Bupati Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi yang Digelar KPK dan BPK RI Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi, Rabu (23/7/2025) siang.

Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana mengikuti rapat koordinasi tersebut.

Rakor ini digelar serentak untuk seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan, dengan membahas langkah strategis dalam mencegah korupsi, khususnya pada sektor perencanaan dan penganggaran.

Baca juga: Perluasan SDN 2 Laura Terbentur Sengketa Lahan, Disdik Banjarbaru Cari Pemilik

Di Kabupaten Banjar, kegiatan ini dipusatkan di Ruang Paripurna DPRD lantai 2.

Turut hadir jajaran anggota dewan, sekretaris daerah, para staf ahli dan asisten, inspektorat, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Baca juga: DKISP Banjar Gelar Sosialisasi Literasi Keamanan Informasi Elektronik dan Nonelektronik

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam paparannya menekankan bahwa rakor tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan momen untuk memperlihatkan kondisi riil proses perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin menunjukkan wajah sebenarnya dari proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalsel, bukan hanya soal format, tapi soal potensi risiko korupsi yang harus kita cegah bersama,” ujar Ely.

Baca juga: Senang MBG Sudah Masuk SMAN 3 Banjarbaru, Uang Jajan Bisa Ditabung

Ia menambahkan, KPK kini tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah daerah, tetapi aktif melakukan mitigasi risiko sejak tahap awal, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut dua, hampir 90 persen potensi kerugian keuangan negara terjadi pada tahap perencanaan dan penganggaran.

Karena itu, sektor ini menjadi fokus utama KPK dalam pencegahan korupsi.

Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika perencanaan sudah tepat, maka potensi korupsi bisa ditekan secara signifikan,” pungkas dia. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani