2012 kami belum memiliki KTP sini,” ujar Munaji, warga Kelurahan Sungai Ulin.

Ia bersama istrinya mengaku baru tahun kemarin membuat KTP domisili Kota Banjarbaru setelah sempat terkendala pemindahan surat menyurat yang sulit dari daerah asal

“Sejak 2012 belum pernah memilih, karena masalah minta surat pindah dari Jawa itu kan agak susah,” ungkap dia.

Karena tak ber-KTP Banjarbaru, membuat dua pemilih ini tidak bisa memilih pada Pemilu pada dua periode yang telah berjalan.

Baca juga: Pra-Evaluasi SAKIP 2025, Kota Banjarbaru Naik Prediket BB

“Baru bisa memilih tahun kemarin, dan nanti bisa milih lagi sepenuhnya, karena sudah tidak pindah-pindah lagi,” imbuhnya.

Selama kegiatan Coktas berlangsung dihadiri oleh Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa.

Ketua KPU Kalsel menjelaskan Coktas per tiga bulan menjadi rutinitas KPU kabupaten dan kota, sedangkan KPU Provinsi melakukan 6 bulan sekali.

KPU Kota Banjarbaru mendapatkan data pemilih yang memang baru saja bisa memilih, padahal sudah pindah ke daerah pemilihan sejak tahun 2012.

Baca juga: 14 Santri dan Santriwati Dilepas Tempuh Pendidikan ke Timur Tengah

“Ternyata baru tahun kemarin, saat Pilkada kemarin bisa melakukan pemilihan. Sebelumnya tidak dilaksanakan karena KTP beliau yang masih Pulau Jawa. Padahal dari tahun 2012 beliau sudah di sini,” ujar Andi Tenri Sompa.

Tenri menegaskan bahwa masalah ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah agar bisa mempermudah masyarakat dalam urusan perpindahan penduduk yang memang sudah pasti pindah.

Sehingga hak pilih masyarakat ini bisa dilaksanakan, mengingat hak pilih satu suara saja bisa menentukan nasib bangsa.

“Apalagi ini lebih dari satu suara, dan saya kira banyak penduduk lain yang juga akan sama karena proses dan situasinya seperti ini mudah-mudahan di tempat lain proses ini bisa berjalan lancar dan mempermudah perolehan KTP di tempat yang memang sudah menetap. Tapi jangan sampai terjadi KTP ganda,” jelasnya.

Baca juga: Pj Sekda Banjarbaru: ASN Harus Jadi Panutan Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Data ini pun tak lepas dari peran Rukun Tetanga (RT) setempat yang langsung melaporkan kepada KPU untuk mendata warganya.

Coktas dilakukan serentak di berbagai wilayah dengan KPU yang membagi menjadi beberapa tim untuk melaksanakannya.

“Ada lima tim yang turun, berbagi di semua kecamatan. Jadi kami mengambil sampel menyesuaikan dengan data yang ada,” sebut Tenri.

“Alhamdulillah bisa dapat data ini mudah-mudahan jadi pembelajaran kita semua, utamanya bagi ke Disdukcapil dan pemerintah daerah setempat bisa mendata penduduk lebih akurat lagi sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan nanti,” sambungnya.

Pemutahiran data pemilih berkala selalu dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa pemilih ke depan itu tidak sulit lagi untuk didata, dan data secara berkala akan diupdate selalu. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie