Bank Dunia Rilis Pemilik Utang Luar Negeri Terbesar, Indonesia di Urutan 7

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Bank Dunia merilis daftar 120 negara berpendapatan menengah bawah dan memiliki utang luar negeri terbesar pada 2020.

Indonesia masuk ke dalam kategori 10 negara paling banyak memiliki utang luar negeri. Hal itu disampaikan oleh Bank Dunia melalui laporan International Debt Statistics (IDS) yang dirilis pada 12 Oktober 2020.

Bank Dunia mencatat total utang luar negeri dari 120 negara berpenghasilan rendah dan menengah naik 5,4% pada 2019 menjadi US$ 8,1 triliun atau sekitar Rp 112.600 triliun. Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan utang terbesar, mencapai US$ 402,08 miliar atau Rp 5.589 triliun mengacu kurs JISDOR akhir tahun lalu Rp 13.901 per dolar AS.

Data Statistik Utang Internasional yang dipublikasikan Bank Dunia pada Senin (12/10/2020), menunjukkan Indonesia berada di posisi ketujuh dengan utang luar negeri terbesar. Posisi pertama ditempati Tiongkok dengan utang luar negeri sebesar US$ 2,11 triliun.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$ 409,7 miliar pada Juli 2020. Nilai itu setara dengan Rp 6.003 triliun, dengan asumsi kurs JISDOR pada akhir periode yang sama Rp 14.603 per dolar AS.

Rinciannya, utang pemerintah dan bank sentral sebanyak US$ 201,8 miliar serta utang swasta US$ 207,9 miliar.

Pertumbuhan tahunan (year-on-year) ULN swasta juga lebih besar (6,1%) dibandingkan pemerintah dan bank sentral (2,2%).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait laporan Bank Dunia (World Bank) yang memasukkan Indonesia dalam daftar 10 negara dengan utang luar negeri (ULN) terbesar di deretan negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan itu bertajuk Statistik Utang Internasional 2021 dan dipublikasikan pada pekan ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari memberi sinyal bahwa laporan dari Bank Dunia tidak tepat. Sebab, lembaga ekonomi dan keuangan internasional itu menggunakan basis data ULN Indonesia sebagai pembanding jumlah utang luar negeri negara lain di kategori penghasilan rendah dan menengah.

“Perlu diketahui bahwa data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut. Pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta,” ujar Rahayu dalam keterangan resmi, Rabu (14/10/2020).

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan pertumbuhan ULN pada Agustus 2020 sebesar 5,7 persen.

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,2 persen.

“Ini disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip dari laman resmi BI Kamis (15/10/2020).

ULN itu terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$203 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$210,4 miliar.

Lebih lanjut Onny merincikan ULN pemerintah pada Agustus 2020 tumbuh 3,4 persen menjadi US$200,1 miliar.

Kenaikan ULN pemerintah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juli 2020 yang sebesar 2,3 persen.

Jumlah ULN Indonesia sendiri mencapai US$402,08 miliar pada 2019. Secara total, ULN negara-negara berpendapatan rendah dan menengah mencapai US$8,1 triliun pada 2019 atau naik 5,4 persen dari 2018. (kanalkalimantan.com/andy)