Cara Protes Kafe di Tengah PPKM Darurat, Khusus PNS Harga 3 Kali Lipat

KANALKALIMANTAN.COM – Sebuah kedai kopi alias kafe di Kota Malang menaikkan harga tiga kali lipat khusus aparat dan PNS. Promo khusus itu berlaku selama penerapan PPKM Darurat.

Pemilik kedai, Cahya Sinda (24 tahun) mengatakan, promo menaikkan harga kopinya tiga kali lipat bukan tanpa sebab. Ia menilai, aparat (TNI dan Polri) dan PNS atau ASN merupakan golongan yang tidak terdampak besar akibat PPKM Darurat yang telah dimulai 3 Juli 2021 itu.

Namun, tidak demikian dengan para pedagang kecil dan UMKM lainnya, termasuk kedai kopi. Akibat PPKM darurat, aktivitas usaha sangat terimbas. Terutama tentang larangan melayani makan di tempat (dine in) dan mengharuskan beli tapi dibawa pulang atau take away. Kemudian, pembatasan jam operasional alias jam malam.

“Kenapa bayar tiga kali, karena mereka sektor yang tidak terdampak. Mereka punya penghasilan tetap, pendapatan mereka stabil tidak seperti para pedagang kecil maupun pelaku UMKM,” ujar Cahya dikutip dari beritajatim.com — jejaring media suara.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Lonjakan Tajam Kasus Harian, Tim Satgas Covid-19 ‘Curiga’ Varian Delta Sudah Masuk Kalsel

Ia juga menganggap pemerintah kurang berpihak pada pelaku UMKM, lantaran tidak bantuan sosial (bansos) tidak merata.

“Kita kebingungan baru buka kemudian ketabrak aturan PPKM. Sempat jalan dan semakin hari semakin sepi. Terus terang saja, sebenarnya orangtua saya PNS kakak saya pegawai kesehatan. Mereka kan punya penghasilan tetap ekonomi mereka stabil sementara segmen lainnya sangat terdampak,” kata Cahya.

Baca juga: WASPADA. Rekor Baru Covid-19 Kalsel Hari Ini Capai 645 Kasus, Banjarmasin Tertinggi

Akibat kondisi itu, tercetuslah sebuah kritik satire dalam bentuk promo tersebut. Menurutnya, Pemerintah telah memainkan diksi dengan mengubah istilah lockdown menjadi PPKM Darurat. Sebagai siasat mereka juga membuat diksi bayar tiga kali lipat bagi PNS, ASN, dan Aparat yang mendapat gaji dari negara. Promo ini juga sebagai implementasi bantuan sosial oleh negara kepada pelaku UMKM.

“Kalau pemerintah bisa bermain diksi lockdown diganti PPKM Darurat. Kita juga bisa bermain diksi minta bansos dengan menaikan harga tiga kali lipat untuk pegawai pemerintahan dan aparat. Jadi istilahnya minta bansos itu kita ganti dengan promo bayar tiga kali lipat bagi PNS, dan aparat,” tandasnya. (Suara.com)

Reporter: Suara.com
Editor: kk