BPJS Kesehatan-Pemkab Banjar Fokus Percepatan UHC

BANJARMASIN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diberikan amanah melalui UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Program JKN-KIS sendiri hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kesejahteraan setiap individu yaitu dapat hidup sehat dan produktif.

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS tidak akan bisa bergerak sendiri untuk menyukseskan program JKN-KIS diperlukan peran serta pihak-pihak terkait khususnya peran pemerintah daerah. BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin kembali mengadakan FGD kepada Pemkab Banjar yang dihadiri Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur untuk membahas percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar, Jumat (14/9).

Sebagai informasi, sampai dengan bulan September 2018 kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Banjar baru mencapai 41,09% dari total jumlah penduduk atau 223.443 jiwa. Tentunya dari target cakupan UHC pada 1 Januari 2019, diperlukan kerja ekstra untuk mengejar capaian target yang diharuskan mengingat waktu yang tersedia kian mepet.

“Melalui pertemuan ini kami mencoba membahas strategi apa saja yang bisa dilakukan guna mendongkrak jumlah kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Banjar, salah satu upaya yang bisa didapat ialah mengoptimalkan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi peserta JKN-KIS,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Muhammad Fakhriza.

Pemkab Banjar berkomitmen segera melakukan proses verifikasi dan validasi data masyarakat kurang mampu di Kabupaten Banjar yang didapat dari LayananTerpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD), sebagai persiapan apabila ada pengajuan usulan penambahan anggaran APBD untuk mendaftarkan masyarakat kurang mampu menjadi peserta JKN-KIS.

Pemkab Banjar tentunya ingin program mulia milik negara ini dapat berjalan dengan baik, untuk itu koordinasi dengan BPJS Kesehatan sebagai upaya monitoring terhadap progress capaian kepesertaan JKN-KIS harus lebih ditingkatkan.

“Kami bermaksud untuk membentuk tim percepatan UHC bersama dengan BPJS Kesehatan serta instansi-instansi pemerintah terkait. Tentunya semua usaha ini dilaksanakan demi menjamin kesejahteraan rakyat Kabupaten Banjar,” ujar Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur. (arief)